Nasib PKS di Koalisi Tergantung SBY
Sabtu, 31 Maret 2012 | 06:32 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menyatakan partainya menyerahkan nasib Partai Keadilan Sejahtera dalam anggota koalisi Sekretariat Gabungan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, setelah berseberangan sikap pada Paripurna. "Kita serahkan kepada SBY untuk diberi sanksi. Karena sudah beberapa kali sikap mereka berseberangan," kata Sutan seusai sidang Paripurna di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Sabtu, 31 Maret 2012.
PKS menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan mengusulkan agar Pasal 7 ayat 6 Undang-Undang APBN-P tetap dipertahankan. Sementara anggota koalisi lainnya mengusulkan agar ada penambahan Pasal 7 ayat 6a yang memungkinkan harga BBM bisa naik. Menurut Sutan, selain Demokrat, partai anggota koalisi lainnya juga kecewa dengan sikap PKS. "Anggota koalisi yang lain juga sudah mengaku kecewa. Jadi kita serahkan mekanismenya," katanya.
Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menyatakan pihaknya tidak mau berandai-andai kemungkinan partainya didepak dari koalisi. "Jangan berandai-andai. Kami sudah menjalani proses demokrasi," katanya. Sebanyak 356 peserta rapat Paripurna DPR menyepakati opsi kedua yaitu ayat 6a pada Pasal 7 UU APBN 2012 yang memberikan wewenang kepada pemerintah menaikkan harga BBM dengan syarat minyak mentah rata-rata Indonesia dalam kurun waktu berjalan yaitu enam bulan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen.
Selain Demokrat, fraksi-fraksi yang menyatakan setuju adalah Golkar, PAN, PKB dan PPP. Sementara dukungan terhadap opsi pertama cukup kecil karena hanya terdiri dari Fraksi PKS dan Gerindra. Fraksi yang Hanura dan PDI Perjuangan malah memutuskan untuk walk-out.
http://www.tempo.co/read/news/2012/0...Tergantung-SBY
![[imagetag]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tl8-44mzrufqQ1lEwG-pIdYRwReksy_a_rGY171OIOIl8OGzmRrCPfVldwGuazeOz7igYhgxl3O6kHNCYwoG-IpJcx-ltmmXlg8AEdKOGjGz7qLASzqKU=s0-d)
Sudah Saatnya SBY Tegas ke PKS
Sabtu, 31 Maret 2012 | 17:18 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Pengamat politik mengatakan, seharusnya Presiden SBY lebih berani dan percaya diri dalam mengambil sikap terhadap partai politik yang ada di dalam koalisi, namun tidak mendukung kebijakan pemerintah, seperti dalam rencana penaikan harga BBM bersubsidi.
Pakas psikologi politik UI, Hamdi Muluk, mengatakan, jika melihat sikap PKS dalam sidang paripurna yang menolak rencana penaikan harga BBM bersubsidi, dan bertentangan dengan keputusan pemerintah, seharusnya itu sudah cukup dijadikan modal bagi Presiden SBY untuk bersikap tegas. "Kenapa sih tidak percaya diri ,anda (Presiden SBY) sudah di dukung 60%, mandat suara rakyat ,tidak terlalu perlu buat koalisi, dengan harapan bahwa logikanya adalah kebijakan-kebijakan anda di DPR tidak ditelikung. tapi kenyataannya, sampai sekarang tetap saja ditelikung
oleh PKS. Jadi menurut saya, pecat saja menterinya," jelasnya di Jakarta, Sabtu (31/3/2012).
