VIVAnews -- Pemandangan kursi kosong kembali menghiasi rapat kerja Komisi III DPR dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kali ini rapat hanya dihadiri oleh delapan orang dari 51 anggota dewan.
Sementara berdasarkan daftar absen, ada 15 anggota dewan yang izin. Menurut Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai PAN, Tjatur Sapto Edi, bahwa banyak anggota dewan yang tidak dapat hadir karena berbagai alasan.
"Ada yang kunker ke luar, ke daerah, ada yang ikut pansus-pansus yang lain, ini kan nyelip tiba-tiba bahas APBN," kata dia.
Kemudian Tjatur menghubungkan antara kursi anggota dewan yang kosong dengan Iran yang ingin menutup selat Hormus yang mengakibatkan harus ada pembahasan APBN secara mendadak.
"Tiba-tiba Iran mau menutup Selat Hormus, maka minyak akan naik kalau minyak akan naik APBN kita berubah. APBN kita berubah pemerintah kita mengajukan perubahan. Perubahan kita harus bahas, kalau nggak bahas bagaimana coba," kata dia.
Sebelumnya, Anggota Komisi Hukum, Ruhut Sitompul mengatakan bahwa ada sekitar 15 anggota dewan yang pergi ke Perancis untuk melakukan kunjungan kerja.
Dari pantauan VIVAnews.com, yang tampak hadir rapat saat itu adalah Otong Abdurrahman dari Fraksi PKB. Sayed Muhammad Mulyadi, Edi Ramli Sitanggang dan Ruhut Sitompul dari Fraksi Partai Demokrat,
Selain itu, ada juga Ahmad Kurdi Mukri dari Fraksi PPP, Hari Wtjaksono, Dading Ishak, sementara yang memimpin rapat hanya Tjatur Sapto Edy sendiri.
Sebelumnya, DPR berencana memasang alat pemindai sidik jari (fingerprint) di ruang rapat paripurna DPR RI dapat segera dilakukan.
"Jadi di 16 pintu. Paling tidak mereka harus datang ceklok tangannya," ujar Ketua DPR, Marzuki di DPR RI, Jakarta, Jumat 9 Maret 2012.
Alat untuk tersebut akan disetting untuk merekam anggota pada saat masuk dan ke luar ruang rapat. Dengan demikian data absensi akan lebih lengkap dan valid. "Data valid, tidak bisa diabsenkan lagi," kata politisi Demokrat itu.
Dengan begitu kedisiplinan anggota DPR RI dalam hal aktif menghadiri rapat paripurna dapat meningkat. "Kadang kita memerlukan unsur paksa, maklum negara kita negara berkembang, banyak yang tidak melihat kedisiplinan merupakan hal yang wajib," kata Marzuki. (sj)
sesuASU yaa
sprti anak-anak aja, bolos rapat,
Sementara berdasarkan daftar absen, ada 15 anggota dewan yang izin. Menurut Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai PAN, Tjatur Sapto Edi, bahwa banyak anggota dewan yang tidak dapat hadir karena berbagai alasan.
"Ada yang kunker ke luar, ke daerah, ada yang ikut pansus-pansus yang lain, ini kan nyelip tiba-tiba bahas APBN," kata dia.
Kemudian Tjatur menghubungkan antara kursi anggota dewan yang kosong dengan Iran yang ingin menutup selat Hormus yang mengakibatkan harus ada pembahasan APBN secara mendadak.
"Tiba-tiba Iran mau menutup Selat Hormus, maka minyak akan naik kalau minyak akan naik APBN kita berubah. APBN kita berubah pemerintah kita mengajukan perubahan. Perubahan kita harus bahas, kalau nggak bahas bagaimana coba," kata dia.
Sebelumnya, Anggota Komisi Hukum, Ruhut Sitompul mengatakan bahwa ada sekitar 15 anggota dewan yang pergi ke Perancis untuk melakukan kunjungan kerja.
Dari pantauan VIVAnews.com, yang tampak hadir rapat saat itu adalah Otong Abdurrahman dari Fraksi PKB. Sayed Muhammad Mulyadi, Edi Ramli Sitanggang dan Ruhut Sitompul dari Fraksi Partai Demokrat,
Selain itu, ada juga Ahmad Kurdi Mukri dari Fraksi PPP, Hari Wtjaksono, Dading Ishak, sementara yang memimpin rapat hanya Tjatur Sapto Edy sendiri.
Sebelumnya, DPR berencana memasang alat pemindai sidik jari (fingerprint) di ruang rapat paripurna DPR RI dapat segera dilakukan.
"Jadi di 16 pintu. Paling tidak mereka harus datang ceklok tangannya," ujar Ketua DPR, Marzuki di DPR RI, Jakarta, Jumat 9 Maret 2012.
Alat untuk tersebut akan disetting untuk merekam anggota pada saat masuk dan ke luar ruang rapat. Dengan demikian data absensi akan lebih lengkap dan valid. "Data valid, tidak bisa diabsenkan lagi," kata politisi Demokrat itu.
Dengan begitu kedisiplinan anggota DPR RI dalam hal aktif menghadiri rapat paripurna dapat meningkat. "Kadang kita memerlukan unsur paksa, maklum negara kita negara berkembang, banyak yang tidak melihat kedisiplinan merupakan hal yang wajib," kata Marzuki. (sj)
sesuASU yaa
sprti anak-anak aja, bolos rapat,
asinabutar 10 Mar, 2012
