Jaringnews.com- Ekonom dari INDEF, Didik J. Rachbini mengatakan, dana otonomi khusus (Otsus) yang digelontorkan pemerintah pusat ke Papua, yakni sekitar Rp 25 triliun sampai 30 triliun, seharusnya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.
Namun, lanjut dia, dana yang diberikan kepada masyarakat Papua itu hingga kini sepertinya tidak terserap dengan baik.
"Di sini ada peran pemerintah pusat dan daerah yang tidak beres, sehingga dana Otsus yang seharusnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Papua, kenyataannya tidak terserap dengan baik," ujar pria yang juga menjabat Ketua DPP Partai Amanat Nasional ini di Jakarta.
![[imagetag]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vyXJh4p0zgVrbslNQvV4B1NtUQ9CE5yjsshDM-r2d9yjKwZSaA9D1NoSN-aX_fV4AG9Ai4R-0Ir44Pwgv6S3Xz4txkwBapTq2OLa01wy1lyRUrQEAnM4O4WN_UJXHYF61pymLaoSUD65rAGWcLFbyV6Xxtxqo9=s0-d)
http://centraldemokrasi.com/berita/1...-rakyat-papua/
KPK kelihatannya agak tutup mata buat kasus TIPIKOR di papua?
Namun, lanjut dia, dana yang diberikan kepada masyarakat Papua itu hingga kini sepertinya tidak terserap dengan baik.
"Di sini ada peran pemerintah pusat dan daerah yang tidak beres, sehingga dana Otsus yang seharusnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Papua, kenyataannya tidak terserap dengan baik," ujar pria yang juga menjabat Ketua DPP Partai Amanat Nasional ini di Jakarta.
http://centraldemokrasi.com/berita/1...-rakyat-papua/
KPK kelihatannya agak tutup mata buat kasus TIPIKOR di papua?
