JAKARTA, — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengimbau kepala dan wakil kepala daerah tidak ikut berunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak yang akan diputuskan pemerintah pusat. Kepala daerah merupakan bagian dari sistem pemerintah pusat.
"Tidak ada alasan kepala daerah tidak setuju kebijakan nasional, apapun asal partainya," tutur Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi .
"Seluruh kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota itu bagian dari sistem pemerintahan nasional sehingga harus taat peraturan perundang-undangan. Tidak ada alasan kepala daerah tidak setuju kebijakan nasional, apa pun asal partainya," tutur Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi seusai membuka orientasi kepala daerah di Badan Pendidikan Latihan Kemendagri, Jakarta, Senin (26/3/2012).
Gamawan menyebut, kepala daerah yang menolak kebijakan kenaikan harga BBM dan ikut berunjuk rasa melanggar Undang-Undang APBN. Hal itu juga berarti pelanggaran atas sumpah jabatan sebagai kepala daerah untuk taat pada peraturan perundangan yang berlaku.
"Karenanya, bisa saja kepala daerah diberhentikan," ujar Gamawan.
Perbedaan pendapat soal kenaikan harga BBM, tambah Gamawan, sebaiknya disalurkan melalui partai politik. Masyarakat juga boleh menyampaikan aspirasi untuk menolak kenaikan harga BBM. Apalagi, saat ini belum ada keputusan soal itu.
dah kebakaran kumis ya...
kepala daerah yang milih rakyat
kepala daerah mewakili rakyat donggg ...
bukan mendagri.
"Tidak ada alasan kepala daerah tidak setuju kebijakan nasional, apapun asal partainya," tutur Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi .
"Seluruh kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota itu bagian dari sistem pemerintahan nasional sehingga harus taat peraturan perundang-undangan. Tidak ada alasan kepala daerah tidak setuju kebijakan nasional, apa pun asal partainya," tutur Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi seusai membuka orientasi kepala daerah di Badan Pendidikan Latihan Kemendagri, Jakarta, Senin (26/3/2012).
Gamawan menyebut, kepala daerah yang menolak kebijakan kenaikan harga BBM dan ikut berunjuk rasa melanggar Undang-Undang APBN. Hal itu juga berarti pelanggaran atas sumpah jabatan sebagai kepala daerah untuk taat pada peraturan perundangan yang berlaku.
"Karenanya, bisa saja kepala daerah diberhentikan," ujar Gamawan.
Perbedaan pendapat soal kenaikan harga BBM, tambah Gamawan, sebaiknya disalurkan melalui partai politik. Masyarakat juga boleh menyampaikan aspirasi untuk menolak kenaikan harga BBM. Apalagi, saat ini belum ada keputusan soal itu.
dah kebakaran kumis ya...
kepala daerah yang milih rakyat
kepala daerah mewakili rakyat donggg ...
bukan mendagri.
shoeshelho 26 Mar, 2012
