Max Sopacua: Money Politics wajar asal uang pribadi.Benarkah?

Money Politics Bakal Pancing Berlakunya Hukum Rimba

Jakarta Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, yang menyebut money politics di Kongres sebagai sesuatu yang wajar menuai kritik. Pegiat antikorupsi menilai tidak ada aturan yang menghalalkan cara tersebut.

"Nggak ada aturan yang menghalalkan money politics itu boleh," kata Koordinator Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Jamil Mubarok, saat dihubungi detikcom, Selasa (21/02/2012).

Menurut Jamil, hal itu karena pemberian uang dan fasilitas bisa mengubah keputusan serta mempengaruhi orang lain untuk kepentingan tertentu. Apalagi berhubungan dengan politik dan politik berhubungan dengan kekuasaan.

"Ketika ada uang, artinya kekuasaan dikuasai oleh uang, karena menurut hemat saya yang berkuasa seharusnya ide, gagasan, dan kepribadian serta integritas seseorang, bukan uang. Dampaknya akan sangat besar, hukum rimba akan berlaku. Dia orang yang berkuasa," ungkap Jamil.

Ditegaskan Jamil, apa pun alasannya money politics tetap merupakan cara yang tidak bersih dalam berpolitik, meskipun hanya sekadar uang transportasi, apresiasi, maupun uang lelah.

"Money politics bisa bentuk uang, barang, fasilitas, jelas ada nilai dan maksud tertentu," tandas Jamil.

Nazaruddin kerap bernyanyi tentang aliran dana yang masuk ke kongres Partai Demokrat (PD). Tentu saja nyanyian

Nazaruddin dibantah sejumlah pengurus PD. Namun soal fenomena money politics di sebuah kongres partai, menurut Waketum PD, Max Sopacua, merupakan hal yang biasa.

"Kalau ada yang disebut sebagai uang apresiasi, uang lelah, karena ingin dipilih dan mendapat suara itu wajar-wajar saja. Di mana saja, di kongres mana saja, di Munas mana pun terjadi hal yang sama, yang sekarang ini disebut money politics," kata Max saat ditemui wartawan di Gedung DPR.

Menurut Max, praktek money politics dalam usaha memenangkan seorang calon adalah hal yang wajar di sebuah kongres partai politik. Selama sumber dana yang digunakan adalah uang pribadi, bukan uang negara.

"Saya kira kalau itu mempergunakan dana yang ada kaitannya dengan APBN itu salah besar. Tapi kalau menggunakan dana pribadi nggak jadi soal, terserah yang punya," jelas Max.

(ans/nvc)

Gimana jadinya nieh gan, klo memang money politics ini sesuatu yang wajar. Jika demikian, berarti emang akhirnya akan berlaku hukum rimba. Yang punya uang, dia yang akan berkuasa

Sumber: http://news.detik.com/read/2012/02/2...a#queryString#

lordpratama 22 Feb, 2012

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...