Hamdi juga mengatakan kepada parpol koalisi namun sering bertentangan dengan pemerintah, ada baiknya keluar dari koalisi dan bergabung dengan parpol oposisi. Dengan demikian rakyat tidak lagi dibingungkan dengan konflik politik yang terjadi. "Keluar dari koalisi dan silahkan gabung ke oposisi, clear bagi rakyat. Karena bagi rakyat politik itu yang nyata hanya ada dua diseluruh dunia, ada yang memerintah ada yang oposisi, tinggal rakyat yang melihat yang mana performancenya lebih bagus, jadi performa itu diukur kalau yang memerintah adalah dari kebijakannya,sementara yang oposisi adalah yang mengkritik," jelasnya lagi.
Dia melanjutkan, dengan demikian masyarakat bisa melihat Parpol mana yang pantas untuk didukung dalam Pemilu mendatang, dan mana yang tidak. Selama partai koalisi terus menentang pemerintah, maka yang terjadi rakyat akan semakin bingung. "Mana yang memerintah,mana yang oposisi,karena ada yang bermain di dua kaki,seperti Golkar dan PKS. jadi sekarang SBY tegas saja, jangan ancam-ancam seperti dahulu akan dikeluarkan tetapi tidak dikeluarkan juga," tegasnya. Hamdi menambahkan, Presiden tidak perlu takut akan adanya gerakan pemakzulan dengan menendang PKS keluar dari koalisi. Sebab selama pemerintah tidak melakukan pengkhianatan yang jelas dan nyata terhadap konstitusi, maka hal itu tidak akan terjadi. "Kalau hanya masalah BBM ini hanya level kebijakan. jadi ya keluarkan saja," ucapnya.
http://nasional.inilah.com/read/deta...y-tegas-ke-pks
![[imagetag]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uJofPDiYnEsojF5x9hUnQcaE0dVkdOFmXu-oZqp2ZHoxHtkmjBlxdZnUr6YbELqao_K2VsnEMrIp39V223xiLY5qXs4I5O_8MUV8e0AF8alAOor3GiIeVcyFsZdWh-0ZileIkERjmHJdBXU_bDYljS0L0AtHAGnlMAPaPdMnd4jERSPV4GrK5Y_Vc6xN8Hl9dld46WV1opuCKN1VYNdGXhDpRbloYh5qIe-tf0LjF6X9I=s0-d)
PKS Lakukan Pembangkangan Terhadap SBY
Saturday, March 31st, 2012
KORANBOGOR.COM,JAKARTA-Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berseberangan dengan Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi partai politik (parpol) pendukung pemerintah merupakan suatu pembangkangan. Pembangkangan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, di Jakarta, Sabtu (31/3). "Tidak ada lagi istilah selain PKS melakukan pembangkangan terhadap Presiden SBY. Sebuah bentuk arogansi dari PKS," kata Ramadhan.
Menurutnya, rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) adalah untuk kepentingan rakyat. Tetapi hal itu justru dipertanyakan oleh PKS. "Mereka (PKS) menyatakan bahwa presiden vis a vis kepada rakyat dan hanya PKS yang seolah-olah peduli pada rakyat. Itu malah menjadikan sesuatu yang menyesatkan," ujar Ramadhan. Ditambahkan, terkait nasib tiga menteri dari PKS semua tergantung dari Presiden SBY. Masing-masing kader PD mempunyai komunikasi sendiri dengan SBY untuk mengusulkan sanksi bagi tiga menteri dari PKS. "Semua tergantung Presiden SBY karena itu memang prerogratif beliau," tandas Ramadhan
http://koranbogor.com/nusantara/31/0...hadap-sby.html
Ketua Majlis Syuro PKS, Ustadz Hilmi:
PKS Tak Khawatir Ditendang dari Koalisi
Minggu, 01/04/2012 04:13 WIB
![[imagetag]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vo_7yma-Tkk8IucsLB5KKRp4YpiZRsM0X92p8pDIqKCguu0uxHJBdUc_yv1hXddJ5jtR_ib5Hex9ujh6FIWLpAH8n3bMH5i2jxqB3h-a_1XPRtdo3Y4MSL6yfTF40=s0-d)
Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku tak khawatir bakal dikeluarkan dari barisan koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Keputusan PKS menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi adalah merujuk pada penolakan masyarakat atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM. "Dari awal kita menolak. Ini kan maunya rakyat yang harus diikuti parpol," kata Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin kepada detikcom, Sabtu (31/3/2012).
