Andi Mallarangeg Curhat: "Kemenpora Dikadali Pemkab Bogor Soal Hambalang"

Andi Mallarangeng

Menpora Klaim Dikadali Pemkab Bogor Soal Hambalang
Selasa, 10 Juli 2012 18:01 WIB

JAKARTA, Jaringnews.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng mengaku tidak pernah diberi tahu pemerintah Kabupaten Bogor mengenai hasil studi kelayakan yang dilaporkan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM, bahwa kondisi tanah Hambalang rawan longsor. "Tidak ada, saya tidak pernah diberi tahu bahwa ada persoalan-persoalan itu," kata Andi di gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7).

Menpora mengatakan, dirinya hanya diberitahu soal Izin Mendirikan Bangunan (IMB). "Yang diberi tahu bahwa sudah ada studi kelayakan. Saya hanya diberitahu soal kelayakan Izin IMB dan tinggal melanjutkan lagi proyek ini," tukasnya. Dia juga ingin mengetahui berbagai penyimpangan yang terjadi di instansinya. Menpora memberi izin instansinya diperiksa jika ada pengusutan lebih lanjut. "Bila ada penyimpangan silahkan diusut dan saya juga mau tahu dimana saja letak penyimpangan-penyimpanan itu," terang Andi.

Terkait kontur tanah Hambalang, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, Surono dalam rapat kerja dengan Menpora dan Komisi X menjelaskan, sifat tanah yang dipergunakan untuk proyek pusat pendidikan dan sarana olahraga di Hambalang, Jawa Barat, merupakan gerakan tanah tinggi dan tidak bisa diubah. "Hambalang itu di daerah merah, artinya mempunyai daerah zona kerentanan pergerakan tanah tinggi, dan sering terjadi longsor," jelas Surono saat Rapat Kerja dengan Kemenpora dan Komisi X digedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7).
http://www.jaringnews.com/politik-pe...soal-hambalang

HAMBALANG
Adhiyaksa Dault dan Andi Mallarangeng Hanya Melanjutkan Saja
Jum'at, 01 Juni 2012 , 00:03:00 WIB

RMOL. Dugaan keterlibatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Andi Mallarangeng dalam Proyek Sport Hambalang, Bogor, Jawa Barat tidak membuat partai Demokrat semakin tersandra. Keyakinan itu disampaikan Ketua Komisi III, I Gede Pasek Suardika. Pasalnya Hambalang merupakan proyek lama sebelum presiden SBY dan Andi Mallarangeng menjabat. "Kami (Demokrat) tidak merasa tersandera dengan kasus Hambalang, karena kami yakin hambalang ini kasus lama," ucap Pasek yang Ketua DPP Partai Demokrat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (Kamis, 31/5).

Pasek bilang, Hambalang bukan barang baru, Hambalang ada sebelum Partai Demokrat ada. "Hambalang ini kalau dilihat historisnya, ada sebelum SBY menjadi presiden. Siapa presiden waktu itu? dan belum ada Kemenpora, itu masih di Dirjen Olahraga di Depdiknas. Nah siapa menteri waktu itu?," kata Pasek mempertanyakan. "Nah, sekarang kalau mempertanyakan, kok ambles dan dikaitkan dengan Andi Mallarangeng di sana. Salah kalau mengambil kesimpulan seperti itu," sambungnya.

Lokasi Hambalang sebagai pusat olahraga itu sudah ditentukan pada waktu menteri Pendiknas. Yang menentukan lokasi bukan Adhiyaksa Dault dan bukan Andi mallarangeng. Tapi pada waktu Mendikbud sebelum pemerintahan SBY. "Pemilihan lokasi Hambalang (sebagai pusat kegiatan olahraga) itu sejak Mei tahun 2004 dengan menggunakan dana APBN 2004 dan sudah terbayar. Bekas Menpora Adhiyaksa Dault dan Andi Mallarangeng hanya melanjutkan lokasi yang sudah dipilih," sambungnya
http://www.rmol.co/read/2012/06/01/6...anjutkan-Saja-

Hari Ini Panja Hambalang Panggil Andi Mallarangeng
Selasa, 10 Juli 2012 | 10:20 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Panitia Kerja (Panja) Komisi X DPR terkait proyek pembangunan kompleks olah raga di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, memanggil Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Andi Mallarangeng. Berdasarkan agenda Komisi X akan mengundang tiga pihak yaitu Menpora, Dirjen Cipta Karya dari Kementerian PU, pihak perencana, pelaksanan dan pengawas pembangunan. Menpora sudah tiba di ruangan Komisi X pukul 10.15 WIB. Namun rapat panja belum dimulai karena masih menunggu anggota Komisi X lainnya.

Sebagaimana diberitakan, proyek pembangunan kompleks olah raga diduga bermasalah. Beberapa anggota Komisi X tidak mengetahui pembahasan anggaran untuk pembangunan sebesar Rp2,5 triliun. Selain itu, proyek tersebut dinilai terlalu dipaksakan. Struktur tanah di Hambalang tidak cocok untuk pembangunan gedung bertingkat. Salah satu bangunan di kompleks yang sudah dibangun ambles
http://nasional.inilah.com/read/deta...i-mallarangeng


Adyaksa: Andi Ubah Total, Tak Lanjutkan Hambalang
SELASA, 10 JULI 2012 | 06:16 WIB

TEMPO.CO , Jakarta:Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adyaksa Dault mengaku keberatan jika proyek Hambalang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang kini bermasalah merupakan kelanjutan proyek dari masa kepemimpinannya. "Saya keberatan kalau Andi (Menpora saat ini) mengklaim hanya melanjutkan proyek dari Saya," kata Adyaksa saat dihubungi oleh Tempo, Senin, 9 Juli 2012.

Dia menjelaskan, Menteri Andi tak melanjutkan apa yang sudah diprogramkan ketika dirinya masih menjabat sebagai Menpora tahun 2004-2009 lalu. "Itu bukan melanjutkan, tapi mengubah total," kata dia tentang proyek Hambalang. Awalnya Adyaksa hanya ingin membangun komplek sekolah olahraga di Bukit Hambalang, Bogor. "Bukan sport center. Entah otak cerdas siapa yang mengubah proyek itu dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang belum ada," ujar Adyaksa.

Hal serupa sebelumnya pernah terjadi terkait tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON). "Saya heran kenapa jadi dilaksanakan di Palembang," kata dia. Dia bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Rita Subowo sudah menyepakati PON dilaksanakan di tiga provinsi meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. "Itu yang kadang-kadang membuat saya marah, karena sebenarnya dia tak melanjutkan program yang sudah ada. Dia malah mengubah itu," kata Adyaksa.

Adyaksa heran, mengapa anggaran pembangunan Hambalang tiba-tiba membengkak dari Rp 125 miliar menjadi Rp 1,2 triliun. "Masa iya Menteri tidak tahu kalau ada penggunaan anggaran lebih dari Rp 50 miliar?," ujarnya. Padahal Menteri bertanggung jawab penuh sebagai Kuasa Pengguna Anggaran jika biaya yang dikeluarkan mencapai lebih dari Rp 50 miliar. "Yang lebih heran lagi, kenapa anggarannya bisa berubah dari single years menjadi tahun jamak. Padahal itu harus diajukan dari tahun anggaran sebelumnya. Jika tahun jamak, menteri dan sekertaris menteri menjadi penanggung jawab proyek," ujar dia
http://www.tempo.co/read/news/2012/0...tkan-Hambalang

------------

Kalau sudah paham diri bersalah, lebih baik mengaku salah, kagak usah ngeles dengan menyalahkan orang lain.