Suap PPID, Anis Matta Lakukan Blunder
Sabtu, 5 May 2012 05:50 WIB
JAKARTA, RIMANEWS-Wakil Ketua DPR Anis Matta dinilai telah melakukan blunder dalam pelanggaran penetapan alokasi dana program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) terhadap 298 kabupaten/kota tahun anggaran 2011. Demikian diungkapkan Koordinator Divisi Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi.
"Dan sebagai koordinator bidang ekonomi keuangaan dan wakil ketua DPR, Pak Anis sebetulnya tidak boleh menyetujui apa yang dilakukan oleh Banggar karena Banggar telah melakukan pelanggaran hukum atas PMK No.61 ini," katanya kepada wartawan.
Sebelumnya, Fitra menyatakan penetapan alokasi DPID oleh Banggar terhadap 298 kabupaten/kota tahun anggaran 2011 sejak awal sudah melanggar hukum.
Pelanggaran ini sendiri dilakukan Banggar terkait tidak digunakannya Peraturan Menteri Keuangan No. 61 Tahun 2010 tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskian Anggaran Tahun 2011.
"Hal ini bisa dilihat dari PMK No.25 Tahun 2011. Banyak daerah yang kaya menerima alokasi anggaran DPID ini," ungkap Uchok.
Lebih jauh, Uchok menilai Anis kembali melakukan blunder dengan mengirim surat klarifikasi ke Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo.
"Apalagi dia (Anis) juga telah berani mengirim surat tentang klarifikasi Badan Anggaran terkait alokasi DPID tahun anggaran 2011 kepada menteri keuangan," ungkap Uchok.
Kasus suap terkait pengalokasian dana DPID 2011 memasuki babak baru setelah Wa Ode Nurhayati, anggota DPR Fraksi PAN yang saat ini menjadi tersangka penerima suap terkait pengalokasian dana itu menuduh Anis Matta dan para Pimpinan Banggar DPR telah menyalahi prosedur dalam pengalokasian dana tersebut.
Pelanggaran prosedur ini terjadi ketika secara sepihak DPR memutuskan daerah- daerah yang masuk dalam daftar daerah penerima dana DPID. Awalnya Banggar yang membuat simulasi yang hasilnya dari 491 daerah kabupaten/kota, akan ada 395 kabupaten/kota yang akan mendapat dana DPID anggaran 2011. Tapi, kata Wa Ode, secara sepihak jumlah tersebut diubah lagi pimpinan Banggar menjadi penerima dana DPID hanya 298 kabupaten/kota saja
http://www.rimanews.com/read/2012050...akukan-blunder
Kasus Mafia Anggaran
"Anis Matta Harusnya Tahu Kejanggalan Proses PPID"
Kamis, 3 Mei 2012 | 14:39 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi PAN, Viva Yuga Mauladi mengatakan, sebagai seorang pimpinan DPR yang membawahi anggaran, Anis Matta, seharusnya mengetahui adanya kejanggalan dalam proses keputusan dana percepatan pembangunan insfrastruktur daerah (PPID).
"Pak Anis kan kedudukannya wakil ketua DPR yang membidangi ekonomi dan keuangan. Jadi, dalam proses adminstrasi kelembagaan antara DPR dan pemerintah, biasanya kalau sudah ada keputusan dari badan kelengkapan dewan itu harus diserahkan ke pimpinan DPR, lalu ditandatangani terus diajukan ke pemerintah," ujar Viva di Gedung DPR, Senayan, Kamis (3/4/2012).
Sebagai pimpinan DPR, lanjut dia, Anis tak hanya meneken keputusan dari badan anggaran (Banggar) saja tetapi harus meneliti kembali hasil tersebut agar tidak terjadi penyimpangan.
"Saya rasa Pak Anis seharusnya mengetahui, karena tidak boleh sekadar teken saja kalau kemudian tandatangan, tapi terjadi penyimpangan. Karena yang tanggung jawab secara administrasi pimpinan DPR. Jadi, biarkan semua proses hukum menjelaskan apakah ada kesalahan prosedur, adminstrasi, atau ada penyimpangan," tutur dia.
Dia mengatakan, tugas anggota DPR di Banggar memperjuangkan aspirasi daerah menyangkut anggaran untuk daerah. Sehingga kebijakan yang diambil untuk menentukan itu kebijakan masing-masing anggota dan fraksi yang membidangi anggaran.
