Perjuangan Mahasiswa Kayaknya Akan Berhasil: BBM Tak Jadi Naik

Priyo: Kemungkinan Tak Ada Kenaikan BBM Sampai Juni
Jumat, 30/03/2012 20:06 WIB

Jakarta Wakil Ketua DPR dari Golkar Priyo Budi Santoso menuturkan kemungkinan kenaikan harga BBM bisa ditunda. Utamanya jika opsi PKS dan Golkar disepakati di lobi tingkat koalisi. Saat ini parpol anggota koalisi memang sedang melakukan lobi, Jumat (30/3/2012) malam. Lobi menyangkut angka rata-rata kenaikan harga minyak mentah Indonesia yang masih toleran terhadap kenaikan harga BBM.

Partai demokrat mengusulkan toleransi pada angka 5 persen, PKB 7,5 persen, dan PAN pada angka 15 persen, sementara PPP pada angka 10 persen. Sedang Golkar pada angka 15 persen dengan jangka waktu 6 bulan, sementara PKS pada angka 20 persen dengan jangka waktu 3 bulan.

Harga rata-rata kisaran kenaikan harga minyak mentah Indonesia saat ini berada pada angka 16,3 persen. Artinya, menurut Priyo, jika usul Golkar dan PKS lolos, ada kemungkinan kenaikan harga BBM ditunda. "Kalau usul Golkar dan PKS lolos, bisa dipastikan tak ada kenaikan BBM sampai bulan Juni," kata Priyo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/3/2012).

Namun sampai saat ini lobi-lobi terus berlangsung. Priyo menuturkan rapat paripurna akan digelar setelah lobi tuntas. "Kita masih terus menggelar lobi, setelah ini akan dilakukan voting," katanya. Sementara elite politik berembuk, polisi masih berusaha "menjinakkan" massa di luar gedung DPR.
http://news.detik..com/read/2012/03/...bm-sampai-juni

PKS Ngotot Tolak Harga BBM Naik
Jum'at, 30 Maret 2012 07:42:26 WIB

Jakarta - Salah satu partai yang tergabung ke dalam partai koalisi pemerintahan, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan akan tetap konsisten untuk menolakan terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Demikian disampaikan Ketua DPP PKS Bidang Humas, Mardani Ali Sera kepada INILAH.COM, Jakarta, Jumat (30/3/2012). Menurutnya, partainya akan tetap menolak kenaikan BBM yang saat ini mendapat reaksi keras dari masyarakat. "Kita masih konsisten tetap menolak, karena pemerintah tidak memberikan alasan yang jelas," kata Mardani.

Selain itu, ia juga menyatakan bahwa alasan pemerintah untuk menaikan BBM tidak masuk diakal, justru hal tersebut dinilainya akan menyengsarakan rakyat miskin. "Pemerintah yang malas melaksanakan pekerjaan rumahnya, rakyat yang harus menanggung," tegasnya.

Sementara diberitakan sebelumnya, partai yang tergabung ke dalam koalisi pemerintahan yaitu Partai Golkar juga resmi menyatakan sikap politik untuk menolak penaikan harga BBM subsidi sebesar Rp1.500. Sikap politik tersebut merupakan perintah dan hasil konsultasi Dewan Pimpinan Pusat dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. "Partai Golkar berpandangan bahwa pada saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM. Sikap Partai Golkar menjadi instruksi kepada Fraksi Partai Golkar untuk dilaksanakan," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (29/3/2012).

Untuk diketahui, keputusan kenaikan harga BBM akan diputuskan dalam sidang Paripurna DPR, hari ini Jumat (30/3/2012). Partai yang menyatakan akan menolak rencana pemerintah untuk menaikan BBM adalah, PDIP, Gerindra, Hanura ditambah partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah, Partai Golkar dan PKS. Jika demikian, maka dipastikan rencana kenaikan BBM akan batal.

Inilah hitung-hitungan matematis yang bisa menentukan naik atau tidaknya harga BBM pada rapat paripurna,

Anggota DPR berjumlah 560 orang.
- Fraksi Demokrat 148 orang
- Fraksi Golkar 106 orang
- Fraksi PDIP 94 orang
- Fraksi PKS 57 orang
- Fraksi PAN 46 orang
- Fraksi PPP 38 orang
- Fraksi PKB 28 orang
- Fraksi Gerindra 26 orang
- Fraksi Hanura 17 orang

Jika Partai Golkar dan PKS telah memutuskan akan menolak kenaikan BBM, maka suara koalisi Fraksi pendukung pemerintah tinggal, Demokrat, PAN, PPP, PKB, maka jumlah suara sebesar 260 orang.

Sementara, Fraksi yang akan menolak kenaikan BBM adalah Partai Oposisi, PDIP, Gerindra, Hanura serta ditambah partai Golkar dan PKS, maka jumlah suara sebesar 300 orang. Maka dipastikan rencana pemerintah untuk menaikan BBM tinggal harapan.
http://www.beritajatim.com/detailnew...2-03-30/131076


BBC: Mungkinkah kenaikan harga BBM batal?
30 Maret 2012 - 11:16 WIB

Rakyat terus menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Mungkinkah harga BBM bersubsidi yang sejak lama digembar-gemborkan bakal naik justru di menit-menit terakhir batal naik? Kini kemungkinan harga BBM bersubsidi batal naik kian mengemuka, seiring dengan semakin tidak menentunya peta politik di gedung parlemen.

