Sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, segera mendapatkan fasilitas perangkat teknologi informasi berupa iPad. Dalihnya untuk memudahkan tugas-tugas legislasi yang dijalankan para wakil rakyat tersebut. "Saat ini pengadaannya masih dalam proses tender," kata Sekertaris Dewan Kota Kupang, Balina Uly, Kamis, 12 Juli 2012.
Menurut Balina, anggaran untuk pengadaan iPad tersebut senilai lebih dari Rp 310 juta yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Harga iPad diperkirakan sekitar Rp 10 juta per unit. "Harganya bisa saja tidak mencapai Rp 10 juta, tergantung penawaran dari pihak ketiga," ujarnya.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Kupang, Irianus Rohi, membenarkan akan adanya pembagian iPad tersebut. "Kami sudah menganggarkan dana untuk pembeliannya," ucapnya. Irianus beralasan bahwa iPad sangat dibutuhkan oleh anggota DPRD. Selain lebih praktis, dapat mengurangi beban anggaran untuk foto kopi karena seluruh dokumen sidang disimpan dalam iPad. "Biaya foto kopi dokumen bisa dikurangi, bahkan dihilangkan," ucapnya. Irianus membantah ada beberapa anggota DPRD yang tidak bisa mengoperasikan iPad sehingga perlu dilakukan pelatihan. "Tidak perlu pelatihan lagi, karena saya yakin semua anggota DPRD bisa mengoperasikannya," tuturnya.
Pemberian iPad kepada 30 anggota DPRD Kota Kupang ditentang lembaga swadaya masyarakat Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR). "Apapun alasannya, tidak logis karena peralatan seperti itu belum merupakan kebutuhan bagi anggota DPRD," kata Ketua Bidang Anti Korupsi PIAR, Paul Sinlaeloe. Paul mengatakan, dalih bisa menghilangkan biaya foto kopi dokumen mengada-ada karena biaya foto kopi tetap ada sehingga dengan pembelian iPad terjadi dobel anggaran. Karena itu, Paul meminta anggaran pembelian iPad dialihkan untuk kepentingan yang lebih mendesak, diantaranya untuk membangun gedung sekolah karena faktanya jumlah ruang kelas masih kurang.
SUMBE
wedeeeeww...
beli ipad sampe 10 juta?
Menurut Balina, anggaran untuk pengadaan iPad tersebut senilai lebih dari Rp 310 juta yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Harga iPad diperkirakan sekitar Rp 10 juta per unit. "Harganya bisa saja tidak mencapai Rp 10 juta, tergantung penawaran dari pihak ketiga," ujarnya.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Kupang, Irianus Rohi, membenarkan akan adanya pembagian iPad tersebut. "Kami sudah menganggarkan dana untuk pembeliannya," ucapnya. Irianus beralasan bahwa iPad sangat dibutuhkan oleh anggota DPRD. Selain lebih praktis, dapat mengurangi beban anggaran untuk foto kopi karena seluruh dokumen sidang disimpan dalam iPad. "Biaya foto kopi dokumen bisa dikurangi, bahkan dihilangkan," ucapnya. Irianus membantah ada beberapa anggota DPRD yang tidak bisa mengoperasikan iPad sehingga perlu dilakukan pelatihan. "Tidak perlu pelatihan lagi, karena saya yakin semua anggota DPRD bisa mengoperasikannya," tuturnya.
Pemberian iPad kepada 30 anggota DPRD Kota Kupang ditentang lembaga swadaya masyarakat Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR). "Apapun alasannya, tidak logis karena peralatan seperti itu belum merupakan kebutuhan bagi anggota DPRD," kata Ketua Bidang Anti Korupsi PIAR, Paul Sinlaeloe. Paul mengatakan, dalih bisa menghilangkan biaya foto kopi dokumen mengada-ada karena biaya foto kopi tetap ada sehingga dengan pembelian iPad terjadi dobel anggaran. Karena itu, Paul meminta anggaran pembelian iPad dialihkan untuk kepentingan yang lebih mendesak, diantaranya untuk membangun gedung sekolah karena faktanya jumlah ruang kelas masih kurang.
SUMBE
wedeeeeww...
beli ipad sampe 10 juta?
