Wakil Menteri Bukan Solusi
Selasa, 05 Juni 2012 , 21:12:00
JAKARTA – Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan, keberadaan Wakil Menteri (wamen) dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II memunculkan berbagai persoalan. Rieke menilai persoalan jabatan wamen selanjutnya tidak hanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi UU Kementrian Negara. "Ini soal keputusan dan kemampuan politik presiden," tegas Rieke, Selasa (5/6), di Jakarta. Rieke menegaskan bahwa selain soal putusan MK ini, ada sisi lain yang harus dipikirkan dari keberadaan wamen. "Apa urgensinya bagi kementrian terkait? Apa pentingnya bagi rakyat? Justru dalam hal ini kita bisa melihat orientasi keputusan politik dari seorang presiden," kata dia.
Ditegaskannya, yang juga perlu dipikirkan dari keberadaan Wamen adalah soal anggaran. Sebab dengan ada wamen, jelas akan menambah staf yang harus digaji pula. "Padahal isu penghematan selalu digembar-gemborkan bahkan rakyat diminta untuk berhemat," jelasnya.
Selain itu jika persoalannya adalah kemampuan menteri, maka Wamen bukanlah solusi. "Tapi ganti menteri dengan orang yang profesional dan bisa kerja. Yang membantu para menteri sudah ada eselon I dan eselon lain di bawahnya," papar dia.
Rieke menyebut keberadaan Wamen juga tak banyak membantu. Buktinya, adanya Wamen tak membuat kinerja kementrian menjadi lebih baik. "Yang diperlukan adalah sinergitas antara direktorat jenderal yang ada di kementrian dan komunikasi serta singkirkan ego sektotoral antar kementrian. Pengawasan ada di DPR, tapi kontrol dan instruksi terhadap menteri dan kementriannya, terutama ada di tangan seorang Presiden!" katanya.
http://www.jpnn.com/read/2012/06/05/...-Bukan-Solusi-
Seluruh Wamen Sedot Rp15 Miliar
Rabu, 06 Juni 2012 , 06:21:00
JAKARTA - Di luar konteks putusan Mahkamah Konstitusi (MK), berapa sebenarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk para wakil menteri (Wamen)? Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) telah membuat perhitungan. "APBN 2012 akan terkuras sia-sia untuk membiayai seluruh Wamen yang diangkat Presiden SBY sebesar Rp 15,1 miliar," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi di gedung DPR kemarin (5/6).
Dia mencontohkan, Kemenlu mengalokasikan anggaran Rp 728 juta untuk Wamen untuk tahun anggaran 2011. Jumlah itu meningkat pada 2012 menjadi Rp 753 juta. Sementara itu, Kemendikbud mengalokasikan anggaran Rp 600 juta untuk Wamen. Nah, angka Rp 15,1 miliar tersebut merupakan hitungan kasar Fitra. Asumsinya, setiap Wamen dipukul rata mendapat alokasi anggaran Rp 753 juta sesuai dengan anggaran Wamen di Kemenlu. "Alokasi anggaran Wamen per tahun akan terus naik seperti pada Kementerian Luar Negeri. Itu akan membebani APBN kita," tegasnya.
Padahal, lanjut Uchok, tugas para Wamen itu sebetulnya tidak begitu jelas. Dalam nomenklatur Kementerian Luar Negeri, tugas Wamen hanya mengoordinasi penanganan pendatang gelap (imigran) dan penyusunan bahan laporan Wamen kepada presiden dan wakil presiden. "Di luar itu, tidak ada nomenklatur yang lain lagi," kritik Uchok. Fungsi Wamen di Kemendikbud lebih minimalis. Hanya ada nomenklatur kesekretariatan Wamen. "Kalau begini namanya menghabiskan alokasi anggaran saja. Setiap tahun anggaran akan terus meningkat serta membebani uang pajak rakyat saja," ujarnya.
Uchok sebenarnya berharap MK membatalkan dan menghapus Wamen dari struktur kementerian atau lembaga negara. Sebab, keberadaannya tak lebih dari sekadar pemborosan anggaran negara yang secara disengaja oleh presiden. "Pemerintah melakukan politisasi terhadap pegawai negeri dengan modus membagi-bagi jatah kekuasaan di antara orang-orang istana," ungkapnya
http://www.jpnn.com/read/2012/06/06/...t-Rp15-Miliar-
Jelang Putusan MK, Wamendikbud: Emang Gue Pikirin
Selasa, 05/06/2012 09:14 WIB
![[imagetag]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_ussMlO8hRcUO8VRDRz2-PEahJ-SKKWnDz15HbV83TJkl5JKSUXB4L1N8s0Q-yUY2zwOnnPhr9ipNqq5BRFd1LUlzUxgrg8-NFAiTwvm5AzH6nx6jWzuZEo69K1MWug3ldfGB3XKccfObtclkLBpr_lNKVtAxDOs-9SytQ_GZjCLPoleean=s0-d)
Wamen Kemendikbud Bidang Kebudayaan,
Prof Ir Wiendu Nuryanti, M Arch Ph D
Jakarta Setali tiga uang dengan wakil menteri (wamen) yang lainnya, Wamendikbud Wiendu Nuryanti juga mengaku tidak masalah dengan apapun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait posisi Wamen di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) siang nanti. Wiendu tidak pernah memikirkan hal tersebut.
