Tak Takut Dipecat Mendagri: Wawali Surabaya Akan Pimpin Demo Tolak Kenaikan BBM

Walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono. TEMPO/Dwi Narwoko

Wakil Wali Kota Surabaya Akan Pimpin Demo Tolak Kenaikan BBM
Minggu, 25 Maret 2012 | 14:33 WIB

TEMPO.CO, Surabaya - Wakil Wali Kota Surabaya Bambang D.H. akan pimpin ribuan kader dan simpatisan PDI Perjuangan Jawa Timur demo penolakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Aksi massa dari PDIP ini akan digelar secara serentak di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur pada Selasa, 27 Maret 2012 mendatang.

Bambang D.H. yang juga Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur ini mengatakan, hingga saat ini, ada 72 ribu kader dan simpatisan PDIP se-Jawa Timur yang telah mendaftar dan siap turun ke jalan. "Saya akan pimpin aksi ini, saya sebagai penanggung jawab sentral aksi," kata Bambang D.H. ketika memberikan keterangan pers di kantor DPD PDIP Jawa Timur, Ahad, 25 Maret 2012.

Menurut Bambang, aksi kali ini minimal akan diikuti para pengurus PDIP mulai tingkat provinsi hingga tingkat anak ranting atau tingkat RW. Di tingkat RW, PDIP memiliki tiga orang pengurus, sedangkan tingkat ranting sebanyak tujuh pengurus, kemudian tingkat anak cabang atau kecamatan ada sebelas pengurus. "Tinggal kita kalikan saja jumlah RW, desa/kelurahan dan kecamatan di Jawa Timur dikali pengurus jumlah totalnya sudah mencapai 144.634 orang, sehingga Selasa nanti kita akan memerahkan Jawa Timur," kata Bambang D.H.

Inti aksi unjuk rasa itu adalah kader PDIP mendesak kepada pimpinan DPRD dan bupati/wali kota di seluruh Jawa Timur ikut menyuarakan penolakan rencana kenaikan harga BBM yang akan diputuskan pemerintah. Menurut Bambang, ajakan demo itu sudah disampaikan pengurus PDIP Jatim ke kadernya itu sejak sepekan lalu. Selain itu, DPD PDIP Jawa Timur juga telah mengirimkan surat perintah kepada seluruh fraksi PDIP di kabupaten/kota maupun di Provinsi Jawa Timur untuk mengeluarkan surat resmi menolak kenaikan BBM. Tak hanya itu, sebanyak 18 kepala daerah di Jawa Timur yang diusung PDIP juga diwajibkan mengeluarkan surat pernyataan terbuka menolak kenaikan BBM ini.

"Klaim pemerintah bahwa 77 persen penikmat BBM bersubsidi adalah keluarga kaya itu adalah salah besar. Faktanya data dari BPS menunjukkan 65 persen pemakai BBM bersubsidi adalah masyarakat miskin menengah ke bawah," kata Bambang D.H. Tak hanya itu, dari data yang ada menunjukkan subsidi BBM dari tahun ke tahun sebenarnya terus menurun. Jika subsidi tertinggi di era kepemimpinan SBY adalah 18,8 persen, maka saat ini sudah menurun hingga 8,7 persen. Dan di satu sisi, anggaran untuk belanja birokrasi malah naik dari 16,3 persen menjadi 25 persen.

Di tempat yang sama, Ketua DPC PDIP Surabaya Wisnu Sakti Buwana mengatakan aksi di Surabaya akan difokuskan di kantor DPRD Surabaya yang kebetulan pada Selasa, 27 Maret 2012 itu akan digelar sebuah sidang paripurna DPRD yang akan menghadirkan Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini. "Sebagai partai pengusung, kita sudah surati Wali Kota untuk ikut menolak kenaikan BBM. Kita juga akan desak melalui unjuk rasa nanti," kata Wisnu yang juga Wakil Ketua DPRD Surabaya ini.

