NasDem Bakal Undang Khusus JK Bahas Capres
Kamis, 12 Juli 2012 | 09:22 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Partai Nasional Demokrat (NasDem) akan membuka ruang kepada mantan wakil presiden Jusuf Kalla untuk menjadi calon presiden 2014. Hal ini diakui Sekretaris Jendral Partai NasDem Ahmad Rofiq. Menurut Ahmad, Partai NasDem selama ini getol menyuarakan gerakan perubahan di Indonesia untuk kehidupan yang lebih baik. NasDem berharap ada yang merespon positif gerakan itu. "Partai NasDem merasa senang jika ada tokoh seperti pak JK yang merasa cocok dengan NasDem, itu artinya gagasan perubahan selama ini telah diterima semua kalangan," ujar Ahmad kepada INILAH.COM, Kamis (12/7/1202).
Disinggung persoalan calon presiden (capres), Partai NasDem belum membahasnya secara intens karena menilai menentukan capres saat ini masih terlalu dini. NasDem saat ini masih konsentrasi untuk kerja-kerja kepartaian. "Terkait masalah capres, pada saatnya akan mengundang secara khusus pak JK untuk membicarakannya lebih konkret," kata Ahmad.
Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali memberi sinyal kesiapannya untuk maju di Pilpres 2014. Meski tidak memberikan pernyataan tegas, namun Ketua Dewan Masjid Indonesia itu siap jika diminta rakyat Indonesia dan dicalonkan partai politik lainnya. "Kita lihat saja lah. Saya tidak mencari kekuasaan. Tapi kalau masyarakat menginginkan tentu saya tidak bisa menghindar," jelas JK di kediamannya di jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (11/7/1202).
http://nasional.inilah.com/read/deta...k-bahas-capres
Suara Golkar Terancam di Sulawesi
Ical Mulai Tebar Janji, Ancam Pecat JK
Senin, 02 Juli 2012 | 01:01:19 WITA
MAKASSAR, FAJAR -- Partai Golkar diprediksi sulit mendulang suara dominan di Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) pada pemilihan calon presiden mendatang, sekalipun basis massa berada di provinsi ini. Pengamat politik Universitas Hasanuddin, Adi Suryadi Culla mengatakan, popularitas Jusuf Kalla (JK) di Sulsel dipastikan sangat mempengaruhi peta kekuatan politik partai beringin rimbun itu. "Untuk pemilihan legislatif, mungkin iya. Tapi untuk pemilihan presiden, akar besar beringin di Sulsel bukanlah jaminan," ujar Adi Culla.
Kemarin, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie resmi mendeklarasikan pencalonan dirinya sebagai presiden RI di hadapan publik di Sentul International Convention Center (SICC). Dalam pidato yang disusun panjang itu, Ical -- sapaan akrab Aburizal -- mulai menyampaikan janji-janji politiknya sebagai capres. "JK sangat menentukan sikap pemilih Sulsel," tambah Adi yang dihubungi, malam tadi. Selain itu, menurut dosen ilmu politik Unhas ini, JK sangat dimungkinkan mencalonkan diri dalam Pilpres 2014 mendatang. "Baik itu dia mencalonkan diri, atau dicalonkan. Sejauh ini, JK memang belum memberikan pernyataan resmi. Namun, di beberapa kesempatan dia mengaku siap, jika saja dicalonkan," ujar dia.