"Bagi kami, itu menjadi anggota Banggar tugas fraksi. Dan setiap tahun di-rolling. Itu untuk bagaimana masuk jadi anggota Banggar. Lalu ada yang di Banggar, Baleg, BURT. Jadi kebijakan dari fraksi mengetahui masing-masing anggota sesuai kapasitanya," tutur dia.
http://nasional.inilah.com/read/deta...an-proses-ppid
Anis Matta dalam Sorotan KPK
Rabu, 2 Mei 2012 | 20:00 WIB
INILAH.COM, Jakarta - KPK terus melacak dugaan keterlibatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Anis Matta, kasus suap dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) 2011. PKS yakin Anis bersih, sedangkan KPK masih curiga. Bagaimana sebenarnya?
Bantahan Anis tentang tudingan keterlibatannya dalam kasus suap DPPID 2011 tidak membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpengaruh. Lembaga Antikorupsi itu enggan menanggapi bantahan Anis dan memilih fokus pada rencana pemeriksaannya besok. "Soal itu kami tidak berkomentar," kata juru bicara KPK, Johan Budi SP, Rabu (2/5/2012).
Penyidik KPK bakal meminta keterangan Anis sebagai saksi atas tersangka kasus suap proyek DPID, politikus Partai Amanat Nasional Wa Ode Nurhayati. Jika KPK menemukan cukup bukti untuk menjerat Anis, maka sinyalemen Busyro Muqoddas, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa partai politik kini menjadi tempat pembibitan koruptor muda, jelas menemukan relevansinya. Sebab politisi Golkar, PDIP, Demokrat, PPP, PAN dan parpol lain sudah banyak yang kesangkut korupsi.
Busyro membuat pernyataan pedas itu, yang membuat merah kuping elite partai politik. Bahkan, kata mantan Ketua KPK itu, proses pembibitan koruptor tersebut berlangsung sistemik dan berkelanjutan sehingga kemudian negara dijarah ramai-ramai oleh para koruptor.
KPK sejak beberapa bulan lalu didesak membuktikan kebenaran pernyataan tersangka kasus dugaan suap alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) dari APBN tahun 2011 yang juga Anggota DPR dari FPAN, Wa Ode Nurhayati yang menuding Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS, Anis Matta turut serta dalam penentuan alokasi dana tersebut. Desakan itu muncul dari Sekretaris Fraksi PAN, Teguh Juwarno.
"KPK harus mengklarifikasi dan tidak boleh ada tebang pilih. Kita percaya KPK akan bertindak obyektif dan independen," ujar Teguh Juwarno waktu itu.
Terkait pembahasan PPID, menurut Anis, dirinya hanya meneruskan surat dari pimpinan Banggar kepada Menteri Keuangan Agus D.W Martowardojo. Semua surat dari alat kelengkapan DPR harus ditandatangani pimpinan DPR yang membidangi. Dengan demikian, Anis sebagai koordinator ekonomi dan keuangan harus meneruskan surat dari Banggar.
Surat yang dikirimkan pimpinan DPR kepada Anis itu untuk menjawab permintaan klarifikasi dari Menkeu terkait penentuan daerah yang mendapat dana PPID. Dalam surat tanggal 13 Desember 2010 , Menkeu mempertanyakan mengapa 3 provinsi dan 29 kabupaten/kota yang kemampuan keuangannya tidak tinggi, tidak mendapatkan dana PPID.
Pimpinan Banggar Melchias Markus Mekeng lalu mengirimkan surat kepada pimpinan DPR tanggal 17 Desember 2010 . Dalam surat itu disebutkan penetapan daerah yang mendapat dana PPID telah final dan tidak mungkin dilakukan perubahan.
Menurut Banggar, daerah yang mendapat dana itu telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Anis lalu meneruskan penjelasan pimpinan Banggar itu kepada Menkeu melalui surat tanggal 27 Desember 2010 .
Hasil rapat pimpinan DPR, Banggar, Komisi XI, dan BAKN, menurut Anis, DPR tidak cukup hanya memberi penjelasan kepada Menkeu melalui surat. Perlu dilakukan rapat koordinasi dengan Menkeu untuk mengklarifikasi masalah itu. Akhirnya, rapat itu digelar dengan dipimpin Anis. Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menuntaskan kasus bekas anggota Badan Anggaran DPR Wa Ode Nurhayati. PKS menilai, kader Partai Amanat Nasional itu membela diri dengan melebarkan masalah dengan menyeret nama pimpinan Badan Anggaran dan pimpinan DPR.
Bagi PKS, keterlibatan Wakil Ketua DPR yang juga politikus PKS Anis Matta hanya menjalankan tugas administratif. Semua hasil pembahasan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara serta APBN Perubahan harus diteken pimpinan DPR. Benarkah? Biarlah KPK terus bekerja dan kelak sejarah dan hati nurani Anis sendiri yang bisa menjawabnya.
http://nasional.inilah.com/read/deta...am-sorotan-kpk
-----------------
Kayaknya si Anis ini akan di jadikan target berikutnya seperti halnya Anas, sama-sama elit parpol yang berkuasa ... :D
Sabtu, 5 May 2012 05:50 WIB
JAKARTA, RIMANEWS-Wakil Ketua DPR Anis Matta dinilai telah melakukan blunder dalam pelanggaran penetapan alokasi dana program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) terhadap 298 kabupaten/kota tahun anggaran 2011. Demikian diungkapkan Koordinator Divisi Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi.
