![[imagetag]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_seyh0YNxM0VXzAx1M3tYP3eNqmilcoMCCMtMVplRE7Zrn0526OClks4UoKb35aPe3xvCzDprtMjXpntANlvfKG-z4nZMDNAxZyXqcIcYxs0dfjI_5Gd03jMOVbG3bfWelIMBELY1t8g-4=s0-d)
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis menilai kembali terungkapnya dugaan tindak pidana penggelapan pajak membuktikan renumerasi belum mampu memperbaiki mentral moral dan produktifitas Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Padahal, tegasnya, program renumerasi pertama kali dilakukan di Indonesia tahun 2007 adalah di Direktorat Jenderal Pajak.
"Saya kira ini menunjukkan renumerasi di sektor keuangan belum mampu memperbaiki moral dan produktifitas PNS di lingkungan pajak," kata Harry.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tidak mau terburu-buru menyikapi hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan tindak pidana penggelapan pajak DA dan DW.
Untuk diketahui, dugaan tindak pidana penggelapan pajak bermula dari adanya rekening gendut yang muncul setelah Kejaksaan Agung menggeledah kantor Ditjen Pajak, Selasa (21/2/2012) lalu.
DA sendiri adalah pegawai di Direktorat Keberatan dan Banding Ditjen Pajak. Berdasarkan kabar, DA terbelit kasus ini bersama suaminya DW yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kantor Besar Gambir (Large Tax Office). Sedangkan saat ini DW telah pindah bekerja ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) DKI Jakarta sejak 2 Januari 2012.
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas, Dedi Rudaedi mengungkapkan pihaknya tidak tinggal diam atas temuan PPK itu. Namun DJP tetap berpegang teguh pada praduga tak bersalah, sehingga DA masih tetap menjalankan aktifitas kerjanya seperti biasa.
"DA sementara masih bekerja dan tentu kita juga harus praduga tidak bersalah," ujarnya, di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/2/2012).
Masalah yang menyeret nama DA, menurutnya, sedang didalami DJP. Tetapi pihaknya tidak terburu-buru menyatakan itu ada penggelapan. "Kita belum peroleh informasi lengkap," jelasnya mengapa DJP tidak ingin terburu-buru menyikapi temuan PPATK itu sebagai penggelapan pajak.
"Untuk DA kita masih kumpulkan informasi sampai mana keterlibatan dan masalah apa. Kita sudah mulai bergerak," ungkapnya.
http://www.tribunnews.com/2012/02/25...aiki-moral-pns
Quote:
| :batas |
sekarang PNS itu tak lagi mempunyai motivasi pengabdian...tapi sudah cenderung menjadi benalu....:o
etzu 25 Feb, 2012
