berita-beritadotcom (Bandung, Jawa Barat): Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Azwar Abubakar mengatakan pemerintah akan merealisasikan pendidikan dan latihan bagi satu juta pegawai negeri sipil (PNS), sebagai upaya peningkatan kompetensi.
Untuk itu pihaknya akan mengumpulkan badan diklat kementerian/lembaga dan provinsi di seluruh Indonesia, bersama-sama Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam waktu dekat ini untuk mengkoordinasikan rencana pemerintah tersebut.
Demikian antara lain diungkapkan Azwar Abubakar ketika memberikan mata kuliah Studium Generale di Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Sabtu (17/3), seperti dikemukakan Humas KemenPAN-RB, Senin (19/3), di Jakarta.
Dalam kuliah umum yang diselenggarakan di aula barat ITB itu, Menteri PAN dan RB mengangkat tema Percepatan Reformasi Birokrasi di Indonesia.
Tema itu, menurut alumnus Teknik Arsitek ITB itu, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepadanya, lantaran reformasi birokrasi dianggapnya lamban.
"Karena itu kami merumuskan sembilan program percepatan reformasi birokrasi, sebagai penyederhanaan dari grand design reformasi birokrasi yang sudah ditetapkan melalui Perpres No. 81 Tahun 2010," ujarnya.
Lebih lanjut Menteri Azwar Abubakar menuturkan, di awal kepemimpinannya dia segera memutuskan perlunya dilakukan diklat analis jabatan untuk 4.125 orang di seluruh Indonesia.
Hal itu dilakukan mengingat jumlah analis jabatan yang diperlukan untuk membuat peta jabatan, sebagai konsekuensi dari kebijakan moratorium CPNS sangat terbatas. Saat ini, lanjut Menteri, diklat tersebut sudah dilakukan di sejumlah daerah, dan hasilnya sudah meluluskan sebanyak 1.168 analis jabatan.
Menurut Azwar Abubakar, langkah lain yang perlu segera dilakukan, adalah diklat bagi sejuta PNS. Diklat itu diperlukan untuk meningkatkan kompetensi para pegawai, karena banyak PNS yang kompetensinya rendah.
"Mereka tahu sedikit, sedikit-sedikit tahu, dan bekerja kalau diperintah," ujarnya.
Para pegawai dimaksud, umumnya tenaga staf yang proses rekruitmennya kurang bagus, bahkan tidak sedikit yang ditengarai berbau KKN. Terhadap PNS tersebut, perlu dilakukan peningkatan kompetensinya, terlebih dalam kaitannya dengan rencana penghapusan eselon III dan IV, yang akan digantikan dengan penambahan jabatan fungsional.
Lebih lanjut Menteri mengatakan, untuk merealisasikan diklat dimaksud, pihaknya memerintahkan LAN untuk menghitung kapasitas diklat yang dimiliki LAN sendiri, dan kemampuan lembaga diklat yang ada di seluruh Tanah Air.
"Seluruh lembaga diklat yang ada, diperkirakan mampu melaksanakan diklat PNS antara 500 ribu sampai 600 ribu per tahun. Untuk itu, pendidikan sejuta PNS tersebut diharapkan dapat diselesaikan dalam dua tahun," tambahnya.
Dalam kesempatan itu Menteri juga menekankan, ke depan pemerintah hanya akan menerima PNS dalam jumlah yang terbatas, sehingga pertumbuhan jumlah PNS bukan lagi zero growth, tetapi minus growth hingga jumlah PNS menjadi 3 – 3,5 juta orang.
Ke depan, PNS juga harus memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, dan bisa memfasilitasi terciptanya lapangan kerja.
Sebab kalau PNS dijadikan lapangan kerja, jumlahnya tidak signifikan dibanding kebutuhan lapangan kerja yang mencapai tiga juta per tahun. Karena itu, bagi para lulusan ITB, dipersilakan apakah akan menjadi PNS atau memilih bekerja di sektor swasta, atau bahkan berwiraswasta.
Bagi yang memilih untuk menjadi PNS, mulai tahun 2012 ini seleksinya dilakukan secara transparan dan obyektif. Pelaksanaannya bekerjasama konsorsium 10 perguruan tinggi negeri dengan menerapkan Computer Assisted Test (CAT). Dengan demikian, secara bertahap tidak lagi ada ujian CPNS di stadion-stadion seperti yang selama ini sering terjadi.
Sementara itu, Rektor ITB Prof. Akhmaloka mengatakan, mata kuliah Studium Generale yang dibuka di ITB, merupakan mata kuliah pilihan yang boleh diikuti oleh mahasiswa S1, S2, maupun S3.
Kuliah yang diberikan Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar, yang merupakan salah satu alumnus Teknik Arsitektur ITB ini diharapkan bisa membuka cakrawala baru bagi civitas akademika ITB, khususnya tentang reformasi birokrasi, yang tentunya tidak diajarkan di ITB.
