![[imagetag]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sm98I-l38B4jRT2_-QS_f3QHx2wy3JkN52CnmeN2xFPPXba7ebNatr4scrEnED-Dd-pP9W5nKoNY3QaGUbRdS0bq2IyCG_-xzi61WyWLZVjlNUvdwBw3i9-Ac=s0-d)
"Kita memang berencana untuk aksi mogok massal dalam waktu dekat ini. Aksi kami sebagai bentuk penolakan atas kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM april mendatang. Kita lihat respons dari pemerintah sendiri," jelas Aldo F. Wiyana, Ketua Organda DPD Jawa Barat, Minggu (11/3).
Diungkapkan Aldo, pada Sabtu (10/3), pihaknya dengan perwakilan DPC Organda se-Jabar sudah sepakat akan menggelar demo besar-besaran untuk angkutan penumpang maupun angkutan barang. Salah satu lokasi demo, yaitu di sekitar Gedung Sate dan di lokasi-lokasi strategis di masing-masing wilayah.
"Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau tidak ada solusinya aksi mogok massal ini akan dilakukan selama beberapa hari ke depan," katanya.
Saat ini di Jabar ada sekitar 300.000 angkutan umum yang beroperasi. Saat ini gejolaknya mulai terasa dan dilakukan para awak angkutan umum di tingkat bawah. Mereka dengan tegas menolak kenaikan harga BBM.
"Kita lihat harga kebutuhan pokok sudah naik, termasuk onderdil mobil. Kondisi Ini jadi dorongan buat kami melakukan sebuah aksi yang cukup besar," katanya.
Kebijakan pemerintah itu akan mematikan eksistensi jasa layanan transportasi dan mengancam kesejahteraan awak angkutan umum. Apalagi kenaikan harga BBM bersifat multiplier, di mana harga kebutuhan masyarakat pun akan mengalami kenaikan. Dengan kenaikan harga kebutuhan masyarakat, otomatis daya beli masyarakat pun menjadi turun.
Sementara di satu sisi, kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan tarif angkutan umum. Diprediksi kenaikannya 35 persen. Apalagi sejak tahun 2009 tarif angkutan umum belum naik lagi.
"Kenaikan tarif 35 persen tersebut belum termasuk kenaikan suku cadang dan upah tenaga kerja, sehingga tidak menutup kemungkinan kenaikannya bisa mencapai sekitar 50 persen," katanya.
Namun demikian bila tarif angkutan umum naik 35 persen, maka load factor penumpang menjadi turun drastis. Sebab masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah mengurangi pergerakannya.
Di satu sisi kondisi itu pun akan membuat penggunaan sepeda motor semakin marak dan membuat jasa layanan transportasi semakin terpuruk. "Tidak menutup kemungkinan hal itu bisa membuat para pengusaha menjadi kolaps," katanya.
Datangi gubernur
Selain melakukan demo, penolakan pun akan disampaikan melalui perwakilan DPD dan DPC Organda dengan cara mendatangi Gubernur dan anggota DPRD. Rencananya perwakilan dari Organda akan datang ke Gedung Sate, Kamis (15/3) mendatang.
"Kami akan mendesak Gubernur dan dewan untuk menjembatani aspirasi kami ke pemerintah pusat, terkait penolakan kenaikan BBM. Kami akan desak dengan harapan ada solusi terbaik, sehingga kebijakan tersebut tidak malah membuat jasa angkutan umum menjadi terpuruk," katanya.
Pada pelaksanaannya nanti, lanjut Aldo, kedatangan perwakilan DPD dan DPC Organda se-Jabar ke Gubernur dan dewan, akan melibatkan ratusan awak angkutan umum. Mereka ingin mendengar respons dan sikap dari pemerintah Jabar terhadap penolakan kenaikan BBM.
"Memang ada ratusan awak angkutan umum yang akan turun ke jalan, kami menjamin tidak akan mengganggu layanan masyarakat. Karena yang ikut hanya sebagian saja, sementara awak angkutan umum lainnya masih tetap beroperasi seperti biasa," katanya.
Aldo merasa khawatir kalau keluhan para sopir ini tidak mendapatkan solusi yang baik, akan memunculkan gejolak yang cukup besar di masyarakat. Sehingga tidak menutup kemungkinan massa akan melakukan aksi mogok beroperasi besar-besaran.
Akibatnya akan membuat aktivitas masyarakat menjadi lumpuh. Apalagi jumlah awak angkutan umum di Jawa Barat cukup besar, sekitar 300 ribu armada.
"Meski demikian kita berharap ada solusi yang terbaik, sehingga hal-hal seperti itu tidak terjadi. Karena akan merugikan kita semua," katanya.
Hal senada diungkapkan Neneng Djuariah, Ketua Organda DPC Kota Bandung. Dikatakan, rencana kenaikan BBM tersebut memang cukup berimbas bagi jasa layanan angkutan umum. Bahkan saat ini gejolak di tingkat bawah telah muncul. Mereka menolak kebijakan kenaikan harga BBM dan berencana melakukan aksi mogok operasi secara besar-besaran.
"Kita bersama DPC Organda se-Jabar memang sepakat untuk meminta Gubernur dan DPRD untuk menjembatani harapan dari massa angkutan umum. Kita harapkan mereka bisa memberikan solusi yang terbaik," katanya.
samber
keygenok 12 Mar, 2012
