Tragis! Perkara Gaji Kecil: HAKIM akan Mogok Nasional; Guru Honorer Dibayar Rp100.000

[imagetag]

Hakim Daerah Serukan Mogok Sidang, Hakim Agung Gayus Minta Bersabar
Jumat, 23/03/2012 05:04 WIB

Jakarta Hakim daerah menyerukan aski mogok sidang karena sudah 4 tahun gaji hakim tidak naik dan 11 tahun tunjangan tidak meningkat. Hakim agung Gayus Lumbuun meminta para hakim tersebut bersabar karena Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Mahkamah Agung (MA) sedang melakukan lobi kenaikan kesejahteraan hakim dengan cara yang elegan. "Kita berharap para hakim mau sabar dan menahan diri (untuk tidak demo/mogok bersidang) sambil menunggu prosesnya. Kita menyadari nasib kesejahteraan hakim yang selama 4 tahun tidak naik gaji, tidak seperti PNS lain," kata Gayus saat dihubungi, Kamis (22/3/2012) malam.

Lebih lanjut Gayus menjelaskan bahawa keluhan para hakim sudah disampaikan kepada Komisi III DPR dan mereka sudah memproses itu antara pemerintah, DPR dan MA. "Itu yang saya ikuti itu di Komisi III," ucap Gayus. Menurut Gayus, semua hakim di Indonesia mempunyai hak untuk mengeluarkan dan memperjuangkan haknya. Hakim di seluruh Indonesia juga mempunyai martabat dan integritas tinggi. "Tetapi, hendaknya tidak dengan cara-cara mogok dan sebagainya dan seharusnya hakim menaati dan menjaga hakim yang martabat dan berintegritas tinggi," tegas Gayus

Menurut Gayus, bukan hanya hakim di pengadilan negeri Aceh yang menyampaikan keluhananya, tetapi hampir seluruh hakim yang ada di Indonesia yang menyamapaikan keluhan tersebut. "Yang jelas kita sudah menyampaikan keluhan-keluhan hakim daerah tidak hanya hakim di PN Aceh, tetapi hakim daerah lainnya, seperti Sumsel, NTT," ungkap Gayus menyudahi pembicaraaan.

Seperti diketahui, seruan aksi mogok sidang ini dilontarkan oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Aceh Tamiang, Sunoto. "Benar kami akan melakukan mogok sidang. Jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak kunjung memperhatikan gaji pokok hakim yang lebih rendah dari gaji pokok PNS, kami siap menggalang kekuatan untuk mogok sidang," kata Sunoto. "Kami setiap hari dipanggil Yang Mulia. Tapi kesejahteraan jauh di bawah PNS," ungkap Sunoto menandaskan.
http://news.detik.com/read/2012/03/2...rsabar?9911012


Ribuan Guru Bergaji Rp100 Ribu per Bulan
Kamis, 22 Maret 2012 , 22:26:00

MADINA-Ribuan guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut, harus bersabar menunggu kenaikan gaji yang selama ini hanya Rp100 ribu per bulan. Karena, untuk Tahun Anggaran (TA) 2012 ini, rencana kenaikan dari Rp100 ribu ke Rp150 ribu per bulan terkendala anggaran yang belum ditampung. Meski demikian, para guru ini sangat berharap Pemkab Madina untuk bisa menambahi jumlah gaji yang amat kecil itu.

Hasfi, salah seorang guru MDA di Siabu mengatakan, sampai hari ini gaji yang mereka terima setiap bulannya dari pemerintah hanya Rp100 ribu. "Kami sempat mendengar gaji kami akan naik di tahun 2012 menjadi Rp150 ribu, tapi nyatanya belum ada. Namun kami masih sangat berharap agar jumlah itu bisa lagi ditambahi," ujar Hasfi kepada Metro Tabagsel (grup JPNN).

Sementara Ketua Komisi 4 DPRD Madina, Edi Anwar Nasution mengatakan, kenaikan gaji untuk guru MDA ini sebenarnya sudah dibahas dengan Pemkab Madina, sebelum ditetapkannya anggaran. Saat itu muncul kesepakatan untuk kenaikan gaji pada tahun 2012, tetapi akhirnya anggaran untuk kenaikan gaji guru MDA itu tidak tertampung.

"Kita sebenarnya sudah sampaikan pada rapat badan legislatif (Baleg) dengan pihak Pemkab Madina untuk kenaikan gaji guru MDA, namun saya juga tidak tahu pasti pada pengesahan APBD tahun 2012, ternyata anggarannya tidak ditampung," sebut Edi Anwar.

Seharusnya, tutur Edi, kondisi gaji guru MDA tersebut menjadi perhatian serius dari pemerintah dan stake holder yang ada. Mengingat besaran jumlah gaji yang diterima guru-guru MDA tidak layak lagi untuk membutuhi hidup mereka. "Logisnya bagaimana mereka bisa serius mengajar apabila gaji yang diterima hanya Rp100 ribu per bulan. Untuk itu, kita sangat berharap anggaran untuk kenaikan gaji guru MDA ini bisa ditampung diperubahan APBD atau di APBD tahun 2013, agar pendidikan agama ini bisa seimbang dengan pendidikan umum, karena ini demi generasi yang bermoral," tambahnya.

Bupati Madina, HM Hidayat Batubara melalui Sekdakab, M Daud Batubara membenarkan kalau anggaran untuk kenaikan gaji guru MDA belum ada ditampung untuk tahun 2012. Itu bukan berarti Pemkab Madina tidak memperhatikan pendidikan non-formal ini, tetapi sebaliknya kemampuan anggaran yang belum mencukupi itulah menjadi penyebabnya. "Untuk tahun ini belum ada kenaikan gaji untuk guru MDA, tetapi kita akan upayakan agar ditampung untuk anggaran 2013 setidaknya bisa diupayakan pada Perubahan APBD 2012," sebutnya
http://www.jpnn.com/read/2012/03/22/...ibu-per-Bulan-

---------------

Nergara ini memang terlalu besar, dan beban pegawainya terlalu memakan biaya besar pula. Diperkirakan, rata-rata APBN dan APBD itu setiap tahunnya sekitar 60%, hanya habis untuk membayar gaji pegawai. Di Pusat, dana APBN itu masih dipotong lagi untuk membayar cicilan utang berikut bunganya yang jatuh tempo tahun itu. Sisanya yang sedikit itu, yang seharusnya untuk dipakai membangun proyek-proyek layanan umum dan kepentingan publik, sebagiannya (sekitar 30-40%) habis pula di korupsi. Otomatis sumbangan APBN/APBD hampir nihil, kecuali menambah sektor konsumsi nasional, sebab PNS jelas akan membenjakan habis semua gajinya itu ke Pasar

dadoel 23 Mar, 2012

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...