JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah mengklaim potensi penyimpangan penyaluran bantauan langsung sementara masyarakat (BLSM), sebagai kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, minim.
"Kita optimistis lebih dari 95% rumah tangga sasaran (RTS) adalah mereka yang berhak sebagai penerima BLSM," ujar Direktur Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Perhubungan Andi Zainal Abidin dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/3/2012).
Menurut Andi, bersama Dinas Sosial di seluruh Tanah Air beserta instansi terkait, pemerintah terus melakuan evaluasi berkenaan pelaksanaan progam BLSM di lapangan. Bersamaan dengan hal itu, penyempurnaan program dan sosialisasi juga tengah dipersiapkan.
"Sosialisasi seperti tempat pengambilan di kantor pos. Setiap penerima dapat mengambil uang kapan saja dan tidak hangus. Jadi masyarakat tidak perlu panik," terangnya.
Di antaranya pemuktahiran data mengenai 18,7 juta RTS calon penerima BLSM. "Kita menggunakan pendataan program perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011. Tidak lagi menggunakan data PPLS tahun 2009. Ini kita lakukan untuk meminimalisasi potensi penyaluran yang salah alamat," paparnya.
Data PPLS 2011 itu, sambung Andi, sudah digunakan pemerintah untuk program perlindungan sosial, seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Rencananya, pemerintah bakal mengucurkan BLSM sekitar Rp 25,6 triliun untuk 18,7 RTS. Setiap penerima akan mendapatkan Rp 150.000/bulan. Si penerima berhak memperoleh dana kompensasi tersebut selama sembilan bulan ke depan. kbc11
Link: http://kabarbisnis.com/read/2828455
Semoga memang bener begitu ya gan... kasian rakyat kecil... :)b
"Kita optimistis lebih dari 95% rumah tangga sasaran (RTS) adalah mereka yang berhak sebagai penerima BLSM," ujar Direktur Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Perhubungan Andi Zainal Abidin dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/3/2012).
Menurut Andi, bersama Dinas Sosial di seluruh Tanah Air beserta instansi terkait, pemerintah terus melakuan evaluasi berkenaan pelaksanaan progam BLSM di lapangan. Bersamaan dengan hal itu, penyempurnaan program dan sosialisasi juga tengah dipersiapkan.
"Sosialisasi seperti tempat pengambilan di kantor pos. Setiap penerima dapat mengambil uang kapan saja dan tidak hangus. Jadi masyarakat tidak perlu panik," terangnya.
Di antaranya pemuktahiran data mengenai 18,7 juta RTS calon penerima BLSM. "Kita menggunakan pendataan program perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011. Tidak lagi menggunakan data PPLS tahun 2009. Ini kita lakukan untuk meminimalisasi potensi penyaluran yang salah alamat," paparnya.
Data PPLS 2011 itu, sambung Andi, sudah digunakan pemerintah untuk program perlindungan sosial, seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Rencananya, pemerintah bakal mengucurkan BLSM sekitar Rp 25,6 triliun untuk 18,7 RTS. Setiap penerima akan mendapatkan Rp 150.000/bulan. Si penerima berhak memperoleh dana kompensasi tersebut selama sembilan bulan ke depan. kbc11
Link: http://kabarbisnis.com/read/2828455
Semoga memang bener begitu ya gan... kasian rakyat kecil... :)b
tirulec 15 Mar, 2012
