JAKARTA: Serangan dan praktik diskriminatif terhadap kelompok-kelompok agama minoritas di Indonesia menjadi bahan pertanyaan sejumlah negara dalam Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB yang tengah berlangsung di Jenewa hari ini.
Pertanyaan itu telah disampaikan secara tertulis oleh Denmark, Inggris dan Jerman dalam acara UPR yang berlangsung pada pukul 09.00-13.00 waktu Jenewa atau pukul 14.00-18.00 WIB nanti. Keterangan tersebut dipublikasikan dalam akun Twitter Human Rights Watch (HRW) Indonesia. Dua negara lainnya adalah Norwegia dan Slovenia.
"Jerman bicara serangan terhadap gereja-gereja di Indonesia, langkah kongkrit apa yang dilakukan guna mengatasi meningkatnya serangan?" demikian HRW Indonesia. "Norwegia tanya langkah-langkah apa yang akan diambil Indonesia untuk melindungi kaum minoritas agama-agama?"
UPR merupakan mekanisme unik dari PBB yang dimulai sejak 2008 untuk melihat sejauh mana praktik-praktik HAM di seluruh negara yang dilakukan setiap 4 tahun.Indonesia adalah salah satu dari 14 negara yang akan dilihat melalui mekanisme tersebut, selain sejumlah negara lainnya macam Brasil, Filipina dan Tunisia.
Selain itu, Inggris juga mempertanyakan apa langkah-langkah Indonesia untuk menyetop serangan terhadap kelompok agama minoritas. Tak hanya itu, negara tersebut juga mempertanyakan rencana kongkrit Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meminta maaf terhadap korban masa lalu.
HRW Indonesia juga menyatakan dalam akunnya bahwa Belanda dan Swedia memasukkan pertanyaan tambahan. Belanda meminta keterangan dari maksud Indonesia untuk melindungi kebebasan beragama dan kaum minoritas. Sedangkan Swedia mengajukan dua pertanyaan terkait dengan jaminan kebebasan beragama kamum minoritas dan pengadilan terhadap aparat pelaku penyiksaan.
"Dari tujuh negara dengan advanced question hanya Slovenia tak bertanya soal kebebasan beragama," kata HRW Indonesia. "Tampaknya masalah hak beragama akan mendominasi."
Acara itu juga dapat dilihat langsung dengan mengklik http://www.unmultimedia.org/tv/webca...s-council.html. Sebelumnya praktik HAM di Indonesia juga pernah ditinjau pada 4 tahun silam yakni pada 2008 namun rekomendasi yang dikeluarkan dinilai terlalu ringan. (arh)
http://en.bisnis.com/articles/kisruh...rhatian-di-pbb
dangdut is the music of my kauntli
Pertanyaan itu telah disampaikan secara tertulis oleh Denmark, Inggris dan Jerman dalam acara UPR yang berlangsung pada pukul 09.00-13.00 waktu Jenewa atau pukul 14.00-18.00 WIB nanti. Keterangan tersebut dipublikasikan dalam akun Twitter Human Rights Watch (HRW) Indonesia. Dua negara lainnya adalah Norwegia dan Slovenia.
"Jerman bicara serangan terhadap gereja-gereja di Indonesia, langkah kongkrit apa yang dilakukan guna mengatasi meningkatnya serangan?" demikian HRW Indonesia. "Norwegia tanya langkah-langkah apa yang akan diambil Indonesia untuk melindungi kaum minoritas agama-agama?"
UPR merupakan mekanisme unik dari PBB yang dimulai sejak 2008 untuk melihat sejauh mana praktik-praktik HAM di seluruh negara yang dilakukan setiap 4 tahun.Indonesia adalah salah satu dari 14 negara yang akan dilihat melalui mekanisme tersebut, selain sejumlah negara lainnya macam Brasil, Filipina dan Tunisia.
Selain itu, Inggris juga mempertanyakan apa langkah-langkah Indonesia untuk menyetop serangan terhadap kelompok agama minoritas. Tak hanya itu, negara tersebut juga mempertanyakan rencana kongkrit Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meminta maaf terhadap korban masa lalu.
HRW Indonesia juga menyatakan dalam akunnya bahwa Belanda dan Swedia memasukkan pertanyaan tambahan. Belanda meminta keterangan dari maksud Indonesia untuk melindungi kebebasan beragama dan kaum minoritas. Sedangkan Swedia mengajukan dua pertanyaan terkait dengan jaminan kebebasan beragama kamum minoritas dan pengadilan terhadap aparat pelaku penyiksaan.
"Dari tujuh negara dengan advanced question hanya Slovenia tak bertanya soal kebebasan beragama," kata HRW Indonesia. "Tampaknya masalah hak beragama akan mendominasi."
Acara itu juga dapat dilihat langsung dengan mengklik http://www.unmultimedia.org/tv/webca...s-council.html. Sebelumnya praktik HAM di Indonesia juga pernah ditinjau pada 4 tahun silam yakni pada 2008 namun rekomendasi yang dikeluarkan dinilai terlalu ringan. (arh)
http://en.bisnis.com/articles/kisruh...rhatian-di-pbb
dangdut is the music of my kauntli
