Mahfud MD Dukung Penggalangan Dana Gedung KPK
Friday, 29 June 2012 13:31
Semarang - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mendukung gerakan penggalangan dana oleh sejumlah elemen masyarakat yang akan disumbangkan untuk pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya kira penggalangan dana itu bagus sebagai suatu gerakan moral dan bentuk protes dari rakyat yang tidak anarkis terhadap ketidakpedulian pemerintah pada KPK," kata Mahfud di Semarang, Jumat (29/6).
Hal tersebut diungkapkan Mahfud MD, usai menghadiri Rapat Kerja Nasional Ikatan Advokat Indonesia 2012 di Semarang yang antara lain dihadiri Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman dan advokat kondang Todung Mulya Lubis.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud juga mengaku sependapat dengan mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh yang menyatakan bahwa penggalangan dana untuk pembangunan gedung baru KPK itu bukan gratifikasi yang dilarang undang-undang dan secara hukum tidak ada masalah.
"Menteri Keuangan sudah mengumumkan bahwa penggalangan dana untuk KPK merupakan hibah dan hibah kepada negara sudah dilakukan sejak dulu, seperti rakyat Aceh yang menyumbang pesawat Seulawah kepada pemerintah," ujar mantan politikus PKB itu.
Kendati mendukung penggalangan dana untuk gedung baru KPK, Mahfud sebenarnya mengaku lebih setuju jika hal tersebut ditangani sendiri KPK agar resmi pertanggungjawabannya.
"Pengumpulan dana diharapkan dilakukan oleh orang-orang yang kredibel dan bertanggung jawab, jangan sampai dijadikan alat untuk memperkaya pihak tertentu," kata Mahfud.
KPK memerlukan gedung baru untuk mendukung kinerja kegiatan pegawainya yang berjumlah 750 orang karena kantor yang digunakan saat ini dianggap sudah tidak layak.
Sejak tahun 2008-2009 usulan pembangunan gedung baru KPK sudah dilakukan, yakni senilai Rp 225 miliar dengan penganggaran multi-years selama tiga tahun.
Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibanding rencana gedung DPR yang melebihi Rp1 triliun, Wisma Atlet Rp200 miliar, juga anggaran untuk pembangunan Hambalang yang totalnya Rp 2,5 triliun. [TMA, Ant]
http://www.gatra.com/hukum/31-hukum/...ana-gedung-kpk
Dana pembangunan jauh lebih kecil dibanding membangun gedung DPR tapi hasil untuk menyelamatkan aset negara sangat besar...
Friday, 29 June 2012 13:31
Semarang - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mendukung gerakan penggalangan dana oleh sejumlah elemen masyarakat yang akan disumbangkan untuk pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya kira penggalangan dana itu bagus sebagai suatu gerakan moral dan bentuk protes dari rakyat yang tidak anarkis terhadap ketidakpedulian pemerintah pada KPK," kata Mahfud di Semarang, Jumat (29/6).
Hal tersebut diungkapkan Mahfud MD, usai menghadiri Rapat Kerja Nasional Ikatan Advokat Indonesia 2012 di Semarang yang antara lain dihadiri Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman dan advokat kondang Todung Mulya Lubis.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud juga mengaku sependapat dengan mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh yang menyatakan bahwa penggalangan dana untuk pembangunan gedung baru KPK itu bukan gratifikasi yang dilarang undang-undang dan secara hukum tidak ada masalah.
"Menteri Keuangan sudah mengumumkan bahwa penggalangan dana untuk KPK merupakan hibah dan hibah kepada negara sudah dilakukan sejak dulu, seperti rakyat Aceh yang menyumbang pesawat Seulawah kepada pemerintah," ujar mantan politikus PKB itu.
Kendati mendukung penggalangan dana untuk gedung baru KPK, Mahfud sebenarnya mengaku lebih setuju jika hal tersebut ditangani sendiri KPK agar resmi pertanggungjawabannya.
"Pengumpulan dana diharapkan dilakukan oleh orang-orang yang kredibel dan bertanggung jawab, jangan sampai dijadikan alat untuk memperkaya pihak tertentu," kata Mahfud.
KPK memerlukan gedung baru untuk mendukung kinerja kegiatan pegawainya yang berjumlah 750 orang karena kantor yang digunakan saat ini dianggap sudah tidak layak.
Sejak tahun 2008-2009 usulan pembangunan gedung baru KPK sudah dilakukan, yakni senilai Rp 225 miliar dengan penganggaran multi-years selama tiga tahun.
Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibanding rencana gedung DPR yang melebihi Rp1 triliun, Wisma Atlet Rp200 miliar, juga anggaran untuk pembangunan Hambalang yang totalnya Rp 2,5 triliun. [TMA, Ant]
http://www.gatra.com/hukum/31-hukum/...ana-gedung-kpk
Dana pembangunan jauh lebih kecil dibanding membangun gedung DPR tapi hasil untuk menyelamatkan aset negara sangat besar...
