PKS Tolak Kenaikan BBM, Parpol Koalisi Pecah. Kurang Uang Mahar?

PKS Tolak Penaikan BBM, Demokrat Naik Pitam
Kamis, 22 Maret 2012 | 13:34 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Partai Demokrat (PD) kembali mengkritik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sampai saat ini masih menolak rencana penaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengatakan, sebagai anggota Sekretariat Gabungan (Setgab), PKS harus menentukan sikapnya mendukung kebijakan pemerintah. "Ya mereka yang tampil beda dengan yang lain, makanya kita juga ingin mengingatkan kalau di koalisi ya ikut koalisi, kalau mau oposisi yang silakan beroposisi biar jelas," ujar Sutan kepada INILAH.COM, Kamis (22/3/2012).

Sutan mengaku tidak mengetahui PKS sudah mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait sikapnya yang masih menolak penaikan harga BBM. "Saya tidak tahu isi suratnya tapi saya percaya itu surat sebagai surat saling ingat mengingatkan di dalam berkoalisi," jelasnya. Sutan mengungkapkan sikap keras PKS ini pernah dibahas di internal partai. Bahkan Partai Demokrat sudah meminta Ketua Setgab SBY untuk melakukan tindakan tegas. "Kita dari dulu sudah tegas minta kepada Ketua Setgab untuk menertibkan anggota yang tidak disiplin. Itu sudah jelas," ucapnya.
http://nasional.inilah.com/read/deta...rat-naik-pitam

PKS Diingatkan Soal Etika Politik dan Kekuasaan
Kamis, 22 Maret 2012

Jakarta, PelitaOnline - KEBIJAKAN Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai hanya pencitraan semata. Langkah PKS yang berseberangan dengan langkah Presiden SBY itu dinilai mengingkari aturan politik.

Penilaian ini dikemukakan Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi Zaenal A Budiyono. Mestinya kata dia, PKS yang menjadi anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi mendukung kebijakan penaikan harga BBM demi penyelamatan APBN dan ekonomi nasional.

"Itu (langkah PKS) merupakan bentuk politik pencitraan yang vulgar. Bagaimana bisa anggota koalisi berbeda langkah dengan pemerintahan yang didukungnya. Dalam teori politik manapun itu tidak dikenal," kata Zaenal, di Jakarta, Kamis (22/3).

Kalaupun memang sikap penolakan itu merupakan sikap 'paten' PKS dan tidak bisa diubah, seharusnya bisa gentle dengan keluar dari koalisi. Bahkan Zainal mengingatkan agar PKS memiliki etika dalam berpolitik. "Nyatanya itu tidak pernah dilakukan. Kita harus memahami bahwa dalam politik, kekuasaan bukan segala-galanya, lebih penting dari itu adalah etika politik dan pentingnya menjaga kepercayaan. Pada konteks tersebut, PKS tidak mencontohkan satunya kata dan perbuatan," jelasnya.

Dikatakannya, PKS bukan kali ini saja melakukan politik ambigu terkait kebijakan pemerintah. Oleh karenanya, ia menyarankan agar PKS harus rela angkat kaki dari kekuasaan dan koalisi. "Jika PKS ingin berseberangan dengan banyak kebijakan pemerintah, kenapa mereka tidak keluar dari koalisi? Bahkan saat menterinya dikurangi satu oleh Presiden SBY pada

reshuffle lalu, dari empat menjadi tiga, PKS tetap "keukeuh" di dalam pemerintahan. Ini pelajaran apa bagi rakyat?" tanyanya kecewa.

"Jelas ini politik pencitraan PKS, dengan mengesankan partainya membela kepentingan rakyat. Namun sayangnya bentuknya terlalu kasar sehingga mudah dibaca, apalagi dengan posisi PKS di dalam koalisi."

Dikatakannya, rakyat saat ini sudah mengerti, mana partai yang benar-benar bekerja dan mana yang hanya sibuk berwacana dengan jargon-jargon populis. "Turunnya suara PKS dalam beberapa survei terakhir menjadi alarm bahwa publik mulai kata dia, bisa membedakan partai mana yang bekerja untuk rakyat dan mana yang tidak," tandasnya.

Beberapa partai telah menentukan sikapnya mengenai rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Sebagian menerima dan sebagian menolak. Partai-partai yang menyatakan tegas menolak sementara ini adalah PDIP, Partai Hanura, dan PKS. PDIP dan Hanura memang partai oposisi pemerintah. Sedangkan PKS merupakan partai anggota koalisi pemerintah.
http://www.pelitaonline.com/read/pol...dan-kekuasaan/

Kenaikan Harga BBM
Golkar Anggap Sah PKS Tolak Kenaikan Harga BBM
Kamis, 22 Maret 2012 15:50 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki hak untuk mengungkapkan pandangan sendiri. PKS merupakan partai koalisi pendukung pemerintah yang menyatakan menolak rencana kenaikan BBM. "Tentu PKS memiliki pandangan sendiri, meski begitu masing-masing partai sah melakukan itu," kata Ketua DPP Bidang Politik Partai Golkar Priyo Budi Santoso, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/3/2012).

