Metrotvnews.com, Bekasi: Anggota Badan Kehormatan (BK) DPR Fahri Hamzah menegaskan rencana pemerintah menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hanya menyengsarakan rakyat. Menurut politikus Fraksi PKS itu, solusi pengurangan beban anggaran negara bukan dilakukan dengan cara menambah nominal BBM.
"Jangan dipaksakan karena bisa berimbas luas. Rakyat makin terjerat persoalan ekonomi. Pemerintah harus bijaksana melihat kasus ini," kata dia di Bekasi, Sabtu (3/3).
Solusi yang ditawarkan kepada pemerintah, lanjutnya, seperti pemotongan gaji anggota DPR sebesar 20 persen. "Kalau F-PKS sendiri lebih setuju dengan cara seperti ini. Wakil rakyat harus mewakili rakyat dan bukan menambah penderitaan rakyat."
Katanya, solusi tersebut merupakan usulan dan segera diajukan kepada pemerintah. Alasan penerapan kebijakan itu lantaran ketidakjelasan basis pertanggungjawaban keuangan. Selama ini laporan keuangan hanya dilakukan tiap-tiap komisi.
Menurut dia, dalam satu tahun kucuran dana untuk gaji, tunjangan, dan kegiatan anggota DPR mencapai Rp1 triliun. Jika usulan disetujui, di awal tahun masa kerja, pemotongan 20 persen bisa diberlakukan.
Sebagai contoh, tambahnya, dalam satu tahun masa kerja diketahui total anggaran yang terserap hanya 33 persen atau sekitar Rp350 miliar dari total Rp1 triliun.
Sisa dari seluruh kegiatan yang tidak terserap lebih etis dialokasikan untuk membantu pengurangan beban keuangan negara.
Link
"Jangan dipaksakan karena bisa berimbas luas. Rakyat makin terjerat persoalan ekonomi. Pemerintah harus bijaksana melihat kasus ini," kata dia di Bekasi, Sabtu (3/3).
Solusi yang ditawarkan kepada pemerintah, lanjutnya, seperti pemotongan gaji anggota DPR sebesar 20 persen. "Kalau F-PKS sendiri lebih setuju dengan cara seperti ini. Wakil rakyat harus mewakili rakyat dan bukan menambah penderitaan rakyat."
Katanya, solusi tersebut merupakan usulan dan segera diajukan kepada pemerintah. Alasan penerapan kebijakan itu lantaran ketidakjelasan basis pertanggungjawaban keuangan. Selama ini laporan keuangan hanya dilakukan tiap-tiap komisi.
Menurut dia, dalam satu tahun kucuran dana untuk gaji, tunjangan, dan kegiatan anggota DPR mencapai Rp1 triliun. Jika usulan disetujui, di awal tahun masa kerja, pemotongan 20 persen bisa diberlakukan.
Sebagai contoh, tambahnya, dalam satu tahun masa kerja diketahui total anggaran yang terserap hanya 33 persen atau sekitar Rp350 miliar dari total Rp1 triliun.
Sisa dari seluruh kegiatan yang tidak terserap lebih etis dialokasikan untuk membantu pengurangan beban keuangan negara.
Link
Quote:
| Kalo beneran mangstab neh... :iloveindonesias:iloveindonesias:iloveindonesias |
apandi47 07 Mar, 2012