Hilmi menegaskan meski berada di koalisi, namun partainya tetap memiliki independensi dalam memutuskan sesuatu utamanya menyangkut kebijakan pemerintah terkait masyarakat. "Enggak apa-apa dilaporin ke SBY, kita tidak keberatan. Lagi kenapa mesti dilaporin kan Pak SBY sudah melihat jelas sikap kami dari siaran televisi," imbuhnya. Dia menambahkan, partainya siap bila harus berada di luar pemerintahan. Bagi PKS, urusan koalisi tidak urgen lantaran PKS memfokuskan kerja untuk rakyat. "Kita enggak khawatir mau ditendang dari koalisi. Kita di luar pemerintah bisa, di dalam juga bisa, namanya ibadah yang penting bekerja," tandasnya.
Seperti diketahui dalam paripurna persetujuan revisi Undang-Undang APBN Perubahan tahun 2012, PKS menolak penambahan pasal 7 ayat 6 A yang menjadi dasar bagi pemerintah menaikan harga BBM dengan syarat harga minyak mentah dunia mencapai USD 200 per barel dalam kurun waktu enam bulan. Sikap PKS sama dengan keputusan partai non koalisi yakni PDI Perjuangan, Gerindra dan Hanura yang juga menolak kenaikan harga BBM. Namun, PDIP dan Hanura memilih walk out saat dilakukan voting. Jumlah suara penolak kenaikan pun kalah telak dari pro kenaikan yang didukung 356 suara dari Demokrat, Golkar, PAN, PPP dan PKB.
Sebelumnya Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengakui partainya kecewa dengan keputusan yang diambil PKS. Sutan pun berencana melaporkan ulah PKS ini ke Ketua Setgab Koalisi, SBY. "Kita repot, mestinya bisa kan setuju dengan catatan, jangan mereka menolak. Anggota Setgab itu kritis boleh, tapi ketika kebijakan membutuhkan ya diberikan. Kalau dukungan sampai selesai 2014. Kalau di dalam koalisi ya harus mendukung," ujarnya terpisah.
http://news.detik..com/read/2012/04/...oalisi?9911012
--------------------
PKS kini sudah kaya, pundi-pundinya sudah penuh untuk 'fight' di Pemilu 2014, sehingga tak butuh koalisi lagilah!
:beer:
Sabtu, 31 Maret 2012 | 06:32 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menyatakan partainya menyerahkan nasib Partai Keadilan Sejahtera dalam anggota koalisi Sekretariat Gabungan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, setelah berseberangan sikap pada Paripurna. "Kita serahkan kepada SBY untuk diberi sanksi. Karena sudah beberapa kali sikap mereka berseberangan," kata Sutan seusai sidang Paripurna di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Sabtu, 31 Maret 2012.
PKS menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan mengusulkan agar Pasal 7 ayat 6 Undang-Undang APBN-P tetap dipertahankan. Sementara anggota koalisi lainnya mengusulkan agar ada penambahan Pasal 7 ayat 6a yang memungkinkan harga BBM bisa naik. Menurut Sutan, selain Demokrat, partai anggota koalisi lainnya juga kecewa dengan sikap PKS. "Anggota koalisi yang lain juga sudah mengaku kecewa. Jadi kita serahkan mekanismenya," katanya.
Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menyatakan pihaknya tidak mau berandai-andai kemungkinan partainya didepak dari koalisi. "Jangan berandai-andai. Kami sudah menjalani proses demokrasi," katanya. Sebanyak 356 peserta rapat Paripurna DPR menyepakati opsi kedua yaitu ayat 6a pada Pasal 7 UU APBN 2012 yang memberikan wewenang kepada pemerintah menaikkan harga BBM dengan syarat minyak mentah rata-rata Indonesia dalam kurun waktu berjalan yaitu enam bulan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen.