"Sebagai lulusan Arsitektur ITB, beliaulah yang sekarang ini mendesain birokrasi yang ada di Indonesia," ujarnya.
http://www.berita2.com/daerah/jawa-b...uk-diklat.html
Untuk itu pihaknya akan mengumpulkan badan diklat kementerian/lembaga dan provinsi di seluruh Indonesia, bersama-sama Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam waktu dekat ini untuk mengkoordinasikan rencana pemerintah tersebut.
Demikian antara lain diungkapkan Azwar Abubakar ketika memberikan mata kuliah Studium Generale di Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Sabtu (17/3), seperti dikemukakan Humas KemenPAN-RB, Senin (19/3), di Jakarta.
Dalam kuliah umum yang diselenggarakan di aula barat ITB itu, Menteri PAN dan RB mengangkat tema Percepatan Reformasi Birokrasi di Indonesia.
Tema itu, menurut alumnus Teknik Arsitek ITB itu, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepadanya, lantaran reformasi birokrasi dianggapnya lamban.
"Karena itu kami merumuskan sembilan program percepatan reformasi birokrasi, sebagai penyederhanaan dari grand design reformasi birokrasi yang sudah ditetapkan melalui Perpres No. 81 Tahun 2010," ujarnya.
Lebih lanjut Menteri Azwar Abubakar menuturkan, di awal kepemimpinannya dia segera memutuskan perlunya dilakukan diklat analis jabatan untuk 4.125 orang di seluruh Indonesia.
Hal itu dilakukan mengingat jumlah analis jabatan yang diperlukan untuk membuat peta jabatan, sebagai konsekuensi dari kebijakan moratorium CPNS sangat terbatas. Saat ini, lanjut Menteri, diklat tersebut sudah dilakukan di sejumlah daerah, dan hasilnya sudah meluluskan sebanyak 1.168 analis jabatan.
Menurut Azwar Abubakar, langkah lain yang perlu segera dilakukan, adalah diklat bagi sejuta PNS. Diklat itu diperlukan untuk meningkatkan kompetensi para pegawai, karena banyak PNS yang kompetensinya rendah.
"Mereka tahu sedikit, sedikit-sedikit tahu, dan bekerja kalau diperintah," ujarnya.
Para pegawai dimaksud, umumnya tenaga staf yang proses rekruitmennya kurang bagus, bahkan tidak sedikit yang ditengarai berbau KKN. Terhadap PNS tersebut, perlu dilakukan peningkatan kompetensinya, terlebih dalam kaitannya dengan rencana penghapusan eselon III dan IV, yang akan digantikan dengan penambahan jabatan fungsional.
Lebih lanjut Menteri mengatakan, untuk merealisasikan diklat dimaksud, pihaknya memerintahkan LAN untuk menghitung kapasitas diklat yang dimiliki LAN sendiri, dan kemampuan lembaga diklat yang ada di seluruh Tanah Air.
"Seluruh lembaga diklat yang ada, diperkirakan mampu melaksanakan diklat PNS antara 500 ribu sampai 600 ribu per tahun. Untuk itu, pendidikan sejuta PNS tersebut diharapkan dapat diselesaikan dalam dua tahun," tambahnya.
Dalam kesempatan itu Menteri juga menekankan, ke depan pemerintah hanya akan menerima PNS dalam jumlah yang terbatas, sehingga pertumbuhan jumlah PNS bukan lagi zero growth, tetapi minus growth hingga jumlah PNS menjadi 3 – 3,5 juta orang.
Ke depan, PNS juga harus memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, dan bisa memfasilitasi terciptanya lapangan kerja.
Sebab kalau PNS dijadikan lapangan kerja, jumlahnya tidak signifikan dibanding kebutuhan lapangan kerja yang mencapai tiga juta per tahun. Karena itu, bagi para lulusan ITB, dipersilakan apakah akan menjadi PNS atau memilih bekerja di sektor swasta, atau bahkan berwiraswasta.
Bagi yang memilih untuk menjadi PNS, mulai tahun 2012 ini seleksinya dilakukan secara transparan dan obyektif. Pelaksanaannya bekerjasama konsorsium 10 perguruan tinggi negeri dengan menerapkan Computer Assisted Test (CAT). Dengan demikian, secara bertahap tidak lagi ada ujian CPNS di stadion-stadion seperti yang selama ini sering terjadi.
Sementara itu, Rektor ITB Prof. Akhmaloka mengatakan, mata kuliah Studium Generale yang dibuka di ITB, merupakan mata kuliah pilihan yang boleh diikuti oleh mahasiswa S1, S2, maupun S3.
Kuliah yang diberikan Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar, yang merupakan salah satu alumnus Teknik Arsitektur ITB ini diharapkan bisa membuka cakrawala baru bagi civitas akademika ITB, khususnya tentang reformasi birokrasi, yang tentunya tidak diajarkan di ITB.
"Sebagai lulusan Arsitektur ITB, beliaulah yang sekarang ini mendesain birokrasi yang ada di Indonesia," ujarnya.
http://www.berita2.com/daerah/jawa-b...uk-diklat.html
pantherlah 19 Mar, 2012