Adi memprediksi, jika JK maju, mantan calon presiden dalam Pilpres 2009 tersebut, bisa mendulang suara mayoritas di Sulsel, bahkan di Sulawesi. "JK tidak hanya meraup suara dominan, tapi mayoritas. Mayoritas itu berarti di atas 50 persen," ujarnya. Bukan hanya itu, pencapresan JK juga bisa memicu sikap inkonsisten kader-kader Golkar di Sulsel. Beberapa alasan yang mendasari prediksi tersebut, di antaranya, tidak adanya calon kuat yang menonjol dalam Pilpres 2014 mendatang. "Tidak ada yang sepopuler SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Dalam bursa Pilpres sesuai hasil survei kemarin, hanya ada beberapa nama yang mengemuka, seperti Megawati, Prabowo, Jusuf Kalla, dan Aburizal," kata dia. Adi menjelaskan beberapa hasil survei yang menunjukkan kekuatan paket yang besar, jika JK berpasangan dengan salah satu kandidat. "Misalnya ketika JK menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati atau Prabowo. Tapi JK belum memberi putusan," jelasnya.
Ancam Pecat JK
Ketua DPP Golkar yang membidangi Pemenangan Pemilu di Indonesia Timur, Freddy Latumahina menyatakan, seluruh kader Golkar dilarang mencalonkan diri sebagai capres di luar Aburizal Bakrie. Jika ada yang melanggar, sanksinya adalah pemecatan, termasuk Jusuf Kalla. "Itu ada larangan, keputusan di rapimnas, di mana saja, siapa saja. Baik legislatif, ekskutif, gubernur, bupati, dilarang menjadi capres. Kalau ada anggota yang mencalonkan maka tentu dia diberhentikan," tegas ketua komisi A Rapimnas III yang membidangi organisasi,
Ancaman Freddy ini memantik reaksi dari internal Partai Golkar. Mantan Ketua DPP Partai Golkar 2004-2009, Zainal Bintang, Minggu, 1 Juli menegaskan, pernyataan Freddy tersebut salah alamat, dan jauh dari prinsip-prinsip demokratis yang dikembangkan Partai Golkar di era reformasi sekarang ini. "Pernyataan itu tujuannya hanya untuk melindungi Ical sebagai capres tunggal Partai Golkar," tegasnya. Zainal Bintang menilai, dengan kebijakan yang berbau diktator seperti itu, malah akan merugikan Partai Golkar. Lambat laun, kata dia, Ical akan menjadi musuh bersama, baik di internal maupun eksternal Partai Golkar. "Elite Golkar harusnya sadar, bahwa Ical memiliki banyak kelemahan. Makanya, jangan rajin mencetak banyak musuh," katanya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Partai Golkar, Syamsul Bachri meluruskan, tidak ada pengurus DPP yang pernah melontarkan ancaman pemecatan terhadap JK. Menurut dia, apa yang dipaparkan oleh Freddy hanyalah membacakan hasil keputusan rapimnas. Terpisah, Ketua Harian DPD Golkar Sulsel HM Roem menegaskan Golkar tidak akan pernah mencoba melakukan upaya yang tidak terpuji atau tidak simpatik kepada sosok sepenting HM Jusuf Kalla. "Apalagi jasa beliau cukup besar bagi Golkar," kata Roem.
Hanya saja, Roem membenarkan di internal Golkar ada aturan yang mengharuskan kader taat pada keputusan partai. Yang tidak taat akan terancam sanksi yang bertingkat atau beragam, tergantung jenis pelanggarannya. Roem menjelaskan aturan itu berlaku dari jenjang pemilihan kepala daerah hingga jenjang pemilihan rpsiden. "Itu peraturan yang dibuat justru di zaman JK. Jadi, namanya peraturan, tentu akan berlaku pada semua kader Golkar," tandas Roem.
http://beta.fajar.co.id/read-2012070...am-di-sulawesi
----------------
Sesumbar GOLKAR akan menang mutlak di Pemilu 2014, kayaknya harus di revisi besar-besaran. Apalagi pasca Pilkada DKI yang membuat malu elit partai besar semacam Golkar dan Demokrat. NASDEM jelas akan terus menyerang Golkar dari semua sisi dan kesempatan.
