Sutan Bhatoegana: "Isu Pelengseran Anas Tidak Benar"

"Isu Pelengseran Anas Tidak Benar"
Tidak ada rencana untuk penggulingan Anas di pertemuan esok?
Selasa, 12 Juni 2012 19:23 WIB

JAKARTA, Jaringnews.com - Para pendiri Partai Demokrat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat bersama para pengurus DPP dan DPD I Demokrat akan menggelar pertemuan di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (13/6) esok. Pertemuan ini akan dipimpin Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Sejumlah kalangan menyebut, dalam pertemuan ini juga dibahas mengenai Kongres Luar Biasa (KLB), yang berujung pada pelengseran Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum. Benarkah?

Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat Sutan Bathoegana buru-buru meluruskan hal ini. Kata dia, acara yang akan dilangsungkan besok merupakan acara peresmian Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat.

"Pak SBY selaku pendiri dan ketua Dewan Pembina akan memberikan pidato peresmian forum itu. Tidak ada perencanaan pelengseran Anas di situ," ujar Sutan kepada Jaringnews.com di Jakarta, Selasa (12/6).

Sekedar penegasan, tidak ada rencana untuk penggulingan Anas di pertemuan esok? "Alih-alih merencanakan penggulingan Anas, pertemuan ini justru deklarasi solid Demokrat di tengah gonjang-ganjing dan turbulensi kasus yang di-blow up terhadap Demokrat saat ini," ujar Ketua Komisi VII DPR RI ini.

Sutan menambahkan, pengurus DPD I Demokrat saat ini sudah sampai di Jakarta. "Malam ini semua ketua DPD I kumpul di Cikeas untuk berdialog dengan SBY selaku ketua Dewan Pembina," tutup Sutan.
http://www.jaringnews.com/politik-pe...as-tidak-benar

KISRUH PARTAI DEMOKRAT
"Gerbong" Anas Segera Disingkirkan
Kamis, 2 Februari 2012

JAKARTA (Suara Karya): "Perang saudara" di tubuh Partai Demokrat makin seru saja. Figur-figur penting yang selama ini dikenal sebagai gerbong Ketua Umum Anas Urbaningrum disebut-sebut akan disingkirkan.

Menurut kabar yang beredar, termasuk dalam skenario tersebut adalah rencana penggeseran sejumlah kader Partai Demokrat dari posisi pimpinan komisi di DPR.

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman, yang getol membela Anas dan kerap seperti membiarkan Menkumham Amir Syamsuddin menjadi bulan-bulanan dalam rapat kerja DPR, disebut-sebut termasuk kader yang akan digeser.
Ihwal rencana perombakan itu dibenarkan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR M Jafar Hafsah. Menurut dia, saat ini rencana itu dalam pematangan. "Kalau pergeseran, tentu putaran-putaran. Ya, setiap saat. Tentu tidak ada batas waktu. Sudah setahun setengah (tak dilakukan perombakan), ya (sekarang) sudah waktu yang pas," katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/2).
Jafar menuturkan, penggantian kader yang menjadi pimpinan komisi di DPR sedang dalam penggodokan.

DPP Partai Demokrat dan fraksi di DPR, katanya, akan mengambil keputusan bersama mengenai itu dalam waktu dekat ini.
Jafar enggan membocorkan siapa-siapa yang akan digeser. Menurut dia, pada saatnya itu diumumkan. "Siapa-siapa yang digeser, tidak bisa kita katakan sekarang," ujarnya.

Menurut kabar yang santer beredar, Benny K Harman termasuk figur yang akan dilengserkan dari posisi Ketua Komisi III DPR. Nama-nama pengganti Benny pun mulai beredar, yang notabene berasal dari lain kubu. Misalnya Didi Irawadi Syamsuddin, anak anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Amir Syamsuddin.
Namun Didi Irawadi sendiri mengaku belum mendengar isu itu. "Pak Benny sudah paling bagus di Komisi III," katanya berkilah saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (1/2).

Di lain pihak, Benny mengaku siap diganti dari posisi Ketua Komisi III. Namun dia mengaku tak tahu mengenai rencana rotasi itu. "Tanya sama ketua (fraksi). Saya belum tahu," ujarnya.

Menurut Benny, rotasi adalah hal wajar. Itu, katanya, tidak berpengaruh apa pun terhadap dirinya. "Terlalu lama (menjabat) juga bosan," ucapnya.
Benny tak bisa menilai kinerjanya sendiri selama menjabat Ketua Komisi III DPR. Dia menyerahkan soal itu kepada masyarakat.

Apakah rencana rotasi itu terkait wacana penggulingan Anas Urbaningrum dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat? Benny tak bisa menjawab tegas. "Apa hubungannya?," kata dia balik bertanya.

