Remisi Koruptor, DPR Seperti Jilat Ludah Sendiri

Usulan pengajuan hak interpelasi pengetatan pemberian remisi oleh sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat kepada narapidana korupsi dianggap tidak rasional. "DPR menjilat ludah sendiri. Mereka tidak konsisten dengan apa yang sudah mereka sampaikan sebelumnya," kata Koordinator Masyarakat Transparansi Indonesia, Jamil Mubarok, di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, 1 Maret 2012.

Menurut dia, ketika pemberian remisi untuk narapidana korupsi pertama kali muncul pada masa kepemimpinan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, anggota Dewan telah menolak kebijakan tersebut. Meski interpelasi merupakan hak DPR, ujar Jamil, "Ini adalah penyalahgunaan wewenang."

Jamil menyatakan tindakan korupsi tergolong pada extraordinary crime. Korban utama dari tindakan korupsi adalah masyarakat. "Ada satu dampak sosial yang luar biasa terhadap apa yang dilakukan oleh para koruptor ini," kata dia.

Saat ini, menurut Jamil, kebanyakan vonis bagi koruptor hanya berkisar antara satu hingga empat tahun penjara. Padahal untuk menangkap mereka dibutuhkan proses yang panjang. "Tidak cukup dibayar dengan hukuman yang ringan," katanya. Jamil mencontohkan ketika seorang koruptor mendapat hukuman tiga tahun penjara, dia lalu akan mendapatkan remisi, asimilasi, dan potongan-potongan hukuman lainnya. "Dari tiga tahun itu yang efektif hanya enam bulan. Jelas kami menuntut keadilan," ujar dia sambil menambahkan bahwa kebijakan pengetatan remisi bagi koruptor sudah rasional dan benar.

Usulan pengajuan hak interpelasi pengetatan pemberian remisi kepada narapidana korupsi dan terorisme akan segera dibawa ke Sidang Paripurna DPR. Setelah disetujui dalam rapat pimpinan, usulan interpelasi ini akan diteruskan ke Rapat Badan Musyawarah.

Setelah dirapatkan di Bamus, usulan ini akan diagendakan dalam Sidang Paripurna DPR. "Dalam waktu dekat, saya akan bawa ke rapat pimpinan dulu," kata Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso saat menerima pengusul interpelasi di ruangannya, Senin, 13 Februari 2012, lalu.

http://www.wokeey.com/comments/index...ffca6f000000/2

skr dpr mau ngasih remisi bwt koruptor???ehm...salah satu tanda klo dpr bnyk koruptornya.jd klo ntr dia ditangkep n msk penjara,ga perlu lama2.

stoop 03 Mar, 2012