Yusril Kalahkan SBY, Pelantikan Gubernur Bengkulu Ditunda
Jakarta Keputusan Presiden (Keppres) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengangkat Junaidi Hamsyah menjadi Gubernur Bengkulu definitif menggantikan Agusrin Najamuddin ditunda. Hal ini sesuai keputusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang dimohonkan oleh Yusril Ihza Mahendra.
"Iya, pelantikan gubernur ditunda," kata Juru Bicara Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Reydonnyzar Moenek saat dihubungi detikcom, Selasa (15/5/2012).
Penundaan ini terkait putusan sela PTUN Jakarta yang meminta pelantikan Gubenur ditunda hingga pokok perkara tersebut diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Alhasil, Keppres yang bernomor 48/P/2012 tertanggal 2 Mei 2012 tidak bisa dilaksanakan.
"Iya, penundaan ini terkait putusan PTUN tersebut," ucap Donny.
Seperti diketahui, pasca Agusrin M Najamudian dihukum 4 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA) karena korupsi APBD Bengkulu senilai Rp 21 miliar, posisi Gubernur Bengkulu kosong. Lalu Presiden memberhentikan Agusrin dan mengeluarkan Keppres mengangkat wakil Agusrin, Junaidi Hamsyah menjadi Gubernur.
Tidak hilang akal, Agusrin meminta bantuan mantan Menteri Kehakiman (Menkeh) Yusril Ihza Mahendra. Lantas, Yusril yang telah mengantongi kartu advokat ini menggugat Presiden, Mendagri dan Junaidi Hamsyah untuk membatalkan Keppres tersebut.
Meski pokok perkara belum dikabulkan, tetapi putusan sela PTUN Jakarta memutus perkara ini menjadi status quo.
"Hakim PTUN mengabulkan permohonan putusan sela yang diajukan oleh Agusrin M Najamudin, Senin (14/5) sore kemarin. Alhasil Keppres No 48/P/2012 tanggal 2 Mei 2012 yang mengesahkan pengangkatan Junaidi Hamsyah, yang kini menjabat Wakil Gubernur/Plt Gubernur Bengkulu menjadi gubernur definitif menggantikan Agusrin, ditunda pelaksanaannya sampai sengketa tata usaha negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap," kata Yusril dalam siaran pers yang diterima detikcom, Selasa (15/5/2012).
http://news.detik.com/read/2012/05/1...itunda?9911012
================================================== =======
udh brp kali KO nih, kayaknya kurang ahli hukum di pemerintahan SBY..
