Hal itu diungkapkan Jokowi dalam penyampaian visi dan misi.
![[imagetag]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_utHrc7O0NazJpP8-8P23uFWy7trbw5YyxShWAb4sneGPK3IioM9B7rTaUWaijuaKk6KvmbxOwJBBeAdv3qFOBd1A5nsp5hfYC_5adt=s0-d)
VIVAnews - Calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengajukan visi menjadikan Jakarta kota modern yang tertata rapi. Menurut Jokowi, kota modern itu memiliki tempat hunian yang layak dan terjangkau bagi warganya serta memiliki pemerintah yang berorientasi pada rakyat.
"Jakarta sebagai kota modern, bebas masalah-masalah macet, banjir, ketertiban umum, sampah," kata Jokowi di DPRD DKI Jakarta, Minggu 24 Juni 2012.
Menurut walikota Solo ini, pemerintah propinsi harus bisa menjamin hunian yang layak serta terjangkau bagi warga kota. Pembangunan masyarakat pun harus diorientasikan masyarakat yang toleran dan berkesadaran menjaga kota. "Semua pekerjaan, berorientasi kebutuhan kota," katanya.
Tak hanya itu, Jokowi menyentil kinerja Foke selama lima tahun mengelola Rp140 triliun APBD DKI Jakarta 2007-2012. "Lima tahun mendatang Rp180 triliun. Ini harus mulai ditata, posturnya harus mulai dikelola dengan baik, sehingga anggaran itu bermanfaat bagi kota," ujarnya.
Jokowi menyentil, dengan Rp140 triliun itu tidak ada hasil pembangunan fisik ataupun non fisik yang tampak selama era Foke. "Dengan Rp140 triliun mestinya kita bisa melihat hasil secara fisik maupun nonfisik. Busway sekarang baru 11 koridor, 5 tahun lalu sudah 10 koridor. Artinya selama 5 tahun hanya nambah 1 koridor," kata Jokowi, yang langsung disambut meriah pendukungnya.
"Banjir kanal timur, itu adalah program bagus mengurangi banjir. Tapi itu tidak menggunakan APBD Jakarta. Artinya tidak menggunakan yang 140 triliun," kata Jokowi.
Tapi pernyataan Jokowi itu langsung dibantah oleh Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Cucu A Kurnia. "Pak Jokowi salah besar kalau mengatakan Pemprov DKI tidak ikut mendanai KBT," kata Cucu A. Kurnia saat dikonfirmasi oleh wartawan.
Menurut Cucu, dari total dana pembangunan Kanal Banjir Timur Rp4,9 triliun, 52% atau sekitar Rp 2,6 triliun berasal dari APBD DKI, sisanya dari APBN sebesar Rp 2,3 triliun. "Angka itu jelas menunjukkan peran Pemprov DKI lebih besar. Sangat disayangkan kalau ada yang mengatakan KBT itu semuanya dari pemerintah pusat," kata Cucu.
Kata Cucu, ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas antara pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pemprov DKI Jakarta. "Kami di Pemprov ditugaskan dan bertanggung jawab dalam pembebasan tanah dengan APBD DKI, lalu Kementerian PU melakukan pengerukan," katanya.
Pembebasan lahan adalah bagian tersulit karena penuh dengan konflik sosial sebab berhubungan langsung dengan masyarakat. "Jadi bagaimana mungkin dikatakan Pemprov DKI tak berperan," katanya.
http://metro.vivanews.com/news/read/...-apbd-era-foke
Ane sebenarnya pendukung Jokowi,
tp kalau banyak pro kontra gini, lama-lama jadi mual ane :capedes
Yang bener siapa ya? :bingung
VIVAnews - Calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengajukan visi menjadikan Jakarta kota modern yang tertata rapi. Menurut Jokowi, kota modern itu memiliki tempat hunian yang layak dan terjangkau bagi warganya serta memiliki pemerintah yang berorientasi pada rakyat.
"Jakarta sebagai kota modern, bebas masalah-masalah macet, banjir, ketertiban umum, sampah," kata Jokowi di DPRD DKI Jakarta, Minggu 24 Juni 2012.
Menurut walikota Solo ini, pemerintah propinsi harus bisa menjamin hunian yang layak serta terjangkau bagi warga kota. Pembangunan masyarakat pun harus diorientasikan masyarakat yang toleran dan berkesadaran menjaga kota. "Semua pekerjaan, berorientasi kebutuhan kota," katanya.
Tak hanya itu, Jokowi menyentil kinerja Foke selama lima tahun mengelola Rp140 triliun APBD DKI Jakarta 2007-2012. "Lima tahun mendatang Rp180 triliun. Ini harus mulai ditata, posturnya harus mulai dikelola dengan baik, sehingga anggaran itu bermanfaat bagi kota," ujarnya.
Jokowi menyentil, dengan Rp140 triliun itu tidak ada hasil pembangunan fisik ataupun non fisik yang tampak selama era Foke. "Dengan Rp140 triliun mestinya kita bisa melihat hasil secara fisik maupun nonfisik. Busway sekarang baru 11 koridor, 5 tahun lalu sudah 10 koridor. Artinya selama 5 tahun hanya nambah 1 koridor," kata Jokowi, yang langsung disambut meriah pendukungnya.
"Banjir kanal timur, itu adalah program bagus mengurangi banjir. Tapi itu tidak menggunakan APBD Jakarta. Artinya tidak menggunakan yang 140 triliun," kata Jokowi.
Tapi pernyataan Jokowi itu langsung dibantah oleh Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Cucu A Kurnia. "Pak Jokowi salah besar kalau mengatakan Pemprov DKI tidak ikut mendanai KBT," kata Cucu A. Kurnia saat dikonfirmasi oleh wartawan.
Menurut Cucu, dari total dana pembangunan Kanal Banjir Timur Rp4,9 triliun, 52% atau sekitar Rp 2,6 triliun berasal dari APBD DKI, sisanya dari APBN sebesar Rp 2,3 triliun. "Angka itu jelas menunjukkan peran Pemprov DKI lebih besar. Sangat disayangkan kalau ada yang mengatakan KBT itu semuanya dari pemerintah pusat," kata Cucu.
Kata Cucu, ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas antara pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pemprov DKI Jakarta. "Kami di Pemprov ditugaskan dan bertanggung jawab dalam pembebasan tanah dengan APBD DKI, lalu Kementerian PU melakukan pengerukan," katanya.
Pembebasan lahan adalah bagian tersulit karena penuh dengan konflik sosial sebab berhubungan langsung dengan masyarakat. "Jadi bagaimana mungkin dikatakan Pemprov DKI tak berperan," katanya.
http://metro.vivanews.com/news/read/...-apbd-era-foke
Ane sebenarnya pendukung Jokowi,
tp kalau banyak pro kontra gini, lama-lama jadi mual ane :capedes
Yang bener siapa ya? :bingung