Selain Demokrat, fraksi-fraksi yang menyatakan setuju adalah Golkar, PAN, PKB dan PPP. Sementara dukungan terhadap opsi pertama cukup kecil karena hanya terdiri dari Fraksi PKS dan Gerindra. Fraksi yang Hanura dan PDI Perjuangan malah memutuskan untuk walk-out.
http://www.tempo.co/read/news/2012/0...Tergantung-SBY
Sudah Saatnya SBY Tegas ke PKS
Sabtu, 31 Maret 2012 | 17:18 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Pengamat politik mengatakan, seharusnya Presiden SBY lebih berani dan percaya diri dalam mengambil sikap terhadap partai politik yang ada di dalam koalisi, namun tidak mendukung kebijakan pemerintah, seperti dalam rencana penaikan harga BBM bersubsidi.
Pakas psikologi politik UI, Hamdi Muluk, mengatakan, jika melihat sikap PKS dalam sidang paripurna yang menolak rencana penaikan harga BBM bersubsidi, dan bertentangan dengan keputusan pemerintah, seharusnya itu sudah cukup dijadikan modal bagi Presiden SBY untuk bersikap tegas. "Kenapa sih tidak percaya diri ,anda (Presiden SBY) sudah di dukung 60%, mandat suara rakyat ,tidak terlalu perlu buat koalisi, dengan harapan bahwa logikanya adalah kebijakan-kebijakan anda di DPR tidak ditelikung. tapi kenyataannya, sampai sekarang tetap saja ditelikung
oleh PKS. Jadi menurut saya, pecat saja menterinya," jelasnya di Jakarta, Sabtu (31/3/2012).
Hamdi juga mengatakan kepada parpol koalisi namun sering bertentangan dengan pemerintah, ada baiknya keluar dari koalisi dan bergabung dengan parpol oposisi. Dengan demikian rakyat tidak lagi dibingungkan dengan konflik politik yang terjadi. "Keluar dari koalisi dan silahkan gabung ke oposisi, clear bagi rakyat. Karena bagi rakyat politik itu yang nyata hanya ada dua diseluruh dunia, ada yang memerintah ada yang oposisi, tinggal rakyat yang melihat yang mana performancenya lebih bagus, jadi performa itu diukur kalau yang memerintah adalah dari kebijakannya,sementara yang oposisi adalah yang mengkritik," jelasnya lagi.
Dia melanjutkan, dengan demikian masyarakat bisa melihat Parpol mana yang pantas untuk didukung dalam Pemilu mendatang, dan mana yang tidak. Selama partai koalisi terus menentang pemerintah, maka yang terjadi rakyat akan semakin bingung. "Mana yang memerintah,mana yang oposisi,karena ada yang bermain di dua kaki,seperti Golkar dan PKS. jadi sekarang SBY tegas saja, jangan ancam-ancam seperti dahulu akan dikeluarkan tetapi tidak dikeluarkan juga," tegasnya. Hamdi menambahkan, Presiden tidak perlu takut akan adanya gerakan pemakzulan dengan menendang PKS keluar dari koalisi. Sebab selama pemerintah tidak melakukan pengkhianatan yang jelas dan nyata terhadap konstitusi, maka hal itu tidak akan terjadi. "Kalau hanya masalah BBM ini hanya level kebijakan. jadi ya keluarkan saja," ucapnya.
http://nasional.inilah.com/read/deta...y-tegas-ke-pks
PKS Lakukan Pembangkangan Terhadap SBY
Saturday, March 31st, 2012
KORANBOGOR.COM,JAKARTA-Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berseberangan dengan Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi partai politik (parpol) pendukung pemerintah merupakan suatu pembangkangan. Pembangkangan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, di Jakarta, Sabtu (31/3). "Tidak ada lagi istilah selain PKS melakukan pembangkangan terhadap Presiden SBY. Sebuah bentuk arogansi dari PKS," kata Ramadhan.
