Max Sopacua, Kandidat Pengganti Anas bila jadi Dilengserkan, Diperiksa KPK pula!

Max Sopacua.

KPK Periksa Max Sopacua sebagai Saksi Angelina
Jumat, 22 Juni 2012 | 10:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat asal Fraksi Partai Demokrat, Max Sopacua, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (22/6/2012). Max mengaku kedatangannya untuk diperiksa sebagai saksi bagi Angelina Sondakh, tersangka kasus dugaan suap penganggaran proyek Kementerian Pendidikan Nasional serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Secara terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha membenarkan kalau KPK menjadwalkan pemeriksaan Max sebagai saksi untuk Angelina. "Sebagai saksi bagi tersangka AS (Angelina Sondakh)," ucap Priharsa.

Menurut Max, dirinya dimintai keterangan sebagai anggota tim pencari fakta (TPF) Partai Demokrat yang disebut Muhammad Nazaruddin mengetahui aliran dana proyek wisma atlet ke sejumlah kader partai, termasuk ke Angelina. "Saya dimintai keterangan soal Angie, dulu kan diributkan soal TPF itu, ada beberapa anggota TPF yang dimintai keterangan atas usul Nazaruddin," kata Max di Gedung KPK, Jakarta, Jumat. Saat ditanya apakah benar Angelina menerima duit wisma atlet, Max mengatakan, hal tersebutlah yang akan diklarifikasi olehnya. "Nantilah kalau tanya soal itu, nanti kita jawab," ujarnya.

Selain dirinya, Max mengatakan, kalau anggota TPF lain seperti Benny K Harman, Ruhut Sitompul, dan Eddy Sitanggang akan ikut diperiksa sebagai saksi Angelina. Max sendiri mengaku tidak hadir dalam rapat yang disebut Nazaruddin membahas aliran dana. Mengenai apa yang disampaikan Angelina dalam pertemuan TPF tersebut, Max mengatakan akan menyampaikan hal itu ke penyidik. Dia menambahkan, kader Partai Demokrat mendapatkan arahan dari dewan pembina untuk mempercepat proses kasus yang melibatkan kader partai.

Seperti diberitakan, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin mengatakan kalau TPF tahu persis soal aliran dana ke DPR terkait proyek wisma atlet. Menurut Nazaruddin, di hadapan TPF, Angelina menjelaskan pembagian uang Rp 9 miliar yang masuk ke dewan. Dari Rp 9 miliar tersebut, kata Nazaruddin, Angelina mendapat jatah Rp 1,5 miliar. "Uangnya datang Rp 9 miliar itu dari dia (Angelina) sama Wayan Koster, diserahkan ke Mirwan Amir, jelaskan ke Anas Rp 2 miliar. Dia (Angelina) cuma nikmatin Rp 1,5 miliar. Rp 1,5 miliar ke pimpinan lain, ke ketua fraksi," kata Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (3/2/2012).
http://nasional.kompas.com/read/2012...Saksi.Angelina

Jhony Allen & Max Akan Gantikan Posisi Anas
Jumat, 15 Juni 2012, 15:45 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Posisi Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat terus digoyang. Wacana pelengseran Anas mencuat ke publik setelah para pendiri Partai Demokrat melakukan silaturahmi dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I. Acara silaturahmi tersebut dibuat oleh Forum Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat yang diketuai oleh Ventje Rumangkang, digelar di Hotel Sahid Jakarta, Rabu (13/6/2012) malam. Anas diundang tetapi tidak datang karena ada acara di daerah.

Wacana penggulingan Anas terus bergulir karena popularitas partai menurun akibat beberapa pengurus pusat terlibat kasus korupsi. Siapa yang akan gantikan Anas jika hal itu benar-benar terjadi? Ketua Divisi Komunikasi Publik Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Andi Nurpati menegaskan tidak ada wacana penggulingan Anas. Namun jika nantinya posisi Anas dicopot atau mengundurkan diri maka tanggung jawab dan tugas ketua umum akan dipegang oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. "Harus diangkat semacam presidium. Untuk sementara ada waketum," ujar Nurpati disela-sela acara nonton bareng di Plaza Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (15/6/2012).

Menurutnya, jika situasi ini terjadi DPP memiliki kewenangan untuk mengatur tugas-tugas yang ditinggalkan oleh ketua umum. "Kewenangan tertinggi itu ada di DPP, kecuali untuk menentukan capres dan cawapres," imbuhnya. Saat ini, posis Wakil Ketua Umum Partai Demokrat dijabat oleh dua orang yakni Jhony Allen dan Max Sopacua. Keduanya secara otomatis akan mengambil alih tugas Anas jika nantinya lengser sebelum kongres selanjutnya. "Itu otomatis. Kecuali itu dibentuk yang namanya presidium. Itu bersama-sama," ucap Nurpati
http://m.inilah.com/read/detail/1872...an-posisi-anas


ICW Desak KPK Periksa Max Sopacua
Selasa, 24 April 2012 21:31 wib

JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti dugaan adanya transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan tiga anggota DPR senilai lebih dari Rp1 triliun. Peneliti ICW, Febri Diansyah menilai sangat mungkin terjadi pelanggaran hukum dalam kasus tersebut. Apalagi Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) pernah membuka laporan soal dugaan adanya 2.000 transaksi mencurigakan melibatkan anggota DPR.

Beberapa bulan lalu, permasalahan itu pernah dibuka oleh PPATK saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR. "Dengan dasar itu, memang harus ditelusuri unsur korupsi atau pencucian uang," ungkap Febridiansyah saat dihubungi wartawan, Selasa (24/4/2012). Setiap transaksi mencurigakan, lanjut dia, memang belum tentu mengandung unsur pidana. Namun, Febri menekankan bahwa penyelidikan hukum sebaiknya mendalami data-data itu. "Baik PPATK maupun KPK memiliki kewenangan untuk itu," kata dia.

Kata dia, penyelidikan terhadap kasus dugaan transaksi mencurigakan Max Sopacua Cs semakin penting mengingat korupsi politik adalah akar dari masalah korupsi nasional. Bagi dia, korupsi politik memiliki efek domino yang luar biasa.

Dia mencontohkan, kasus calo anggaran DPR. Menurut dia, lantaran seorang politisi mendapatkan fee dari proses percaloan itu, proses anggaran yang telah disetujui, akan dipotong lagi oleh kepala daerah atau pelaksana untuk menutupi fee untuk politisi tersebut. "Belum lagi fee yang dikeluarkan selama proyek berlangsung. Akhirnya APBN rontok untuk membiayai praktik seperti itu. DPR itu fungsinya strategis. Kalau mau bersih, ya bersihkan DPR dulu," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, diduga melakukan transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai total lebih dari Rp1 triliun. Selain Max, ada dua nama lain yakni Sonny Waplau, juga dari Partai Demokrat, serta Yasti Soepredjo Mokoagow dari Partai Amanat Nasional
http://news.okezone.com/read/2012/04...sa-max-sopacua

----------------

Kagak ada benernya samasekali nih partai penguasa ini, kok pada sarat kasus-kasus korupsi melulu.