POLITIK - PILKADA
Jum'at, 18 Mei 2012 , 18:21:00
Lima Parpol Bentuk Tim Audit Data Pemilih
JAKARTA-Lima partai politik (parpol) akan membentuk tim audit untuk mendampingi Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dalam pendataan pemilih. Pembentukan tim ini merupakan bentuk kekecewaan parpol terhadap kinerja KPU DKI yang dinilai tidak beres dalam menyusun daftar pemilih.
"Kami buat tim bersama untuk dampingi KPU supaya beres," kata Ketua DPD Partai Gerindra DKi Jakarta, M.Taufik dalam jumpa pers di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (18/5).
Taufik dipercaya sebagai ketua tim audit ini. Ia mengatakan, timnya siap melakukan audit terhadap data pemilih sementara yang dirilis KPU DKI. Ia menambahkan, tim audit dianggap perlu agar saat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak ada lagi keberatan dari berbagai pihak.
"Kalau perlu ada audit data pemilih, supaya pada waktunya nggak ada yang komplain," ujar juru bicara pasangan calon Jokowi-Ahok tersebut.
Hal senada juga disampaikan oleh politisi PKS, Slamet Nurdin. Menurutnya, tim sukses para pasangan calon perlu dilibatkan dalam pengesahan DPT.
"Sebelum DPT itu disahkan, kami timses partai dilibatkan untuk lihat apakah sah atau tidak sah. Jangan sampai pilkada di DKI jadi pilkada yang memalukan karena data nggak beres," kata anggota DPRD DKI tersebut.
Sementara itu, dalam waktu yang bersamaan, di kantor KPU DKI di Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat berlangsung aksi demonstrasi oleh sekelompok warga yang menamakan diri MAPIA (Masyarakat Anti Pilkada Curang). Mereka memprotes data DPS yang dinilai carut marut. Pengunjuk rasa juga menuntut KPU DKI untuk menunda penetapan DPT hingga dipastikan tak ada pemilih fiktif dalam DPS. (dil/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2012/05/18/...-Data-Pemilih-
POLITIK - PILKADA
Jum'at, 18 Mei 2012 , 12:56:00
1,4 Juta Pemilih Fiktif
KPU DKI Dinilai Tidak Profesional
PELAKSANAAN Pemilukada di DKI Jakarta tinggal 51 hari lagi. Namun Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (P3I) mendapati ada kejanggalan dalam jumlah daftar pemilih sementara (DPS) yang telah ditetapkan KPU DKI pada April lalu. Dari 7.044.991 pemilih, ditengarai sebanyak 104. 170 jiwa sebagai pemilih fiktif.
Karena itu, P3I mendesak KPU DKI menunda atau bahkan membatalkan pelaksanaan Pemilukada pada 11 Juli 2012. Alasannya, hasil penyusunan DPS masih carut-marut. Di sisi lain, KPU DKI belum menemukan adanya data pemilih ganda atau fiktif. Jika temuan P3I ini benar, hendaknya data diserahkan ke KPU DKI untuk diperbaiki. Sehingga pada saat ditetapkan DPT (daftar pemilih tetap) sudah valid.
Dewan Pendiri P3I Ahmad Nur mengungkapkan, pihaknya fokus memantau di wilayah Jakarta Barat dalam sepekan terakhir. Seperti di Kebon Jeruk, Durikepa, Pekojan, Kapuk, Duri Utara, Tangi, Krukut, Wijayakusuma. Hasilnya, ditemukan data NIK (nomor induk kependudukan) yang sama tetapi dimiliki oleh beberapa nama orang berbeda dalam data BPS yang dikeluarkan KPU DKI.