"Kalau kata (alm) Gus Dur, Emang Gue Pikirin, he he," tulis Wiendu dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Selasa (5/6/2012).
Wiendu mengatakan baginya membangun kebudayaan adalah perjuangan, dan perjuangan itu bisa dilakukan dari mana saja. "Kita tidak pernah berpikir masalah itu," cetusnya. Rencananya, sembilan 'wakil Tuhan' di MK akan menggelar sidang putusan terhadap gugatan yang diajukan Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) ini pada Selasa (5/6/2012) pukul 11.00 WIB. GN-PK dipimpin oleh Adi Warman dan TB Imamudin. Yusril Ihza Mahendra pernah menjadi saksi dalam sidang gugatan uji materi tersebut.
Pro kontra posisi Wamen bergulir semenjak posisi itu ada. Pihak yang mendukung keberadaan Wamen mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No 92 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara.
Wakil menteri diangkat dengan menggunakan dasar Pasal 10 UU No 39 Tahun 2008 tersebut. Pasal itu menyebutkan presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu saat terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus.
Sedangkan pihak yang kontra menilai pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945. Satu-satunya jabatan wakil yang disebut dalam UUD 1945 hanya jabatan wakil presiden, tidak disebut adanya wakil menteri. Sedangkan pasal 10 UU Kementerian Negara berbunyi 'Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu'. Jika gugatan pihak penggugat dikabulkan MK, maka posisi Denny Indrayana cs di sisi menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II harus dihapus.
http://news.detik..com/read/2012/06/...ng-gue-pikirin
--------------
Ucapan Wamen Mendiknas diatas , EGP, cukup arogan!
Menunjukkan si pejabat ybs tak begitu peduli dengan jabatan dan amamah yang diembannya saat ini. Sudah nyedot biaya besar dan tak menjadi solusi, kenapa jabatan Wamen itu harus dipertahankan?
Selasa, 05 Juni 2012 , 21:12:00
JAKARTA – Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan, keberadaan Wakil Menteri (wamen) dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II memunculkan berbagai persoalan. Rieke menilai persoalan jabatan wamen selanjutnya tidak hanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi UU Kementrian Negara. "Ini soal keputusan dan kemampuan politik presiden," tegas Rieke, Selasa (5/6), di Jakarta. Rieke menegaskan bahwa selain soal putusan MK ini, ada sisi lain yang harus dipikirkan dari keberadaan wamen. "Apa urgensinya bagi kementrian terkait? Apa pentingnya bagi rakyat? Justru dalam hal ini kita bisa melihat orientasi keputusan politik dari seorang presiden," kata dia.
Ditegaskannya, yang juga perlu dipikirkan dari keberadaan Wamen adalah soal anggaran. Sebab dengan ada wamen, jelas akan menambah staf yang harus digaji pula. "Padahal isu penghematan selalu digembar-gemborkan bahkan rakyat diminta untuk berhemat," jelasnya.
Selain itu jika persoalannya adalah kemampuan menteri, maka Wamen bukanlah solusi. "Tapi ganti menteri dengan orang yang profesional dan bisa kerja. Yang membantu para menteri sudah ada eselon I dan eselon lain di bawahnya," papar dia.
Rieke menyebut keberadaan Wamen juga tak banyak membantu. Buktinya, adanya Wamen tak membuat kinerja kementrian menjadi lebih baik. "Yang diperlukan adalah sinergitas antara direktorat jenderal yang ada di kementrian dan komunikasi serta singkirkan ego sektotoral antar kementrian. Pengawasan ada di DPR, tapi kontrol dan instruksi terhadap menteri dan kementriannya, terutama ada di tangan seorang Presiden!" katanya.
http://www.jpnn.com/read/2012/06/05/...-Bukan-Solusi-
Seluruh Wamen Sedot Rp15 Miliar
Rabu, 06 Juni 2012 , 06:21:00
JAKARTA - Di luar konteks putusan Mahkamah Konstitusi (MK), berapa sebenarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk para wakil menteri (Wamen)? Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) telah membuat perhitungan. "APBN 2012 akan terkuras sia-sia untuk membiayai seluruh Wamen yang diangkat Presiden SBY sebesar Rp 15,1 miliar," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi di gedung DPR kemarin (5/6).
