SUKABUMI, Besarnya rintisan dana bantuan operasional sekolah (BOS) sekolah menengah untuk mendukung pendidikan 12 tahun ditetapkan sebesar Rp 10.000 per siswa per bulan. Namun, rintisan dana BOS sekolah menengah yang disamakan antara siswa SMA dan SMK dipertanyakan, karena kebutuhan biaya pendidikan di SMK jauh lebih besar dibanding SMA. Di SMK biaya pendidikan tersedot untuk kegiatan praktek siswa.
"Kami bukan tidak bersyukur ada bantuan dari pemerintah. Tetapi semestinya pemerintah memperhitungkan betul kebutuhan biaya pendidikan tiap sekolah, minimal yang rumpun keahlianya sama di SMK. Pendidikan di SMK itu kan banyak prakteknya, tidak bisa disamakan dengan SMA," kata Ade Santana, Kepala SMK Negeri 1 Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (15/3/2012).
Menurut Ade, sekolah sudah diminta untuk mengajukan proposal penghitungan rintisan dana BOS. Persyaratan administrasi juga diteliti betul karena ada ketakutan sekolah memanipulasi jumlah siswa. "Bantuan tidak seberapa, tetapi sekolah sudah dipusingkan dengan laporan administrasi keuangan yang sama dengan kalau terima dana besar," tutur Ade.
Sekolah yang memiliki program keahlian kelautan dan pelayaran ini hanya memiliki siswa di bawah 400 orang, yang umumya siswa miskin. Kebutuhan untuk praktik perkapalan saja membutuhkan dana sekitar Rp 30 juta sekali berlayar untuk kebutuhan bahan bakar kapal.
Akib Ibrahim, Kepala SMK Negeri 1 Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Tengah, mengatakan bahwa dana BOS untuk SMA/SMK jangan sampai menutup peluang partisipasi masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah. Pasalnya, kucuran dana BOS yang ditetapkan pemerintah hanya cukup untuk memberi layanan pendidikan minimal.
"Sebenarnya, perhitungan yang pas yang sesuai kebutuhan dan kondisi sekolah. Untuk siswa miskin, seharusnya disubsidi penuh oleh pemerintah. Siswa lain membayar sesuai kemampuan. Konsekuensinya, sekolah harus bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana masyarakat," kata Akib.
Buat ongkos saja kurang
"Kami bukan tidak bersyukur ada bantuan dari pemerintah. Tetapi semestinya pemerintah memperhitungkan betul kebutuhan biaya pendidikan tiap sekolah, minimal yang rumpun keahlianya sama di SMK. Pendidikan di SMK itu kan banyak prakteknya, tidak bisa disamakan dengan SMA," kata Ade Santana, Kepala SMK Negeri 1 Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (15/3/2012).
Menurut Ade, sekolah sudah diminta untuk mengajukan proposal penghitungan rintisan dana BOS. Persyaratan administrasi juga diteliti betul karena ada ketakutan sekolah memanipulasi jumlah siswa. "Bantuan tidak seberapa, tetapi sekolah sudah dipusingkan dengan laporan administrasi keuangan yang sama dengan kalau terima dana besar," tutur Ade.
Sekolah yang memiliki program keahlian kelautan dan pelayaran ini hanya memiliki siswa di bawah 400 orang, yang umumya siswa miskin. Kebutuhan untuk praktik perkapalan saja membutuhkan dana sekitar Rp 30 juta sekali berlayar untuk kebutuhan bahan bakar kapal.
Akib Ibrahim, Kepala SMK Negeri 1 Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Tengah, mengatakan bahwa dana BOS untuk SMA/SMK jangan sampai menutup peluang partisipasi masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah. Pasalnya, kucuran dana BOS yang ditetapkan pemerintah hanya cukup untuk memberi layanan pendidikan minimal.
"Sebenarnya, perhitungan yang pas yang sesuai kebutuhan dan kondisi sekolah. Untuk siswa miskin, seharusnya disubsidi penuh oleh pemerintah. Siswa lain membayar sesuai kemampuan. Konsekuensinya, sekolah harus bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana masyarakat," kata Akib.
Buat ongkos saja kurang
shoeshelho 17 Mar, 2012