Setelah melakukan pengecekan melalui website resmi KPU DKI, ternyata pemilik NIK tersebut hanya satu orang. Sedangkan nama lain fiktif. Beberapa temuan P3I adalah, ditemukan NIK dan nama yang sama digunakan dalam satu TPS yang sama secara berulang. Artinya, ada pemilih ganda dalam satu TPS. Kemudian NIK yang sama untuk nama orang berbeda dalam satu TPS, ada pemilik fiktif dalam satu TPS. Dari investigasi P3I, ditemukan sekitar 104. 170 pemilih fiktif dari rata-rata 523.083 DPS di setiap kelurahan atau sekitar 15-20 persen pemilih fiktif. "Jika menghitung secara keseluruhan hasil temuan ini maka dalam Pemilukada tahun 2012 terdapat sekitar 1,4 juta pemilih fiktif dari total 7.044.991 pemilih DPS. Seharusnya pemilih riil hanya sekitar 5,644.991 pemilih," ujar Ahmad Nur, kemarin (17/5) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.
Langkah selanjutnya, P3I akan membawa hasil temuan tersebut ke Panwaslu DKI. Sehingga dapat ditindaklanjuti. P3I menilai, terdapat kesalahan dalam pemutakhiran data yang dilakukan KPU DKI. Salah satu kekhawatiran, pihak manapun yang menang rentang digugat oleh pasangan calon yang kalah. Adanya temuan itu juga membuktikan ketidakcermatan KPU DKI dalam menjalankan tugas.
Menangapi hal itu, Ketua Pokja Pendataan Pemilih KPU DKI Jakarta Aminullah mengatakan, sejauh ini belum ditemukan data pemilih ganda atau fiktif. Namun KPU DKI berharap agar P3I menyerahkan hasil temuan itu. Sehingga dapat dilakukan perbaikan DPS sebelum ditetapkan sebagai DPT pada 26 Mei 2012.
Terkait rencana P3I mengadukan hasil temuan ke Panwas DKI, Aminullah menegaskan, hal itu tidak perlu dilakukan. Sebab DPS bersifat sementara dan bisa dirubah sesuai fakta di lapangan. Ironisnya, KPU DKI justru menganggap bahwa kesalahan penyusunan data itu di tingkat panitia pemungutan suara (PPS) dan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). (pes/rul)
yang diuntungkan data pemilih fiktif jelas adalah dia yg megang akses langsung kepada data itu dan jelas itu adalah incumbent :o
Jum'at, 18 Mei 2012 , 18:21:00
Lima Parpol Bentuk Tim Audit Data Pemilih
JAKARTA-Lima partai politik (parpol) akan membentuk tim audit untuk mendampingi Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dalam pendataan pemilih. Pembentukan tim ini merupakan bentuk kekecewaan parpol terhadap kinerja KPU DKI yang dinilai tidak beres dalam menyusun daftar pemilih.
"Kami buat tim bersama untuk dampingi KPU supaya beres," kata Ketua DPD Partai Gerindra DKi Jakarta, M.Taufik dalam jumpa pers di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (18/5).
Taufik dipercaya sebagai ketua tim audit ini. Ia mengatakan, timnya siap melakukan audit terhadap data pemilih sementara yang dirilis KPU DKI. Ia menambahkan, tim audit dianggap perlu agar saat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak ada lagi keberatan dari berbagai pihak.
"Kalau perlu ada audit data pemilih, supaya pada waktunya nggak ada yang komplain," ujar juru bicara pasangan calon Jokowi-Ahok tersebut.
Hal senada juga disampaikan oleh politisi PKS, Slamet Nurdin. Menurutnya, tim sukses para pasangan calon perlu dilibatkan dalam pengesahan DPT.
"Sebelum DPT itu disahkan, kami timses partai dilibatkan untuk lihat apakah sah atau tidak sah. Jangan sampai pilkada di DKI jadi pilkada yang memalukan karena data nggak beres," kata anggota DPRD DKI tersebut.