Sementara itu, untuk menjaga supaya aksi tak anarkistis, PDIP juga telah menyiapkan ribuan garda untuk pengamanan. PDIP juga telah minta seluruh kepolisian resor untuk melakukan pengamanan. "Kita sudah antisipasi, kalau ada provokator, pasti akan kami tangkap dan serahkan ke polisi," kata Wisnu.
http://www.tempo.co/read/news/2012/0...k-Kenaikan-BBM

Mendagri: Pejabat Pimpin Demo Bisa Dipecat
Senin, 26 Maret 2012 | 14:13 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan kepala daerah yang menolak keputusan pemerintah pusat seperti kenaikan harga bahan bakar minyak bisa dikenai sanksi pemberhentian karena tak mentaati sistem. "Saya akan ingatkan itu," kata Gamawan seusai membuka acara orientasi Kepemimpinan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bagi Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/ Wakil Wali Kota di Kementerian Dalam Negeri, Kalibata, Jakarta, Senin, 26 Maret 2012. "Karena kalau tidak taat terhadap undang-undang, sebenarnya (kepala daerah) bisa diberhentikan."

Ia menilai aneh banyak kepala daerah menolak beberapa keputusan pusat yang sesuai Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Wajar, kata Gamawan, penolakan datang dari masyarakat atau partai politik. Namun, dia melanjutkan, jika kepala daerah yang memimpin langsung penolakan, hal tersebut bentuk nyata pelanggaran terhadap undang-undang. "Silakan, kalau melalui partai kami hormati," kata dia. "Perbedaan pendapat di partai politik kami hormati. Tapi jika kepala daerah sendiri yang memimpin demo dan tidak setuju, itu melawan sumpah janji dan nyata-nyata melanggar undang-undang."

Sebelumnya dilaporkan sejumlah kepala daerah berencana ikut memimpin aksi unjuk rasa menolak kenaikan bahan bakar minyak. Di Solo, Wakil Wali Kota Solo Fx Rudyatmo memimpin demo berorasi menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak
http://www.tempo.co/read/news/2012/0...o-Bisa-Dipecat

Megawati Serukan Kepala Daerah dari PDIP Menolak Kenaikan BBM
Jumat, 16/03/2012 - 21:04

KUPANG, (PRLM).- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyerukan kepada kadernya yang menduduki jabatan sebagai kepala daerah untuk menolak rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Langkah itu dinilai sejalan dengan keputusan Fraksi PDIP DPR RI yang menolak kenaikan harga BBM. Kenaikan BBM yang disusul dengan pemberian Bantuan Tunai Langsung (BLT) dinilai tidak tepat sasaran dan cenderung merusak mental bangsa. "Kami melalui Fraksi PDIP di tingkat nasional, kemarin 2-3 hari lalu telah memutuskan, FPDIP telah menolak kenaikan harga BBM. Ini sangat sulit, PDIP di DPR itu bisa dikatakan berjuang sendirian. Di legislatif harus bersatu padu menyatakan menolak kenaikan BBM itu. Begitu juga dengan bupatinya," kata Megawati di depan kader PDIP se-Nusa Tenggara Timur di Gedung Olah Raga (GOR) Flobamora Oipoi, Kupang, Jumat (16/3/12).

Ia optimistis seruannya itu akan dipatuhi oleh kadernya yang juga duduk di pemerintahan. "Apakah efektif atau tidak, di PDIP saya yakin efektif. Tapi kalau di tempat lain, ya itu bukan saya. Monggo-monggo saja," ujarnya. Berdasarkan data sampai dengan awal 2011, PDIP memenangi 93 dari 220 Pemilukada atau sekitar 41 persen dari kepala jumlah kepala daerah. Dari 93 kepala daerah yang diusung, 31 di antaranya adalah kader PDIP.

Mega mengatakan, ia telah memberi instruksi dan arahan kepada FPDIP. "Kami menyebutnya opsi ketiga, yaitu belum perlunya kenaikan BBM ini. Ini bukan pencitraan karena kami sudah mencoba mendiskusikannya tiga bulan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan kalau sekiranya tidak terjadi kenaikan BBM itu," tuturnya
http://www.pikiran-rakyat.com/node/181007

--------------

Kesempatan menjadi "pahlawan" atau 'tumbal" itu memang tipis sekali! Sebagai Wawali pertama di Indonesia dari kader PDIP yang penuhi instruksi Megawati, bahwa kadernya yang menjadi Kepala Daerah agar menentang kenaikan BBM, memang berisiko besar dipecatnya sang Wakil Walikota itu dari jabatan di Pemerintahan, artinya dia akan menjadi "tumbal" kekuasaan. Tapi, kesempatan ini juga bisa menjadi momen bagi ybs untuk terkenal bak selebrities, sehingga kariernya akan naik di mata orang Pusat dan Megawati ... dan itu artinya akan ada promosi jabatan lebih tinggi di dalam elit PDIP di masa depan!

:beer:

kh4msin 27 Mar, 2012