Benny justru turut meminta KPK segera menuntaskan kasus Nazaruddin karena dia nilai sudah sangat merugikan Partai Demokrat. "Keterlambatan KPK menangani kasus Nazaruddin cenderung dipolitisasi kelompok tertentu untuk kepentingan mereka sendiri. Karena itu, saya meminta KPK memprioritaskan pengusutan perkara yang mendapat perhatian publik, seperti kasus Bank Century dan kasus wisma atlet," ujarnya.

Menurut Benny, KPK seharusnya memprioritaskan penuntasan kasus Nazaruddin ketimbang terus memancing kegaduhan di masyarakat.
"Prioritas pengusutan ini penting dilakukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dan mencegah kegaduhan politik yang sangat tidak produktif untuk membangun stabilitas demokrasi dan pemerintahan," tuturnya.
Benny juga meminta KPK memproses setiap kasus secara tegas dan tidak bias agar tidak melanggar prinsip HAM. Prioritas ini juga diperlukan agar kasus-kasus besar yang ditangani KPK ini tidak membuat publik berimajinasi sendiri-sendiri.

Tentu prinsip keadilan dan HAM harus tetap dijunjung tinggi," katanya.
Dalam pandangan Iberamsjah, rencana Partai Demokrat merotasi kader-kader yang duduk di kursi pimpinan komisi di DPR bisa jadi merupakan bagian upaya "penertiban". Namun, dia menilai, itu bukan solusi karena kisruh akan terus terjadi jika pucuk pimpinan partai tak ikut direorganisasi.

Menurut Iberamsjah, "perang" di tubuh Partai Demokrat sekarang ini merupakan pengulangan konflik internal sebelum rapat koordinasi pada Oktober 2011. Dalam konteks ini, kubu yang berseberangan dengan Anas Urbaningrum memanfaatkan kasus-kasus korupsi yang dilakukan M Nazaruddin untuk menggempur lawannya. Seperti dalam kasus korupsi pembangunan wisma atlet SEA Games XXVI, Anas dituding terlibat karena menerima dana yang dialirkan Nazaruddin.

"Berbagai cara akan dimanfaatkan lawan untuk menyerang dan menjatuhkan Anas. Kondisi ini berbahaya karena memelihara konflik yang rentan berkepanjangan," kata Iberamsjah, kemarin, di Jakarta.
Karena itu, menurut dia, solusi terbaik bagi Partai Demokrat adalah kepastian penggantian Anas Urbaningrum dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Langkah ini juga merupakan solusi untuk mengeliminasi kemerosotan kredibiltas partai berlambang bintang mercy itu.

"Jika tak ingin citra partai ini makin memburuk, sebaiknya Anas dicopot. Ini memang pahit di antara sejumlah pilihan," ujar Iberamsjah.
Dia menambahkan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tak punya pilihan atau alternatif lain kecuali mengganti Anas. "Meski memiliki hak veto untuk mempertahankan Anas, SBY tak akan mampu membendung desakan kader-kader yang berseberangan dengan kubu Anas," ujar Iberamsjah. Namun, yang menjadi persoalan, apakah SBY berani bersikap tegas terhadap Anas maupun jajaran petinggi lain Partai Demokrat yang terindikasi terlibat korupsi. "Penyelamatan partai tergantung Pak SBY. Kalau SBY tidak berbuat apa-apa, Demokrat hancur," kata Iberamsjah.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat mendesak KPK menuntaskan kasus Nazaruddin. Ini urgen, katanya, karena sejauh ini kasus tersebut lebih banyak berkembang dari sisi politis.
"Kasus wisma atlet kita harapkan jangan sampai menyandera KPK. Kalau penanganannya berlarut-larut, itu bisa mengurangi keyakinan masyarakat terhadap janji-janji pimpinan baru KPK untuk segera menuntaskan kasus-kasus besar seperti wisma atlet," ujar Martin.

Menurut Martin, seharusnya KPK gerak cepat melakukan pengusutan, termasuk mengejar semua pelaku kasus wisma atlet dan mereka yang terkait sepak-terjang Nazaruddin. "Awal-awal masa kerja pimpinan KPK yang sudah 1,5 bulan ini sangat penting untuk menunjukkan kredibilitas KPK di mata publik," kata Martin.

Bagi Martin, penuntasan dalam penegakan hukum lebih utama. Jangan sampai KPK terjebak isu politik yang meramaikan kasus Nazaruddin.
"Sebenarnya kasus ini kan sudah banyak diketahui publik melalui pemberitaan di peradilan. Yang dituntut masyarakat adalah langkah progresif agar kasus ini bisa selesai secepatnya," katanya.

Di pihak lain, Sekretaris Departemen Kominfo DPP Partai Demokrat Nurul Qomar menegaskan, pergeseran posisi anggota DPR dari Partai Demokrat di sejumlah komisi di DPR merupakan hal biasa. Awal Januari lalu saja, kata Qomar, terjadi perpindahan beberapa anggota dari satu komisi ke komisi lain.
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=296366
----------------

Seharusnya yang disingkirkan itu, yang berpotensi menjadi brutus-brutus di dekat-dekat 2014 nanti ... :D
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...