Mengenai sikap Golkar, Priyo mengatakan partainya menunggu pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM. Golkar akan melihat apakah putusan pemerintah tersebut adalah keputusan yang tepat. "Justru kami tidak enak dengan Demokrat, Golkar tidak enak hati ikut-ikut dalam sikap oposisi. Kami tidak senang dengan kenaikan ini, tapi kita pastikan kenaikan ini adalah baik," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta, menyatakan partainya telah mengirimkan surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang penolakan dan solusi atas rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). "Kami sudah kirim surat ke Presiden. Harusnya suratnya sudah sampai tiga atau empat hari lalu," kata Anis di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/3/2012).

Menurut Anis, PKS menolak kenaikan harga BBM karena secara perhitungan fiskal, jika saja pemerintah jadi menaikkan harga BBM dan diikuti kebijakan pemberian kompensasi, maka kenaikan harga BBM itu menjadi percuma. "Kalau kita menaikkan harga BBM, lalu membuat kompensasi, itu artinya hanya pindah kantong kanan ke kantong kiri. Lebih bagus tidak menaikkan dan tidak perlu ada kompensasi," kata Anis.
http://www.tribunnews.com/2012/03/22...ikan-harga-bbm


Kenaikan Harga BBM
PKS: Tolak Kenaikan Harga BBM Bukan Termasuk Konsensus
Kamis, 22 Maret 2012 14:20 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak mau menghabiskan energinya menanggapi tudingan Ketua DPP PD sekaligus Wakil Ketua FPD DPR Sutan Bhatoegana. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Sutan menyatakan koalisi bersama PKS sama seperti koalisi ikan teri. "PKS itu koalisi basa-basi. Basahnya mau, basinya enggak mau. Ini namanya koalisi ikan teri, mau terima, enggak mau memberi," seloroh Sutan.

Terkait pernyataan Sutan tersebut, Anis Matta hanya mengatakan menolak kenaikan harga BBM tidak termasuk dalam konsensus koalisi. "Pertama saya tidak mengomentari hal itu. Waktu rapat dengan Sekjen di Cikeas tidak ada yang baru di surat itu, itu tidak ada pelanggaran. Kita sikapi secara akademik dan terbuka," tegasnya, di kompleks DPR, Jakarta, Kamis (22/3/2012).

Lebih lanjut Anis mengatakan pembahasan rencana kenaikan harga BBM masih tetap berjalan. Maka dimintanya, lebih bagus dibahas secara terbuka dan jangan dibawa perasaan. "Itu kita serahkan pada pertimbangan negara, pola fundamental. Masalah ini masalah permanen. Paket kebijakan supaya tidak rentan pada kebikakan yang tidak rasional. Lebih bagus kebijakan fundamental yang tidak rasional, jangan dibawa ke alam perasaan," ujarnya.
http://www.tribunnews.com/2012/03/22...asuk-konsensus


PAN Tuding PKS Tak Konsisten
Kamis, 22 Maret 2012 15:22 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP sekaligus Wakil Ketua Fraksi PAN DPR, Viva Yoga Mauladi, menilai sikap rekan partai koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tak konsisten terhadap dukungan kebijakan kenaikan harga BBM yang telah disepakati. Viva menyebut sikap PKS yang menolak rencana pemerintahan SBY-Boediono menaikkan harga BBM tersebut adalah tidak patut. "Semestinya kalau menolak kenaikan BBM maka menolak pembahasan. Ya itulah, enggak konsisten dan kurang patut," kata Viva di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/3/2012).

Menurut Viva, jika PKS menolak rencana kebijakan kenaikan BBM, maka seharusnya tidak ikut dalam pembahasan di komisi-komisi DPR. Bukannya menolak saat kebijakan kenaikan BBM itu telah disepakati. Viva pun mengeluarkan pernyataan tentang keterkaitan penolakan PKS itu dengan pencitraan partai. "Jadi, politik itu juga harus hitam putih. Jangan sampai kenaikan ini digunakan untuk meningkatkan pencitraan masing-masing partai. Memang berat kenaikan ini dan BBM kurang memberikan sosialisai, sehingga wajar saja terjadi gerakan menolak kenaikan BBM. Tapi, gerakan itu tidak boleh mematikan itu," ujarnya.
http://www.tribunnews.com/2012/03/22...-tak-konsisten

-----------------

Kalau mahasiswa saja 'diam' setelah di ajak ke China dalam perkara kenaikan harga BBM itu; Juga ada issue Rektor dan keluarganya se Indonesia dikasih duit untuk tenangkan kampusnya; Kenapa hal sama tak dilakukan untuk politisi dan parpol yang menolak kenaikan BBM? Mungkin gara-gara tak diberi 'uang mahar' yang cukup signifikan .... makanya mereka bersuara lain ... politik, dimana-mana ujung-ujungnya ya duit, om! ... :D

dadoel 23 Mar, 2012

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...