http://m.mediaindonesia.com/index.ph...edung_Baru_KPK
Mari kita sama sama membantu KPK, semoga Indonesia menjadi lebih baik
Quote:
| JAKARTA--MICOM: Koalisi Masyarakat Sipil Koin Untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terdiri dari tokoh lintas masyarakat mendukung penuh rencana penggalangan dana masyarakat untuk membangun gedung baru KPK. Disampaikan salah satu anggota koalisi masyarakat di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/6) malam, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti bersama dengan rekan-rekannya mendukung penuh rencana KPK itu. Ia beranggapan rencana itu merupakan salah satu persoalan untuk mempertahankan eksistensi KPK. Banyak anggapan yang berdedar di kalangan para politisi Senayan bahwa eksistensi KPK hanyalah lembaga ad hoc. Namun banyak diketahui juga sejumlah upaya Komisi III DPR untuk mengerdilkan dan membubarkan KPK. Juga ada upaya agar KPK tidak dapat bergerak secara leluasa dan memiliki ruangan yang cukup untuk melakukan tugas. "Kami sudah mendapat penjelasan dari para pimpinan KPK bahwa anggaran pembangunan gedung baru ini tidaklah terlalu besar jika dibandingkan dengan proyek Hambalang. Bangunan 27.600 m2 dengan ruang kerja 800 m2 dan hanya menelan anggaran sekitar Rp200 miliar," ujarnya. Aktivis antikorupsi Indonesia Teten Masduki saat ditemui di tempat yang sama juga memberikan dukungan kepada KPK. Ia mengaku saat ini KPK merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang paling dapat dibanggakan. Pasalnya, dengan peningkatan fasilitas yang diberikan KPK tentunya akan semakin meningkatkan kinerja dalam tugasnya untuk memberantas korupsi. Tidak hanya itu. Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko juga sudah menyiapkan nomor rekening bagi masyarakat yang ingin memberikan sumbangan bagi pembangunan gedung baru KPK. Namun, Danang mengatakan besarnya nominal uang sudah dibatasi yakni di bawah Rp10 juta. "Saat ini kami masih menggunakan rekening ICW di Bank BNI cabang Melawai dengan nomor rekening 0056.124.374," jelasnya. Sumbangan itu juga tidak dapat menerima seluruh masyarakat Indonesia. Pasalnya, setiap masyarakat yang menyumbang akan terlebih dahulu dicek identitasnya. "Kami tidak ingin orang yang sedang berperkara dengan KPK juga turut mengeluarkan dana untuk itu," tutupnya. (FA/OL-5) |
