VIVAnews - Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat, Saan Mustofa, memastikan tidak ada wacana penggulingan dan penonaktifan Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum.
"Sampai hari ini tak ada wacana itu. DPP, DPD, maupun lain-lain," kata Saan. "Konsentrasinya konsolidasi internal partai, memperkuat, meningkatkan kapasitas dengan training. Semua fokus ke situ," katanya di DPR, Jakarta, Selasa, 8 Mei 2012.
Demokrat, kata Saan, tidak akan mengintervensi atau menghalang-halangi KPK untuk memproses kadernya jika tersandung hukum. "Apapun terkait soal hukum yang menimpa kader, kita serahkan ke KPK," katanya.
Hingga saat ini tidak ada wacana Demokrat melakukan kongres luar biasa. "Ketua Umum sampai saat ini tidak menyandang status apapun, jadi tidak ada yang perlu dirisaukan. Kami yakin KPK bekerja secara objektif, profesional dan KPK pasti menjaga kredibilitas," katanya.
Meski disebutkan tak ada wacana, kemarin, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman menegaskan bila status Anas Urbaningrum menjadi tersangka, maka Anas tidak bisa lagi duduk di kursi kepengurusan partai. "Sikap kami jelas bahwa siapa pun pengurus apakah di departemen, pengurus harian, termasuk Ketua Umum apabila jadi tersangka maka otomatis berhenti sebagai pengurus," kata Hayono Isman di gedung DPR, Jakarta, Senin 7 Mei 2012.
Menurut Hayono, tidak perlu digelar Kongres Luar Biasa bila kasus ini menyeret Anas Urbaningrum menjadi tersangka. Karena Demokrat memiliki struktur untuk mengurus soal itu yakni di Majelis Tinggi.
Nama Anas terus disebut dalam kasus proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat, senilai Rp1,2 triliun. Anas sendiri sudah beberapa kali membantah terlibat kasus dugaan korupsi.
Anas juga membantah disebut sebagai calo sertifikat tanah untuk membebaskan lahan. Dalam kasus ini, KPK juga sudah memeriksa istri Anas yang juga menjabat komisaris di PT Dutalaras. (eh)
http://politik.vivanews.com/news/rea...naktifkan-anas
"Sampai hari ini tak ada wacana itu. DPP, DPD, maupun lain-lain," kata Saan. "Konsentrasinya konsolidasi internal partai, memperkuat, meningkatkan kapasitas dengan training. Semua fokus ke situ," katanya di DPR, Jakarta, Selasa, 8 Mei 2012.
Demokrat, kata Saan, tidak akan mengintervensi atau menghalang-halangi KPK untuk memproses kadernya jika tersandung hukum. "Apapun terkait soal hukum yang menimpa kader, kita serahkan ke KPK," katanya.
Hingga saat ini tidak ada wacana Demokrat melakukan kongres luar biasa. "Ketua Umum sampai saat ini tidak menyandang status apapun, jadi tidak ada yang perlu dirisaukan. Kami yakin KPK bekerja secara objektif, profesional dan KPK pasti menjaga kredibilitas," katanya.
Meski disebutkan tak ada wacana, kemarin, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman menegaskan bila status Anas Urbaningrum menjadi tersangka, maka Anas tidak bisa lagi duduk di kursi kepengurusan partai. "Sikap kami jelas bahwa siapa pun pengurus apakah di departemen, pengurus harian, termasuk Ketua Umum apabila jadi tersangka maka otomatis berhenti sebagai pengurus," kata Hayono Isman di gedung DPR, Jakarta, Senin 7 Mei 2012.
Menurut Hayono, tidak perlu digelar Kongres Luar Biasa bila kasus ini menyeret Anas Urbaningrum menjadi tersangka. Karena Demokrat memiliki struktur untuk mengurus soal itu yakni di Majelis Tinggi.
Nama Anas terus disebut dalam kasus proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat, senilai Rp1,2 triliun. Anas sendiri sudah beberapa kali membantah terlibat kasus dugaan korupsi.
Anas juga membantah disebut sebagai calo sertifikat tanah untuk membebaskan lahan. Dalam kasus ini, KPK juga sudah memeriksa istri Anas yang juga menjabat komisaris di PT Dutalaras. (eh)
http://politik.vivanews.com/news/rea...naktifkan-anas
dadi.mangir 08 May, 2012
