Cabut 2 SK, Dahlan Iskan: Itu Karena Tekanan Politik
ga apa2 Pak mundur dulu selangkah... nanti kalo ada kesempatan hajar lagi :iloveindonesia
Quote:
| Jakarta - Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan telah mencabut dua Surat Keputusan (SK) soal pendelegasian wewenangnya kepada direksi dan komisaris BUMN. Ini dilakukan karena adanya tekanan politik. "Saya sepenuhnya menyadari bahwa itu proses politik, proses politik itu ya begitu, jadi sesuatu yang saya anggap ideal, ya kalau secara politik dianggap tidak ideal, yang berkuasa kan politik sekarang," ungkapnya kepada wartawan saat Rapim Kementerian BUMN di Kantor PT Pann Multi Finance, Jakarta, Selasa (22/5/2012). Dahlan membantah penarikan dua SK tersebut karena pengangkatan 5 direksi PT Pertamina yang dilakukan tanpa melalui proses Tim Penilai Akhir (TPA) dan juga rumor perselisihan dirinya dengan Menteri ESDM Jero Wacik. "Pergantian direksi nggak ada hubungannya dengan SK itu, sama sekali nggak ada hubungannya," sambungnya. Dahlan juga menjelaskan, proses pemangkasan birokrasi (debirokratisasi) di lingkungan BUMN akan terus berjalan meskipun dua SK yang memberikan wewenang kepada direksi dan komisaris BUMN tersebut dicabut. "Banyak caranya. Salah satunya debirokratisasi harus jalan, karena debirokratisasi itu salah satu cara misi utama mengapa kita melakukan reformasi," tambahnya. Proses debirokratisasi di lingkungan Kementerian BUMN menurut Dahlan sudah berjalan hingga saat ini. "Banyak yang sudah jalan, misalnya kita nggak punya staf khusus, rapat dan laporan dikurangi, semua itu debirokratisasi, ditambah kemarin SK 236 itu, yang menurut saya sangat ideal,"tutupnya. Adapun rincian dua aturan yang ditarik Dahlan adalah: 1. SK-164/MBU/2012 tentang Penetapan Sebagian Kewenangan Menteri Negara BUMN sebagai Wakil Pemerintah Selaku RUPS Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Menjadi Kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi. 1. SK-165/MBU/2012 tentang Penetapan Sebagian Kewenangan Menteri Negara BUMN Sebagai Wakil Pemerintah Selaku Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Menjadi Kewenangan Dewan Pengawas dan Direksi. (feb/dnl) http://finance.detik.com/read/2012/0...ekanan-politik |
