Ganggu Aktivitas Bongkar-Muat, Pengusaha SBY Keberatan Kapal Perang AS Sandar di SBY

Pengusaha Keberatan Kapal Perang AS Sandar di Surabaya
Senin, 14 Mei 2012 | 20:07

[SURABAYA] Asosiasi pengusaha di Jawa Timur keberatan dengan rencana kedatangan tiga kapal perang Amerika Serikat (AS), yang akan bersandar di Dermaga Jamrud Utara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada 28 Mei hingga 8 Juni 2012. Pernyataan keberatan itu disampaikan sejumlah asosiasi pengusaha di Pelabuhan Tanjung Perak, yang hadir pada pertemuan di Surabaya, Senin (14/5), membahas rencana kedatangan kapal perang tersebut.

Mereka antara lain Ketua DPC Indonesia National Ship-owner Asociation (INSA) Surabaya Steven H Lasawengen, Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Seluruh Indonesia Jatim Isdarmawan Asrikan, Ketua DPC Khusus Organda Tanjung Perak Kody Lamahayu. Hadir juga dalam pertemuan itu, Azis Winanda (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Jatim) dan Bambang Sukardi (Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia Jatim).

Mereka sepakat untuk mengirimkan surat keberatan kepada sejumlah pihak, antara lain Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Menteri Koordinator Perekonomian, Kepala Staf Angkatan Laut, Pangarmatim, DPR RI, Gubernur dan DPRD Jatim. Menurut Ketua DPC INSA Surabaya Steven H Lasawengen, sandarnya tiga kapal perang AS dalam waktu cukup lama, bisa mengganggu arus bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Perak. "Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya merupakan pelabuhan terbesar kedua di Indonesia sebagai penghubung Jatim dengan kawasan Indonesia timur," katanya.

Steven menambahkan, kondisi dan jumlah dermaga di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sangat terbatas, karena usia pelabuhan itu sudah lebih dari satu abad. "Selama ini waktu sandar dan labuh kapal di Pelabuhan Tanjung Perak berkisar tiga hingga empat hari. Kalau dermaga dipakai sandar tiga kapal perang AS selama 10 hari, jelas akan merugikan pelaku usaha," ujarnya.

Dari perhitungan kasar, kerugian logistik dari terhambatnya arus bongkar muat barang bisa mencapai US$ 4,5 juta dan menimbulkan dampak biaya ekonomi tinggi. "Setiap hari di Dermaga Jamrud Utara ada sekitar 15 antrean kapal. Kalau tiga kapal perang itu bersandar secara tetap selama 10 hari, bisa dibayangkan dampak kerugiannya karena antrean akan tambah panjang," tambah Steven.

Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI) Jatim Isdarmawan Asrikan menegaskan, Dermaga Jamrud merupakan zona bisnis dan bukan untuk kepentingan militer, apalagi militer asing. "Kapal yang bersandar di Dermaga Jamrud Utara berkapasitas 20.000 ton dan setiap kapal mengeluarkan biaya logistik sekitar 12.000-15.000 dolar AS perhari," ujarnya.

Ketua DPC Khusus Organda Tanjung Perak, Kody Lamahayu, menyarankan ketiga kapal perang AS yang akan datang bisa berlabuh di dermaga Pangkalan TNI AL Armada Timur, atau melakukan sandar-labuh dan tidak menetap permanen dalam waktu lama. "Apabila masih menginginkan bersandar di Dermaga Jamrud Utara, sebisa mungkin sehabis sandar dipinggirkan ke tengah kolam dermaga sehingga membantu kelancaran bongkar muat barang kapal lain," katanya.

Kepala Otoritas Pelabuhan III, I Nyoman Gde Saputra, mengakui bahwa Dermaga Jamrud biasa digunakan untuk sandar kapal asing, karena selama ini pemerintah belum memiliki dermaga khusus untuk kedatangan kapal perang asing. "Biasanya memang kapal perang negara asing sandarnya di Dermaga Jamrud Utara. Hanya saja, kali ini kapal yang datang jumlahnya agak banyak," ujarnya ketika dikonfirmasi wartawan.
http://www.suarapembaruan.com/home/p...surabaya/20158


USS Freedom Patroli Keliling Asia Tenggara
Senin, 14 Mei 2012 | 20:02

[BATAM] Pemerintah Amerika Serikat (AS) menempatkan kapal jenis kombat USS Freedom untuk keliling Asia Tenggara. "Kapal kombat akan ditepatkan di Asia Tenggara, keliling Asia Tenggara," kata Duta Besar AS untuk Singapura David Adelman di Batam, Senin (14/5). Kapal itu, kata dia, dirancang untuk kepentingan bantuan bencana dan kemanusiaan. "Tidak distasiunkan di Singapura, tapi keliling," kata dia.

Di tempat yang sama, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scot Marciel mengatakan, Angkatan Laut AS selalu memiliki kapal yang beroperasi di Asia Tenggara. "Angkatan Laut AS selalu punya kapal di kawasan ini," kata dia. Penempatan USS Freedom di perairan Asia Tenggara bukanlah sesuatu yang baru. "Sudah dibahas TNI dan menteri pertahanan," kata dia. Penempatan kapal angkatan laut, kata dia, merupakan bagian dari komitmen AS melibatkan diri di wilayah Asia Tenggara. "Sekarang saja ada kapal yang sandar di Tanjungpriok," kata dia.

Sebelumnya, dari Washington dilaporkan kapal-kapal perang kelas baru Angkatan Laut AS pertama akan dikirim ke Singapura tahun depan, untuk penyebaran 10 bulan, kata seorang pejabat Kamis, saat AS bergerak untuk memperluas kehadirannya di Asia-Pasifik. "USS Freedom akan digelar ke Singapura selama 10 bulan pada musim semi 2013," kata Letnan Angkatan Laut Katie Cerezo dalam surat elektroniknya kepada AFP.

Kapal tersebut adalah kelas baru "kapal tempur pesisir" yang lebih kecil. Kapal permukaan tersebut dimaksudkan untuk operasi dekat dengan pantai dan dapat disebarkan dengan cepat ke wilayah krisis yang merupakan bagian dari strategi AS berfokus pada Asia-Pasifik. Angkatan Laut mengatakan bahwa pasukannya akan dilengkapi dengan 55 kapal perang dari jenis ini, empat di antaranya bisa digunakan di Singapura. Kapal tersebut dimaksudkan untuk digunakan secara rotasi dan tidak ditempatkan pada pangkalan Singapura, di mana militer AS sudah mengoperasikan satu pos kecil yang membantu logistik dan latihan-latihan bagi pasukan di Asia Tenggara.
http://www.suarapembaruan.com/home/u...tenggara/20156

------------------

Alasan yang masuk akal juga. Sebab biasanya kalau ada asset pemerintah AS yang lagi berada di Indonesia semacam kapal perang itu, keamanannya sangat ketat sehingga tak boleh ada kapal yang mendekat hingga beberapa ratus meter. Itu jelas mempersempit manuver kapal-kapal barang dan kapal kontainer yang mau merapat bongkar muat barang di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Juga mempengaruhi pelayaran kapal-kapal sejenis Phinisi itu. Sebaiknya aparat berwenang mencarikan tempat sandar yang aman untuk mereka, tidak merugikan kegiatan orang yang mau usaha dan cari makan. Toh mereka hanya tamu.