"Dan sebagai koordinator bidang ekonomi keuangaan dan wakil ketua DPR, Pak Anis sebetulnya tidak boleh menyetujui apa yang dilakukan oleh Banggar karena Banggar telah melakukan pelanggaran hukum atas PMK No.61 ini," katanya kepada wartawan.
Sebelumnya, Fitra menyatakan penetapan alokasi DPID oleh Banggar terhadap 298 kabupaten/kota tahun anggaran 2011 sejak awal sudah melanggar hukum.
Pelanggaran ini sendiri dilakukan Banggar terkait tidak digunakannya Peraturan Menteri Keuangan No. 61 Tahun 2010 tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskian Anggaran Tahun 2011.
"Hal ini bisa dilihat dari PMK No.25 Tahun 2011. Banyak daerah yang kaya menerima alokasi anggaran DPID ini," ungkap Uchok.
Lebih jauh, Uchok menilai Anis kembali melakukan blunder dengan mengirim surat klarifikasi ke Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo.
"Apalagi dia (Anis) juga telah berani mengirim surat tentang klarifikasi Badan Anggaran terkait alokasi DPID tahun anggaran 2011 kepada menteri keuangan," ungkap Uchok.
Kasus suap terkait pengalokasian dana DPID 2011 memasuki babak baru setelah Wa Ode Nurhayati, anggota DPR Fraksi PAN yang saat ini menjadi tersangka penerima suap terkait pengalokasian dana itu menuduh Anis Matta dan para Pimpinan Banggar DPR telah menyalahi prosedur dalam pengalokasian dana tersebut.
Pelanggaran prosedur ini terjadi ketika secara sepihak DPR memutuskan daerah- daerah yang masuk dalam daftar daerah penerima dana DPID. Awalnya Banggar yang membuat simulasi yang hasilnya dari 491 daerah kabupaten/kota, akan ada 395 kabupaten/kota yang akan mendapat dana DPID anggaran 2011. Tapi, kata Wa Ode, secara sepihak jumlah tersebut diubah lagi pimpinan Banggar menjadi penerima dana DPID hanya 298 kabupaten/kota saja
http://www.rimanews.com/read/2012050...akukan-blunder
Kasus Mafia Anggaran
"Anis Matta Harusnya Tahu Kejanggalan Proses PPID"
Kamis, 3 Mei 2012 | 14:39 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi PAN, Viva Yuga Mauladi mengatakan, sebagai seorang pimpinan DPR yang membawahi anggaran, Anis Matta, seharusnya mengetahui adanya kejanggalan dalam proses keputusan dana percepatan pembangunan insfrastruktur daerah (PPID).
"Pak Anis kan kedudukannya wakil ketua DPR yang membidangi ekonomi dan keuangan. Jadi, dalam proses adminstrasi kelembagaan antara DPR dan pemerintah, biasanya kalau sudah ada keputusan dari badan kelengkapan dewan itu harus diserahkan ke pimpinan DPR, lalu ditandatangani terus diajukan ke pemerintah," ujar Viva di Gedung DPR, Senayan, Kamis (3/4/2012).
Sebagai pimpinan DPR, lanjut dia, Anis tak hanya meneken keputusan dari badan anggaran (Banggar) saja tetapi harus meneliti kembali hasil tersebut agar tidak terjadi penyimpangan.
"Saya rasa Pak Anis seharusnya mengetahui, karena tidak boleh sekadar teken saja kalau kemudian tandatangan, tapi terjadi penyimpangan. Karena yang tanggung jawab secara administrasi pimpinan DPR. Jadi, biarkan semua proses hukum menjelaskan apakah ada kesalahan prosedur, adminstrasi, atau ada penyimpangan," tutur dia.
Dia mengatakan, tugas anggota DPR di Banggar memperjuangkan aspirasi daerah menyangkut anggaran untuk daerah. Sehingga kebijakan yang diambil untuk menentukan itu kebijakan masing-masing anggota dan fraksi yang membidangi anggaran.
"Bagi kami, itu menjadi anggota Banggar tugas fraksi. Dan setiap tahun di-rolling. Itu untuk bagaimana masuk jadi anggota Banggar. Lalu ada yang di Banggar, Baleg, BURT. Jadi kebijakan dari fraksi mengetahui masing-masing anggota sesuai kapasitanya," tutur dia.
http://nasional.inilah.com/read/deta...an-proses-ppid
Anis Matta dalam Sorotan KPK
Rabu, 2 Mei 2012 | 20:00 WIB
INILAH.COM, Jakarta - KPK terus melacak dugaan keterlibatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Anis Matta, kasus suap dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) 2011. PKS yakin Anis bersih, sedangkan KPK masih curiga. Bagaimana sebenarnya?
