Muhaimin Akui Sistem Outsourcing Buat Buruh Sengsara
Senin, 30 April 2012 18:11 WIB
![[imagetag]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vOQzgat9JwUujcUtHot5PwaHuCJkvoZfp4XUAJjfPJxcGbZJdXjVpNolbxzOHiXh0DGfcEJc38vKpJfrWKiDARdCZJIx3npJl7fX0smECyUjkuUKGsR8EmVgoOOvHm0aLM7B_ROhlrfeSY=s0-d)
Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah mengakui sistem outsourcing telah membuat buruh merana. Hal tersebut dikatakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar ditemui setelah acara Sarasehan Nasional Serikat Pekerja Pos tentang Implementasi Gaji Pokok Ideal, di Jakarta, Senin (30/4).
Ia mengakui bahwa outsourcing telah menyengsarakan pekerja. "Tetapi hukum ekonomi terkadang di luar jangkauan kami," kata Muhaimin. Muhaimin berpendapat sistem tenaga kerja yang ideal adalah yang tidak menyertakan sistem outsourcing di dalamnya. Oleh sebab itu, Kemenakertrans akan memperkuat sistem pengawasan untuk outsourcing ini. "Outsourcing itu harus diawasi super ketat. Agar tidak ada pelanggaran pada sistem outsourcing ini. Yang nanti dampaknya dapat semakin menyengsarakan pekerja," tegasnya.
Ia melanjutkan, pemerintah sedang mengupayakan penambahan jumlah pengawas ketenagakerjaan, baik dalam segi kuantitas maupun kualitasnya. "Pemerintah benar-benar tidak suka dengan sistem outsourcing," tandas Muhaimin. Ia juga berjanji akan mengkaji ulang undang-undang yang mengatur outsourcing agar lebih menjamin kesejahteraan pekerja. "Pemerintah berharap agar pekerja yang dipekerjakan dengan sistem outsourching tidak semakin banyak," ujar Muhaimin.
http://www.metrotvnews.com/read/news...uh-Sengsara-/3
---------------------
Sudah paham kalau UU itu bikin buruh sengsara dan terdzolimi akan hak-haknya, seharusnya Menteri Muhaimin berinisiatip untuk merevisinya kembali agar pasal-pasa yang tak sesuai dengan Indonesia bisa dihapus dengan perantaan tangan Hakim-hakim MK. Untuk itu Kementerian Tenaga Kerja dianjurkan keras untuk segera mengajukan uji materi ke MK akan isi UU Ketenagakerjaan yang berbau kapitilistik atau explotatif itu sejaka semula dulu. bilang akan merevisi isi UU yang
Senin, 30 April 2012 18:11 WIB
Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah mengakui sistem outsourcing telah membuat buruh merana. Hal tersebut dikatakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar ditemui setelah acara Sarasehan Nasional Serikat Pekerja Pos tentang Implementasi Gaji Pokok Ideal, di Jakarta, Senin (30/4).
Ia mengakui bahwa outsourcing telah menyengsarakan pekerja. "Tetapi hukum ekonomi terkadang di luar jangkauan kami," kata Muhaimin. Muhaimin berpendapat sistem tenaga kerja yang ideal adalah yang tidak menyertakan sistem outsourcing di dalamnya. Oleh sebab itu, Kemenakertrans akan memperkuat sistem pengawasan untuk outsourcing ini. "Outsourcing itu harus diawasi super ketat. Agar tidak ada pelanggaran pada sistem outsourcing ini. Yang nanti dampaknya dapat semakin menyengsarakan pekerja," tegasnya.
Ia melanjutkan, pemerintah sedang mengupayakan penambahan jumlah pengawas ketenagakerjaan, baik dalam segi kuantitas maupun kualitasnya. "Pemerintah benar-benar tidak suka dengan sistem outsourcing," tandas Muhaimin. Ia juga berjanji akan mengkaji ulang undang-undang yang mengatur outsourcing agar lebih menjamin kesejahteraan pekerja. "Pemerintah berharap agar pekerja yang dipekerjakan dengan sistem outsourching tidak semakin banyak," ujar Muhaimin.
http://www.metrotvnews.com/read/news...uh-Sengsara-/3
---------------------
Sudah paham kalau UU itu bikin buruh sengsara dan terdzolimi akan hak-haknya, seharusnya Menteri Muhaimin berinisiatip untuk merevisinya kembali agar pasal-pasa yang tak sesuai dengan Indonesia bisa dihapus dengan perantaan tangan Hakim-hakim MK. Untuk itu Kementerian Tenaga Kerja dianjurkan keras untuk segera mengajukan uji materi ke MK akan isi UU Ketenagakerjaan yang berbau kapitilistik atau explotatif itu sejaka semula dulu. bilang akan merevisi isi UU yang
cloneaa36 30 Apr, 2012
