MAKASSAR,TRIBUN-TIMUR.COM -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulsel bakal memeecat putra Bupati Takalar, Ibrahim Rewa, Natsir Ibrahim (akrab disapa Nojeng) sebagai kader partai Golkar jika tidak taat aturan partai.
Natsir yang juga legislator partai Golkar DPRD Takalar terancam dipecat lantaran ngotot mencalonkan diri sebagai bupati 2012-2017. Bagi Ketua DPRD Takalar itu, maju sebagai bupati adalah harga mati dan siap melawan jika tidak ditunjuk Golkar
Sementara itu, legislator Partai Golkar DPRD Sulsel Burhanuddin Baharuddin juga mengaku maju kosong satu di Takalar.
Mekanisme DPD I Golkar Sulsel hanya akan menunjuk satu kader sebagai calon bupati dan kader lainnya harus mendukung. Kalau tidak maka tinggalkan Golkar apapun posisinya.
"Kita berusaha kompromikan Burhanuddin dan Nojeng karena kalau tidak pasti ada opsi. Namun kalau memang Nojeng tidak patuh pada Golkar makan akan dipecat," kata Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel Moeh Roem kepada wartawan di Kantor DPRD Sulsel, Makassar, Senin (20/2/2012)
"Kalau dipecat maka semua fasilitas negara akan ditarik, posisi sebagai ketua DPRD juga harus ditinggalkan, dan posisi sebagai anggota golkar juga," tambah mantan bupati Sinjai dua periode itu.(*)
SUMBER
Natsir yang juga legislator partai Golkar DPRD Takalar terancam dipecat lantaran ngotot mencalonkan diri sebagai bupati 2012-2017. Bagi Ketua DPRD Takalar itu, maju sebagai bupati adalah harga mati dan siap melawan jika tidak ditunjuk Golkar
Sementara itu, legislator Partai Golkar DPRD Sulsel Burhanuddin Baharuddin juga mengaku maju kosong satu di Takalar.
Mekanisme DPD I Golkar Sulsel hanya akan menunjuk satu kader sebagai calon bupati dan kader lainnya harus mendukung. Kalau tidak maka tinggalkan Golkar apapun posisinya.
"Kita berusaha kompromikan Burhanuddin dan Nojeng karena kalau tidak pasti ada opsi. Namun kalau memang Nojeng tidak patuh pada Golkar makan akan dipecat," kata Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel Moeh Roem kepada wartawan di Kantor DPRD Sulsel, Makassar, Senin (20/2/2012)
"Kalau dipecat maka semua fasilitas negara akan ditarik, posisi sebagai ketua DPRD juga harus ditinggalkan, dan posisi sebagai anggota golkar juga," tambah mantan bupati Sinjai dua periode itu.(*)
SUMBER
Pacuankuda 21 Feb, 2012