Bantahan Anis tentang tudingan keterlibatannya dalam kasus suap DPPID 2011 tidak membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpengaruh. Lembaga Antikorupsi itu enggan menanggapi bantahan Anis dan memilih fokus pada rencana pemeriksaannya besok. "Soal itu kami tidak berkomentar," kata juru bicara KPK, Johan Budi SP, Rabu (2/5/2012).
Penyidik KPK bakal meminta keterangan Anis sebagai saksi atas tersangka kasus suap proyek DPID, politikus Partai Amanat Nasional Wa Ode Nurhayati. Jika KPK menemukan cukup bukti untuk menjerat Anis, maka sinyalemen Busyro Muqoddas, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa partai politik kini menjadi tempat pembibitan koruptor muda, jelas menemukan relevansinya. Sebab politisi Golkar, PDIP, Demokrat, PPP, PAN dan parpol lain sudah banyak yang kesangkut korupsi.
Busyro membuat pernyataan pedas itu, yang membuat merah kuping elite partai politik. Bahkan, kata mantan Ketua KPK itu, proses pembibitan koruptor tersebut berlangsung sistemik dan berkelanjutan sehingga kemudian negara dijarah ramai-ramai oleh para koruptor.
KPK sejak beberapa bulan lalu didesak membuktikan kebenaran pernyataan tersangka kasus dugaan suap alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) dari APBN tahun 2011 yang juga Anggota DPR dari FPAN, Wa Ode Nurhayati yang menuding Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS, Anis Matta turut serta dalam penentuan alokasi dana tersebut. Desakan itu muncul dari Sekretaris Fraksi PAN, Teguh Juwarno.
"KPK harus mengklarifikasi dan tidak boleh ada tebang pilih. Kita percaya KPK akan bertindak obyektif dan independen," ujar Teguh Juwarno waktu itu.
Terkait pembahasan PPID, menurut Anis, dirinya hanya meneruskan surat dari pimpinan Banggar kepada Menteri Keuangan Agus D.W Martowardojo. Semua surat dari alat kelengkapan DPR harus ditandatangani pimpinan DPR yang membidangi. Dengan demikian, Anis sebagai koordinator ekonomi dan keuangan harus meneruskan surat dari Banggar.
Surat yang dikirimkan pimpinan DPR kepada Anis itu untuk menjawab permintaan klarifikasi dari Menkeu terkait penentuan daerah yang mendapat dana PPID. Dalam surat tanggal 13 Desember 2010 , Menkeu mempertanyakan mengapa 3 provinsi dan 29 kabupaten/kota yang kemampuan keuangannya tidak tinggi, tidak mendapatkan dana PPID.
Pimpinan Banggar Melchias Markus Mekeng lalu mengirimkan surat kepada pimpinan DPR tanggal 17 Desember 2010 . Dalam surat itu disebutkan penetapan daerah yang mendapat dana PPID telah final dan tidak mungkin dilakukan perubahan.
Menurut Banggar, daerah yang mendapat dana itu telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Anis lalu meneruskan penjelasan pimpinan Banggar itu kepada Menkeu melalui surat tanggal 27 Desember 2010 .
Hasil rapat pimpinan DPR, Banggar, Komisi XI, dan BAKN, menurut Anis, DPR tidak cukup hanya memberi penjelasan kepada Menkeu melalui surat. Perlu dilakukan rapat koordinasi dengan Menkeu untuk mengklarifikasi masalah itu. Akhirnya, rapat itu digelar dengan dipimpin Anis. Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menuntaskan kasus bekas anggota Badan Anggaran DPR Wa Ode Nurhayati. PKS menilai, kader Partai Amanat Nasional itu membela diri dengan melebarkan masalah dengan menyeret nama pimpinan Badan Anggaran dan pimpinan DPR.
Bagi PKS, keterlibatan Wakil Ketua DPR yang juga politikus PKS Anis Matta hanya menjalankan tugas administratif. Semua hasil pembahasan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara serta APBN Perubahan harus diteken pimpinan DPR. Benarkah? Biarlah KPK terus bekerja dan kelak sejarah dan hati nurani Anis sendiri yang bisa menjawabnya.
http://nasional.inilah.com/read/deta...am-sorotan-kpk
-----------------
Kayaknya si Anis ini akan di jadikan target berikutnya seperti halnya Anas, sama-sama elit parpol yang berkuasa ... :D
Selammurtad 09 May, 2012
