Sabda Tama Sultan Isyarat YOGYAKARTA MERDEKA? [Demokrat Ingin Gubernur Yogya Dipilih]

" Saya Raja Mataram akan menyampaikan Sabda:
Adapun Kraton Ngayogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman itu, dua-duanya menjadi satu.
Mataram itu negara yang merdeka, yang memiliki aturan dan tata pemerintahan sendiri.
Seperti yang dikehendaki dan diperkenankan, termasuk Mataram di dalam Nusantara,
mendukung berdirinya negara, tetapi tetap memiliki aturan dan tata pemerintahan sendiri.
Yang itu seperti diinginkan para Sultan Hamengku Buwono
dan Adipati Paku Alaman yang bertahta, ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur,"

Sabda Tama Sultan Isyarat Yogyakarta Merdeka?

Oleh: R Ferdian Andi R
nasional - Senin, 14 Mei 2012 | 21:41 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Sabda Tama Sultan Hamengkubuwono X Kamis (10/5/2012) memberi pesan penting dalam perjalanan relasi Yogyakarta dan Jakarta. Inikah isyarat ancaman pemisahan Yogyakarta dari Jakarta?

Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengatakan Sabda Tama Sultan HB X merupakan kegemasan dari Sultan HB X terhadap pemerintah pusat terkait materi di RUU Keistimewaan DIY. "Ini isyarat kegemasan dari Sultan, karena pemerintah masih berpegang pada pemilihan dalam penentuan gubernur DIY," ujar Ganjar kepada wartawan di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/5/2012).

Ganjar menyebutkan pembahasan RUUK DIY selama ini antara pemerintah dan DPR hanya berputar-putar pada masalah penetapan gubernur atau pemilihan. "Pidato Sultan sinyal, sebelum mereka mempunyai inspirasi yang tidak diinginkan," tambah Ganjar.

Politikus PDI Perjuangan ini menuturkan semakin lama pembahasan RUUK DIY, justru semakin mengubah konstalasi di parlemen. "Seperti PAN pasca-pilkada di Yogyalarta jadi berubah-ubah, padahal dulu posisi jelas, delapan fraksi mendukung penetapan melawan satu fraksi yang mendukung pemilihan. Sekarang petanya berubah," papar Ganjar.

Ganjar menuturkan seharusnya dalam persidangan saat ini RUUK DIY dapat disahkan oleh pemerintah dan DPR. Dia mengkhawatirkan semakin molor waktu pembahasan semakin aneh pikiran masyarakat. "Semakin molor waktu semakin aneh-aneh pikiran masyarakat," ingat Ganjar.

Dia menuturkan publik membaca DPR dan pemerintah memiliki niat atau tidak. Ganjar menyebutkan Yogyakarta melihat ini dipermainkan oleh Jakarta.

Sebagaimana dimaklumi, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan "Sabda Tama" secara mendadak. Sabda ini untuk menyikapi kedudukan Raja Kraton dan Adipati Pakualam dalam pemerintahan, serta menyikapi pengangkatan Angkling Kusumo sebagai Adi Pakualam baru.

"Saya Raja Mataram akan menyampaikan Sabda: Adapun Kraton Ngayogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman itu, dua-duanya menjadi satu. Mataram itu negara yang merdeka, yang memiliki aturan dan tata pemerintahan sendiri. Seperti yang dikehendaki dan diperkenankan, termasuk Mataram di dalam Nusantara, mendukung berdirinya negara, tetapi tetap memiliki aturan dan tata pemerintahan sendiri. Yang itu seperti diinginkan para Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alaman yang bertahta, ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur," kata Sultan. [mdr]

http://nasional.inilah.com/read/deta...akarta-merdeka

Demokrat Ingin Gubernur Yogya Dipilih Demokratis

Oleh: Ajat M Fajar
nasional - Selasa, 27 Maret 2012 | 14:29 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Anggota Komisi II DPR Gede Pasek Suardika membantah jika molornya pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta disebabkan karena Fraksi Partai Demokrat masih ngotot menolak penetapan Sultan sebagai gubernur Yogya.

"Formulasinya yang berbeda, tetap ada penetapan dalam pemilihan kepala daerah tapi mekanismenya harus demokratis. Sehingga pemimpinnya nanti akuntabel. Karena kepala daerah itu menggunakan dana APBD dan bisa mempertangungjawabkannya," ujar Pasek di Gedung DPR, Senayan, Selasa (27/3/2012).

Pasek menjelaskan, saat ini Panja RUU Keistimewaan Yogyakarta masih terus menggodok poin-poin dalam RUU tersebut. Sehingga molornya pembahasan RUU itu bukan dikarenakan alotnya sikap Fraksi Partai Demokrat.

"Banyak keinginan-keinginannya di sana masih ada yang menghendaki pemilihan dan penetapan. Sehingga ini kaitannya mensinergikan konstitusi dan aturan hukum yang ada," tandasnya. [mah]

http://nasional.inilah.com/read/deta...lih-demokratis

Quote:

"penetapan dalam pemilihan kepala daerah" Bagi ane, bunyi kalimat tsb abu2 dan menjebak :D Apakah ada didalam kamus Bahasa Indonesia, TETAP=PILIH ?? :D Sama lucunya dgn menu makanan "ES JERUK HANGAT" :ngakaks :ngakaks :ngakaks