Meracik Kebijakan Seputar BBM: Kesejateraan Rakyat vs Kepentingan Pemerintah

Saat ini, pemerintah memang masih terus mengkaji berbagai opsi kebijakan soal pemberlakuan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Dalam hal ini, pemerintah tentunya akan memutuskan kebijakan yang memiliki risiko paling kecil yang berdampak pada kesejahteraan rakyat kecil. Keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat secara luas, terlihat dari adanya wacana larangan penggunaan BBM bersubsidi bagi mobil dinas pemerintah, mobil pribadi dengan kapasitas silinder mesin di atas 1500 cc,dan pengaturan penjualan BBM bersubsidi di daerah-daerah elit.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menegaskan bahwa tidak banyak opsi yang tersedia untuk menjaga APBN-P 2012 tetap sehat. Untuk itu, pemerintah telah menggarisbawahi tiga elemen opsi untuk menjaga agar APBN-P 2012 tetap aman dan sehat. Salah satunya adalah mengurangi secara signifikan penggunaan BBM bersubsidi (www.vivanews.com, 26 April 2012). Hal-hal di atas menggambarkan bahwa pemerintah saat ini masih kesulitan untuk menetapkam kebijakan terhadap rencana pembatasan subsidi BBM ini.

Kebijakan subsidi BBM pada dasarnya adalah masalah klasik yang memang dilematis bagi pemerintah. Pertimbangan pemerintah melakukan pembatasan BBM subsidi banyak dinilai hanya mengedepankan kepentingan aspek stabilitas politik, ketimbang mengukur dampaknya bagi masyarakat dalam jangka panjang. Persoalannya adalah kebijakan pembatasan subsidi BBM tersebut, ternyata tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur dan kebijakan turunannya. Sehingga bisa ditebak bahwa kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah akan diresistensi oleh masyarakat karena secara faktual kondisi riel di lapangan, akan berimplikasi secara kompleks dan berdampak pada terjadinya distablitas ekonomi, baik secara makro maupun mikro serta kebijakan tersebut mendorong terjadinya konflik politik kepentingan terkait quo vadis kebijakan pemerintah mengenai kebijakan politik energi yang selama ini memang tidak pernah efektif memberikan dampak positif bagi rakyat.

Mencegah Politisasi Isu kebijakan Pembatasan BBM subsidi
Pemanfaatan Isu kebijakan pembatasan subsidi BBM diprediksi akan dilakukan oleh Partai politik untuk menarik simpati rakyat jelang 2014. Upaya tersebut dilakukan dalam bentuk propaganda opini publik melalui media massa dan berbagai kesempatan di forum-forum diskusi untuk mengkritisi kebijakan. Tujuannya agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah Yudhoyono menimbulkan distabilitas politik dan ekonomi nasional secara masif.
Diprediksi pola ini akan digunakan sebagai agenda isu untuk mendestrukturisasi kebijakan pemerintah sekaligus mengangkat peluang bagi partai politik untuk menampilkan eksistensinya dimata publik secara positif. Dengan kata lain politik pencitraan akan dimainkan oleh partai politik dengan melakukan upaya penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Disamping itu, Isu kebijakan pembatasan BBM bersubsidi menjadi salah satu pola untuk menciptakan konflik masa terhadap pemerintah yang jauh lebih eskalatif untuk tujuan menggagalkan kebijakan.

Pola ini dilakukan oleh lawan politik pemerintah dan parpol politik yang akan memainkan "panggung BBM" untuk menjadikan isu pembatasan BBM merupakan momentum untuk mempolitisasi radikalisasi gerakan massa untuk tujuan mengeskalasi konflik dan menaikkan resistensi terhadap pemerintah SBY. Dengan demikian diprediksi, berbagai kelompok penekan dan anti pemerintah, akan melakukan brainstroming melalui opini di media massa secara rasional dan menyentuh dampak langsung kepentingan rakyat.

Sebagai masyarakat yang cerdas, bangsa Indonesia seharusnya bisa menilai apapun manuver dan politisasi yang dilakukan oleh para kelompok kepentingan yang hanya mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Masyarakat sudah bosan dan lelah dengan segala macam provokasi yang mengacu upaya pendelegitimasian pemerintah. Kondusifitas kehidupan berbangsa dan bernegara, kesejahteraan, dan perdamaian di Indonesia adalah target utama pengambil kebijakan. Dalam hal ini, masyarakat sudah selayaknya mendukung apapun keputusan terkait polemik BBM di bangsa ini.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...