Jakarta DPR dinilai kurang serius dalam menangani kasus-kasus di Papua. Pemerintah pusat di Jakarta juga dinilai kurang melakukan dialog dengan Papua.
"DPR hanya serius untuk menyelesaikan kasus korupsi-korupsi, besar ataupun kecil. Sedangkan persoalan Papua, DPR tidak begitu serius. Jadi kita bisa menuntut DPR untuk membuat pansus. Jangan hanya fokus kepada isu-isu politik tapi isu-isu nasional seperti ini juga harus diprioritaskan," jelas pengamat sosial dan politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Saleh Daulay.
Hal itu disampaikan Saleh pada Talk Show DPD RI dengan tema 'Perspektif Indonesia: Papua Semakin Membara' di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (15/6/2012).
"Soalnya yang terjadi di sana adalah, aktor-aktor intelektual yang meraup untung di sana dengan adanya penembakan-penembakan," jelas Saleh.
Sementara peneliti LIPI yang juga masuk tim penyusun buku Papua Roadmap, Adriana Elisabeth, menilai pemerintah harus melakukan konsultasi publik di seluruh Papua, baik dengan warga asli atau pendatang.
"Dan pemerintah harus melakukan dialog dengan masyarakat Papua untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Yang harus dilakukan, tahapan pertama persiapan. Tapi itu saja belum dilakukan, jadi yang paling penting itu persiapan dulu," jelas Adriana.
Apakah pemerintah tidak ada political will untuk melakukan dialog di Papua? "Pemerintah sudah merespons dan Presiden pun sudah merespons, kita tinggal tunggu saja," tuturnya.
http://news.detik..com/read/2012/06/...am-kasus-papua
"DPR hanya serius untuk menyelesaikan kasus korupsi-korupsi, besar ataupun kecil. Sedangkan persoalan Papua, DPR tidak begitu serius. Jadi kita bisa menuntut DPR untuk membuat pansus. Jangan hanya fokus kepada isu-isu politik tapi isu-isu nasional seperti ini juga harus diprioritaskan," jelas pengamat sosial dan politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Saleh Daulay.
Hal itu disampaikan Saleh pada Talk Show DPD RI dengan tema 'Perspektif Indonesia: Papua Semakin Membara' di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (15/6/2012).
"Soalnya yang terjadi di sana adalah, aktor-aktor intelektual yang meraup untung di sana dengan adanya penembakan-penembakan," jelas Saleh.
Sementara peneliti LIPI yang juga masuk tim penyusun buku Papua Roadmap, Adriana Elisabeth, menilai pemerintah harus melakukan konsultasi publik di seluruh Papua, baik dengan warga asli atau pendatang.
"Dan pemerintah harus melakukan dialog dengan masyarakat Papua untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Yang harus dilakukan, tahapan pertama persiapan. Tapi itu saja belum dilakukan, jadi yang paling penting itu persiapan dulu," jelas Adriana.
Apakah pemerintah tidak ada political will untuk melakukan dialog di Papua? "Pemerintah sudah merespons dan Presiden pun sudah merespons, kita tinggal tunggu saja," tuturnya.
http://news.detik..com/read/2012/06/...am-kasus-papua
