6 Tahun Lumpur Lapindo, Siapa Sang Bethara Kala? Yaaa Butho-Cakil yg pasti!

Bethara Kala

6 Tahun Lumpur Lapindo, Siapa Sang Bethara Kala?
SELASA, 29 MEI 2012 | 13:38 WIB

TEMPO.CO, Sidoarjo - Berbagai aksi dilakukan warga korban lumpur untuk memperingati enam tahun semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo. Salah satunya adalah dengan memukul kentongan beramai-ramai dan terus-menerus sebagai tanda mengusir Bethara Kala. "Aburizal Bakrie identik dengan Bethara Kala. Mari kita usir dari Sidoarjo dengan menabuh kentongan," kata kordinator unjuk rasa Korban Lapindo Menggugat, Gugun, pada Selasa, 29 Mei 2012.

Mendengar instruksi tersebut, kurang lebih 80 warga, baik perempuan, anak-anak, dan laki-laki beramai-ramai memukul kentongan. "Ayo-ayo Bethoro Kolo Aburizal Bakrie pergilah dari bumi Sidoarjo," kata Gugun sembari diiringi bunyi kentungan.

Setelah membunyikan kentungan, tiga warga kemudian melakukan aksi teaterikal masuk ke air lumpur di dalam tanggul. Mereka yang mengidentikkan diri sebagai Bathara Kolo pun tidur-tiduran di atas lumpur. Melihat itu, puluhan warga pun segera memukul kentungan dan mengusirnya dari tanggul. Setelah itu, mereka juga melakukan upacara bendera dengan tema "Begonya Negeriku".

Warga yang tergabung dalam KLM terdiri dari Desa Glagah Harum, Penatar Sewu, Kali Dawir, Sentul, Gempolsari, dan Banjarasri. Beberapa wilayah di lima desa ini pernah diterjang luberan air campur lumpur saat tanggul jebol tahun lalu.

Salah satu warga, Hakim, mengatakan KLM menuntut agar pemerintah tidak memberikan izin pengeboran kepada Lapindo Brantas di seluruh Sidoarjo. Menurut dia, saat ini ada tujuh titik pengeboran baru yang akan dilakukan di Sidoarjo.

Pengeboran Lapindo, kata dia, telah mencemari lingkungan, mulai dari sawah dan tambak milik warga. Warga, kata dia, juga menolak apabila wilayahnya dimasukkan dalam peta terdampak sebab ganti rugi tersebut tidak menjawab kerugiaan yang ditimbulkan Lapindo.
http://www.tempo.co/read/news/2012/0...g-Bethara-Kala




Kerugian Akibat Lumpur Lapindo Rp 50 Miliar per Hari
SELASA, 29 MEI 2012 | 14:17 WIB

TEMPO.CO, Surabaya - Dosen statistik Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Kresnayana Yahya, mengatakan perekonomian Jawa Timur akan terus-menerus mengalami kerugian selama semburan Lapindo tak tertangani dengan baik. "Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur rata-rata akan berkurang sekitar satu persen per tahun," kata Kresnayana kepada Tempo, Selasa, 29 Mei 2012.

Menurut Kresnayana, kerugian ekonomi akibat luapan lumpur setidaknya terbagi dua, yakni direct cost atau kerugian langsung yang mencapai Rp 50 miliar per hari dan indirect cost atau kerugian tidak langsung Rp 500 miliar per hari. Dosen lulusan master Universitas Wisconsin, Madison, Amerika Serikat, itu menjelaskan bahwa kerugian yang dikemukakannya mayoritas akibat kendala transportasi yang hingga saat ini tak kunjung teratasi. Bahkan, meskipun saat ini sudah ada jalan arteri baru, tetapi seluruh kendaraan besar pengangkut barang tetap harus melalui Jalan Raya Porong yang memiliki faktor risiko keamanan dan kenyamanan cukup tinggi.

Tak hanya itu, kereta api hingga saat ini juga masih melalui jalur rel berisiko tinggi. "Akibatnya, banyak perusahaan yang membatalkan rencana investasi di Jawa Timur, ujar Kresnayana. Kresnayana memaparkan sebuah perusahaan otomotif besar yang akan membangun pabrik di lahan seluas seribu hektare di Pasuruan akhirnya membatalkan niat karena takut terkendala semburan lumpur Lapindo. Dari catatan Kresnayana, setiap tahun sekitar 30-40 perusahaan yang membatalkan investasinya di Jawa Timur.