Dia mencontohkan, Kemenlu mengalokasikan anggaran Rp 728 juta untuk Wamen untuk tahun anggaran 2011. Jumlah itu meningkat pada 2012 menjadi Rp 753 juta. Sementara itu, Kemendikbud mengalokasikan anggaran Rp 600 juta untuk Wamen. Nah, angka Rp 15,1 miliar tersebut merupakan hitungan kasar Fitra. Asumsinya, setiap Wamen dipukul rata mendapat alokasi anggaran Rp 753 juta sesuai dengan anggaran Wamen di Kemenlu. "Alokasi anggaran Wamen per tahun akan terus naik seperti pada Kementerian Luar Negeri. Itu akan membebani APBN kita," tegasnya.
Padahal, lanjut Uchok, tugas para Wamen itu sebetulnya tidak begitu jelas. Dalam nomenklatur Kementerian Luar Negeri, tugas Wamen hanya mengoordinasi penanganan pendatang gelap (imigran) dan penyusunan bahan laporan Wamen kepada presiden dan wakil presiden. "Di luar itu, tidak ada nomenklatur yang lain lagi," kritik Uchok. Fungsi Wamen di Kemendikbud lebih minimalis. Hanya ada nomenklatur kesekretariatan Wamen. "Kalau begini namanya menghabiskan alokasi anggaran saja. Setiap tahun anggaran akan terus meningkat serta membebani uang pajak rakyat saja," ujarnya.
Uchok sebenarnya berharap MK membatalkan dan menghapus Wamen dari struktur kementerian atau lembaga negara. Sebab, keberadaannya tak lebih dari sekadar pemborosan anggaran negara yang secara disengaja oleh presiden. "Pemerintah melakukan politisasi terhadap pegawai negeri dengan modus membagi-bagi jatah kekuasaan di antara orang-orang istana," ungkapnya
http://www.jpnn.com/read/2012/06/06/...t-Rp15-Miliar-
Jelang Putusan MK, Wamendikbud: Emang Gue Pikirin
Selasa, 05/06/2012 09:14 WIB
Wamen Kemendikbud Bidang Kebudayaan,
Prof Ir Wiendu Nuryanti, M Arch Ph D
Jakarta Setali tiga uang dengan wakil menteri (wamen) yang lainnya, Wamendikbud Wiendu Nuryanti juga mengaku tidak masalah dengan apapun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait posisi Wamen di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) siang nanti. Wiendu tidak pernah memikirkan hal tersebut.
"Kalau kata (alm) Gus Dur, Emang Gue Pikirin, he he," tulis Wiendu dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Selasa (5/6/2012).
Wiendu mengatakan baginya membangun kebudayaan adalah perjuangan, dan perjuangan itu bisa dilakukan dari mana saja. "Kita tidak pernah berpikir masalah itu," cetusnya. Rencananya, sembilan 'wakil Tuhan' di MK akan menggelar sidang putusan terhadap gugatan yang diajukan Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) ini pada Selasa (5/6/2012) pukul 11.00 WIB. GN-PK dipimpin oleh Adi Warman dan TB Imamudin. Yusril Ihza Mahendra pernah menjadi saksi dalam sidang gugatan uji materi tersebut.
Pro kontra posisi Wamen bergulir semenjak posisi itu ada. Pihak yang mendukung keberadaan Wamen mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No 92 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara.
Wakil menteri diangkat dengan menggunakan dasar Pasal 10 UU No 39 Tahun 2008 tersebut. Pasal itu menyebutkan presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu saat terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus.
Sedangkan pihak yang kontra menilai pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945. Satu-satunya jabatan wakil yang disebut dalam UUD 1945 hanya jabatan wakil presiden, tidak disebut adanya wakil menteri. Sedangkan pasal 10 UU Kementerian Negara berbunyi 'Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu'. Jika gugatan pihak penggugat dikabulkan MK, maka posisi Denny Indrayana cs di sisi menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II harus dihapus.
http://news.detik..com/read/2012/06/...ng-gue-pikirin
--------------
Ucapan Wamen Mendiknas diatas , EGP, cukup arogan!
Menunjukkan si pejabat ybs tak begitu peduli dengan jabatan dan amamah yang diembannya saat ini. Sudah nyedot biaya besar dan tak menjadi solusi, kenapa jabatan Wamen itu harus dipertahankan?