Sementara itu, dalam waktu yang bersamaan, di kantor KPU DKI di Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat berlangsung aksi demonstrasi oleh sekelompok warga yang menamakan diri MAPIA (Masyarakat Anti Pilkada Curang). Mereka memprotes data DPS yang dinilai carut marut. Pengunjuk rasa juga menuntut KPU DKI untuk menunda penetapan DPT hingga dipastikan tak ada pemilih fiktif dalam DPS. (dil/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2012/05/18/...-Data-Pemilih-
POLITIK - PILKADA
Jum'at, 18 Mei 2012 , 12:56:00
1,4 Juta Pemilih Fiktif
KPU DKI Dinilai Tidak Profesional
PELAKSANAAN Pemilukada di DKI Jakarta tinggal 51 hari lagi. Namun Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (P3I) mendapati ada kejanggalan dalam jumlah daftar pemilih sementara (DPS) yang telah ditetapkan KPU DKI pada April lalu. Dari 7.044.991 pemilih, ditengarai sebanyak 104. 170 jiwa sebagai pemilih fiktif.
Karena itu, P3I mendesak KPU DKI menunda atau bahkan membatalkan pelaksanaan Pemilukada pada 11 Juli 2012. Alasannya, hasil penyusunan DPS masih carut-marut. Di sisi lain, KPU DKI belum menemukan adanya data pemilih ganda atau fiktif. Jika temuan P3I ini benar, hendaknya data diserahkan ke KPU DKI untuk diperbaiki. Sehingga pada saat ditetapkan DPT (daftar pemilih tetap) sudah valid.
Dewan Pendiri P3I Ahmad Nur mengungkapkan, pihaknya fokus memantau di wilayah Jakarta Barat dalam sepekan terakhir. Seperti di Kebon Jeruk, Durikepa, Pekojan, Kapuk, Duri Utara, Tangi, Krukut, Wijayakusuma. Hasilnya, ditemukan data NIK (nomor induk kependudukan) yang sama tetapi dimiliki oleh beberapa nama orang berbeda dalam data BPS yang dikeluarkan KPU DKI.
Setelah melakukan pengecekan melalui website resmi KPU DKI, ternyata pemilik NIK tersebut hanya satu orang. Sedangkan nama lain fiktif. Beberapa temuan P3I adalah, ditemukan NIK dan nama yang sama digunakan dalam satu TPS yang sama secara berulang. Artinya, ada pemilih ganda dalam satu TPS. Kemudian NIK yang sama untuk nama orang berbeda dalam satu TPS, ada pemilik fiktif dalam satu TPS. Dari investigasi P3I, ditemukan sekitar 104. 170 pemilih fiktif dari rata-rata 523.083 DPS di setiap kelurahan atau sekitar 15-20 persen pemilih fiktif. "Jika menghitung secara keseluruhan hasil temuan ini maka dalam Pemilukada tahun 2012 terdapat sekitar 1,4 juta pemilih fiktif dari total 7.044.991 pemilih DPS. Seharusnya pemilih riil hanya sekitar 5,644.991 pemilih," ujar Ahmad Nur, kemarin (17/5) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.
Langkah selanjutnya, P3I akan membawa hasil temuan tersebut ke Panwaslu DKI. Sehingga dapat ditindaklanjuti. P3I menilai, terdapat kesalahan dalam pemutakhiran data yang dilakukan KPU DKI. Salah satu kekhawatiran, pihak manapun yang menang rentang digugat oleh pasangan calon yang kalah. Adanya temuan itu juga membuktikan ketidakcermatan KPU DKI dalam menjalankan tugas.
Menangapi hal itu, Ketua Pokja Pendataan Pemilih KPU DKI Jakarta Aminullah mengatakan, sejauh ini belum ditemukan data pemilih ganda atau fiktif. Namun KPU DKI berharap agar P3I menyerahkan hasil temuan itu. Sehingga dapat dilakukan perbaikan DPS sebelum ditetapkan sebagai DPT pada 26 Mei 2012.
Terkait rencana P3I mengadukan hasil temuan ke Panwas DKI, Aminullah menegaskan, hal itu tidak perlu dilakukan. Sebab DPS bersifat sementara dan bisa dirubah sesuai fakta di lapangan. Ironisnya, KPU DKI justru menganggap bahwa kesalahan penyusunan data itu di tingkat panitia pemungutan suara (PPS) dan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). (pes/rul)
yang diuntungkan data pemilih fiktif jelas adalah dia yg megang akses langsung kepada data itu dan jelas itu adalah incumbent :o