Menurutnya, rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) adalah untuk kepentingan rakyat. Tetapi hal itu justru dipertanyakan oleh PKS. "Mereka (PKS) menyatakan bahwa presiden vis a vis kepada rakyat dan hanya PKS yang seolah-olah peduli pada rakyat. Itu malah menjadikan sesuatu yang menyesatkan," ujar Ramadhan. Ditambahkan, terkait nasib tiga menteri dari PKS semua tergantung dari Presiden SBY. Masing-masing kader PD mempunyai komunikasi sendiri dengan SBY untuk mengusulkan sanksi bagi tiga menteri dari PKS. "Semua tergantung Presiden SBY karena itu memang prerogratif beliau," tandas Ramadhan
http://koranbogor.com/nusantara/31/0...hadap-sby.html
Ketua Majlis Syuro PKS, Ustadz Hilmi:
PKS Tak Khawatir Ditendang dari Koalisi
Minggu, 01/04/2012 04:13 WIB
Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku tak khawatir bakal dikeluarkan dari barisan koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Keputusan PKS menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi adalah merujuk pada penolakan masyarakat atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM. "Dari awal kita menolak. Ini kan maunya rakyat yang harus diikuti parpol," kata Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin kepada detikcom, Sabtu (31/3/2012).
Hilmi menegaskan meski berada di koalisi, namun partainya tetap memiliki independensi dalam memutuskan sesuatu utamanya menyangkut kebijakan pemerintah terkait masyarakat. "Enggak apa-apa dilaporin ke SBY, kita tidak keberatan. Lagi kenapa mesti dilaporin kan Pak SBY sudah melihat jelas sikap kami dari siaran televisi," imbuhnya. Dia menambahkan, partainya siap bila harus berada di luar pemerintahan. Bagi PKS, urusan koalisi tidak urgen lantaran PKS memfokuskan kerja untuk rakyat. "Kita enggak khawatir mau ditendang dari koalisi. Kita di luar pemerintah bisa, di dalam juga bisa, namanya ibadah yang penting bekerja," tandasnya.
Seperti diketahui dalam paripurna persetujuan revisi Undang-Undang APBN Perubahan tahun 2012, PKS menolak penambahan pasal 7 ayat 6 A yang menjadi dasar bagi pemerintah menaikan harga BBM dengan syarat harga minyak mentah dunia mencapai USD 200 per barel dalam kurun waktu enam bulan. Sikap PKS sama dengan keputusan partai non koalisi yakni PDI Perjuangan, Gerindra dan Hanura yang juga menolak kenaikan harga BBM. Namun, PDIP dan Hanura memilih walk out saat dilakukan voting. Jumlah suara penolak kenaikan pun kalah telak dari pro kenaikan yang didukung 356 suara dari Demokrat, Golkar, PAN, PPP dan PKB.
Sebelumnya Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengakui partainya kecewa dengan keputusan yang diambil PKS. Sutan pun berencana melaporkan ulah PKS ini ke Ketua Setgab Koalisi, SBY. "Kita repot, mestinya bisa kan setuju dengan catatan, jangan mereka menolak. Anggota Setgab itu kritis boleh, tapi ketika kebijakan membutuhkan ya diberikan. Kalau dukungan sampai selesai 2014. Kalau di dalam koalisi ya harus mendukung," ujarnya terpisah.
http://news.detik..com/read/2012/04/...oalisi?9911012
--------------------
PKS kini sudah kaya, pundi-pundinya sudah penuh untuk 'fight' di Pemilu 2014, sehingga tak butuh koalisi lagilah!
:beer:
dadoel 01 Apr, 2012
