Ah, Kampanye Pengentasan Angka Kemiskinan Sudah Basi!

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat ekonomi Henri Saparini menilai bahwa yang dibutuhkan pemimpin Jakarta mendatang bukan lagi mengentaskan angka kemiskinan. Hal terpenting di masa mendatang adalah membuka lapangan kerja agar warga tidak terjerumus ke dalam jurang kemiskinan.

Pada seminar bertajuk "Pilkada untuk Siapa" yang diselenggarakan di Gedung LIPI, Jakarta Selatan, Rabu (27/6/2012), Henri menerangkan bahwa angka kemiskinan di Jakarta terbilang kecil. Namun, warga yang berada di ambang batas angka kemiskinan cukup besar.

"Angka kemiskinan hanya sekitar tiga persen karena dasar perhitungan penghasilan Rp 355.000 setiap bulan. Karena itu, angka kemiskinan di Jakarta masih kecil dibanding rata-rata nasional dan daerah lain," papar Direktur Econit ini.

Namun, lanjut Henri, angka pengangguran di Jakarta tergolong tinggi. Jika tidak dicari jalan keluar, ia khawatir banyak warga yang justru sedang mengarah ke dalam ceruk kemiskinan. Atas dasar itu, ia menilai, prioritas Gubernur DKI Jakarta mendatang bukan lagi mengentaskan angka kemiskinan, melainkan solusinya, yaitu upaya menyediakan lapangan kerja.

Henri mengatakan, prioritas tersebut tentu dapat menyelamatkan orang yang mendekati standar miskin yang ada. Salah satu unsur paling kritis adalah munculnya generasi pengangguran pascakeluar dari bangku sekolah tingkat atas.

Akademisi yang menjadi panelis debat cagub DKI Jakarta tiga hari lalu ini menilai, menambah jumlah sekolah kejuruan juga bukan solusi masalah tenaga siap kerja.

"Dalam pemaparan visi misi, salah satu cagub ada yang membanggakan kualitas SMK-nya. Tapi faktanya, 18 persen lulusan SMK menjadi pengangguran," ujarnya.

Yang lebih penting, menurut Henri, adalah menyiapkan sistem pendidikan yang memiliki link dengan dunia kerja. Ia juga menilai, pemimpin Jakarta harus memiliki kreativitas untuk mempromosikan setiap setiap aspek yang menjadi keunggulan Ibu Kota.

Jakarta, misalnya, merupakan kota dengan berbagai warga dari hampir semua suku bangsa Nusantara berkumpul. Potensi ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk menjadikan Jakarta sebagai tempat promosi awal warisan budaya yang ada di seluruh Indonesia. Nyatanya, yang lebih sering terjadi adalah pecahnya konflik antarsuku.

"Di luar negeri terjadwal setiap bulannya terkait komunitas apa yang akan memamerkan kemampuannya. Turis asing dapat melihat jadwal tersebut dan menentukan waktu kunjungannya," kata Henri.

Ia berpandangan, pemimpin Jakarta mendatang seharusnya mampu meningkatkan potensi wisata tersebut. Selain itu, masalah kemacetan pun perlu diatasi karena sangat menghambat produktivitas warga.

http://pilkada.kompas.com/berita/rea...nan.Sudah.Basi

Batas kemiskinan 335rb/bln? brarti sktr 11rb/hr, emang makan apa dengan uang segini!!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...