Apalagi besar kemungkinan keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi harus ditempuh dengan mekanisme voting atau pemungutan suara. Jika voting menjadi kenyataan maka peta politik di parlemen akan memainkan peran besar dalam menentukan masa depan harga BBM bersubsidi. Sejak kemungkinan kenaikan harga BBM diwacanakan, tiga fraksi di DPR yaitu PDI Perjuangan, Gerindra dan Hanura tegas menolak rencana pemerintah ini.

Gabungan kursi ketiga fraksi ini hanya berjumlah 137 dan secara matematis tak mungkin menghadang laju partai koalisi pemerintah yang berjumlah 423 kursi. Tetapi, peta politik berubah setelah PKS yang juga menjadi koalisi pemerintah kemudian 'mendua' dan meminta pemerintah mengkaji ulang keinginan menaikkan harga BBM bersubsidi.

Jika nantinya PKS benar-benar membelot dan memberikan 57 kursinya ke fraksi oposisi, jumlah keseluruhan suara belum akan mengalahkan koalisi pendukung pemerintah. Sinyalemen pembelotan PKS terlihat dari sejumlah pandangan petinggi PKS yang menyatakan menolak kenaikan BBM.

Jika disimulasikan, gabungan suara PDI Perjuangan, PKS, Gerindra dan Hanura hanya berjumlah 194 suara. Dengan aturan pemenang voting minimal mengantungi suara 50 persen plus satu dari 560 kursi, maka jumlah 194 kursi masih jauh dari cukup untuk membatalkan kenaikan harga BBM.

Sikap Golkar
Cerita berubah jika Fraksi Golkar, yang juga kerap berseberangan pendapat dengan Partai Demokrat, akhirnya ikut menentang kenaikan harga BBM. Berulang kali Golkar sebagai anggota koalisi pemerintah menyatakan mendukung kebijakan menaikkan harga BBM. Tetapi pada Kamis (29/3) Dewan Pimpinan Pusat Golkar bersuara lain. Dalam jumpa pers, DPP Golkar pada intinya tidak mendukung kenaikan harga BBM, meski menyerahkan sepenuhnya kebijakan itu ke tangan pemerintah.

Tetapi baru-baru ini Ketua Umum Partai Golkar juga memberikan sinyalemen penolakan kenaikan harga BBM. ''Partai Golkar katakan tidak perlu ada kenaikan harga BBM,'' kata Aburizal Bakrie dikutip sejumlah media saat berbicara di Bogor. Pernyataan DPP Golkar ini tentu mengubah peta politik DPR, apalagi jika akhirnya PKS dan Golkar yang secara total memiliki 163 kursi memilih berseberangan dengan keinginan pemerintah. Jika PKS dan Golkar kemudian benar-benar bergabung dengan PDI-P, Hanura dan Gerindra maka kelima fraksi ini memiliki 300 kursi. Dan jika voting tetap dilaksanakan dengan situasi demikian maka kemungkinan besar niat pemerintah untuk menaikkan harga BBM bisa dihadang.

Namun, dalam politik semua hal bisa berubah hingga ke detik-detik terakhir. Jika Fraksi Demokrat sebagai gerbong pendukung pemerintah bisa meyakinkan Golkar dan PKS yang tentunya dengan iming-iming kompensasi tertentu agar tidak menyeberang maka 1 April mendatang rakyat Indonesia akan menikmati harga baru BBM bersubsidi.

Tetapi jika lobi Demokrat gagal, maka ada kemungkinan rakyat Indonesia tetap menikmati subsidi energi dari pemerintah. Tekanan penolakan kenaikan harga BBM juga terjadi dalam aksi demonstrasi yang menyebar di sejumlah wilayah Indonesia seperti Jakarta, Medan dan Makassar. Ribuan massa dari sejumlah elemen menggelar aksi dan beberapa diantaranya berakhir ricuh.
http://www.bbc.co.uk/indonesia/berit...uelprice.shtml

-----------------

Banyak pihak di kalangan elit politik dan pemerintahan terkaget-kaget dengan fenomena demonstrasi mahasiswa yang tadinya 'biasa-biasa' saja, ternyata eskalasinya semakin membesar dan meluas, hampir di seluruh pelosok tanah air. Untuk sementara ini tuntutan mereka hanya satu, menolak kenaikan harga BBM. Bila DPR dan Pemerintah tetap ngotot memaksakan kenaikan harga BBM itu, pertanyaannya sekarang adalah, apakah demonstrasi mahasiswa itu akhirnya berhenti dengan sendirinya? Bagaimana kalau semakin meluas dan masiv? Bagaimana bila setelah 1 April itu, dimana harga BBM naik, justru baru awal dari sebuah pergerakan besar massa dan mahasiswa?

Kalau itu yang terjadi, jelas tuntutan mereka dipastikan bukan lagi sekedar turunkan harga BBM seperti sedia kala, pasti akan lebih jauh lagi. Kemungkinan tuntutan turunnya Pemerintahan SBY, adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kalau itu yang terjadi, pasti akan sangat terlambat untuk membalikkan keadaan kembali seperti sediakala. Kalau DPR dan SBY mau, sekaranglah saatnya, menunda atau memutuskan bahwa 1 April 2012, harga BBM tidak jadi naik. Dan keputusan itu, jangan sekedar 'APRIL MOP' saja!

ts4l4sa 30 Mar, 2012