Pemerintah sebenarnya berupaya mengalihkan angkutan barang untuk kawasan timur dari Pelabuhan Tanjung Perak ke Pelabuhan di Probolinggo. Namun, kurangnya fasilitas pendukung membuat tak banyak pengusaha yang bersedia mengirimkan barangnya melalui Pelabuhan Probolinggo. Tak hanya itu, Bandara Abdul Rachman Saleh di Malang saat ini juga sudah mulai membuka penerbangan ke Jakarta. "Tapi tetap belum mampu mengatasi kendala ini. Buktinya, tak ada satu pun jaringan hotel internasional, seperti Novotel atau Accor Group, yang mau buka di Malang," Kresnayana memaparkan.

Kerugian juga dialami di sektor perumahan. Meskipun saat ini perbankan sudah meluaskan area cakupan dari radius 15 kilometer menjadi radius lima kilometer, tetap saja tak banyak bank yang bersedia mengucurkan kredit bagi perumahan di kawasan Sidoarjo. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang saat ini mencapai 6,7 hingga 7 persen dinilai Kresnayana bukan karena kondisi lumpur Lapindo yang membaik, tapi lebih karena akibat keuntungan demografi. "Ini murni karena bonus demografi, bukan juga karena kinerja gubernur yang bagus," kata Kresnayana.

Bonus demografi yang dimaksud karena 70 persen penduduk Jawa Timur ternyata merupakan usia produktif antara 15-64 tahun. Adapun usia di bawah 14 tahun hanyalah 20 persen dan sisanya usia di atas 65 tahun. Jadi kalau dihitung jumlah penduduk Jawa Timur yang mencapai 40 juta jiwa, 30 juta jiwa adalah para pekerja. Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan kerugian akibat bencana lumpur Lapindo mencapai Rp 33 triliun per tahun. "Ini hitungan dari Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang," tutur Soekarwo.
http://www.tempo.co/read/news/2012/0...iliar-per-Hari


Kasus Lapindo Digugat ke Mahkamah Konstitusi
SELASA, 29 MEI 2012 | 12:20 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar ekonomi dari Universitas Airlangga, Tjuk Sukiadi, hari ini memperkarakan kasus Lapindo ke Mahkamah Konstitusi. Bersama Letjen TNI Marinir (purn) Suharto dan Ali Akbar Azhar, mereka mengajukan uji materi ke MK. Materi gugatan mereka adalah kebijakan pemerintah yang menjadikan semburan lumpur Lapindo sebagai bencana alam, bahkan memasukkan sebagian besar beban PT Lapindo menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Tjuk Kasturi Sukiadi menegaskan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan Kepolisian Daerah Jawa Timur membuktikan adanya konspirasi tingkat tinggi untuk menyelamatkan PT Lapindo Brantas Incorporation. Ahli ekonomi yang gigih mempersoalkan kasus lumpur Lapindo itu juga mengatakan Polda maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sama-sama berada di bawah tekanan kekuasaan pemerintah pusat. "Intervensi kekuasaan di pusat begitu kuat sehingga penanganan perkara tersebut menjadi mentah," ucapnya kepada Tempo, Selasa, 29 Mei 2012.

Kepentingan politik juga ikut berperan dalam konspirasi tersebut. Akibatnya, Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Herman Suryadireja, yang gigih memperkuat penyidikan, justru diganti. Irjen Polisi Anton Bahrul Alam dikirim ke Jawa Timur sebagai pengganti dengan tugas menghentikan penyidikan dan terbitlah SP3. Setelah itu Anton ditarik lagi ke Jakarta dan langsung digantikan Irjen Polisi Sutiknyo. Hari ini, Selasa 29 Mei 2012, tepat enam tahun sejak lumpur panas dari area sumur PT Lapindo Brantas menyembur untuk pertama kalinya. Hingga saat ini, perusahaan yang kini dibeli PT Minarak Lapindo Jaya itu belum menuntaskan pembayaran ganti rugi kepada ribuan warga yang rumahnya terendam lumpur panas.
http://www.tempo.co/read/news/2012/0...mah-Konstitusi

---------------

Apa yang terjadi ... kalau Betahara Kalanya jadi Raja Diraja?