Kamis, 12 Juli 2012 | 09:22 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Partai Nasional Demokrat (NasDem) akan membuka ruang kepada mantan wakil presiden Jusuf Kalla untuk menjadi calon presiden 2014. Hal ini diakui Sekretaris Jendral Partai NasDem Ahmad Rofiq. Menurut Ahmad, Partai NasDem selama ini getol menyuarakan gerakan perubahan di Indonesia untuk kehidupan yang lebih baik. NasDem berharap ada yang merespon positif gerakan itu. "Partai NasDem merasa senang jika ada tokoh seperti pak JK yang merasa cocok dengan NasDem, itu artinya gagasan perubahan selama ini telah diterima semua kalangan," ujar Ahmad kepada INILAH.COM, Kamis (12/7/1202).
Disinggung persoalan calon presiden (capres), Partai NasDem belum membahasnya secara intens karena menilai menentukan capres saat ini masih terlalu dini. NasDem saat ini masih konsentrasi untuk kerja-kerja kepartaian. "Terkait masalah capres, pada saatnya akan mengundang secara khusus pak JK untuk membicarakannya lebih konkret," kata Ahmad.
Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali memberi sinyal kesiapannya untuk maju di Pilpres 2014. Meski tidak memberikan pernyataan tegas, namun Ketua Dewan Masjid Indonesia itu siap jika diminta rakyat Indonesia dan dicalonkan partai politik lainnya. "Kita lihat saja lah. Saya tidak mencari kekuasaan. Tapi kalau masyarakat menginginkan tentu saya tidak bisa menghindar," jelas JK di kediamannya di jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (11/7/1202).
http://nasional.inilah.com/read/deta...k-bahas-capres
Suara Golkar Terancam di Sulawesi
Ical Mulai Tebar Janji, Ancam Pecat JK
Senin, 02 Juli 2012 | 01:01:19 WITA
MAKASSAR, FAJAR -- Partai Golkar diprediksi sulit mendulang suara dominan di Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) pada pemilihan calon presiden mendatang, sekalipun basis massa berada di provinsi ini. Pengamat politik Universitas Hasanuddin, Adi Suryadi Culla mengatakan, popularitas Jusuf Kalla (JK) di Sulsel dipastikan sangat mempengaruhi peta kekuatan politik partai beringin rimbun itu. "Untuk pemilihan legislatif, mungkin iya. Tapi untuk pemilihan presiden, akar besar beringin di Sulsel bukanlah jaminan," ujar Adi Culla.
Kemarin, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie resmi mendeklarasikan pencalonan dirinya sebagai presiden RI di hadapan publik di Sentul International Convention Center (SICC). Dalam pidato yang disusun panjang itu, Ical -- sapaan akrab Aburizal -- mulai menyampaikan janji-janji politiknya sebagai capres. "JK sangat menentukan sikap pemilih Sulsel," tambah Adi yang dihubungi, malam tadi. Selain itu, menurut dosen ilmu politik Unhas ini, JK sangat dimungkinkan mencalonkan diri dalam Pilpres 2014 mendatang. "Baik itu dia mencalonkan diri, atau dicalonkan. Sejauh ini, JK memang belum memberikan pernyataan resmi. Namun, di beberapa kesempatan dia mengaku siap, jika saja dicalonkan," ujar dia.
Adi memprediksi, jika JK maju, mantan calon presiden dalam Pilpres 2009 tersebut, bisa mendulang suara mayoritas di Sulsel, bahkan di Sulawesi. "JK tidak hanya meraup suara dominan, tapi mayoritas. Mayoritas itu berarti di atas 50 persen," ujarnya. Bukan hanya itu, pencapresan JK juga bisa memicu sikap inkonsisten kader-kader Golkar di Sulsel. Beberapa alasan yang mendasari prediksi tersebut, di antaranya, tidak adanya calon kuat yang menonjol dalam Pilpres 2014 mendatang. "Tidak ada yang sepopuler SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Dalam bursa Pilpres sesuai hasil survei kemarin, hanya ada beberapa nama yang mengemuka, seperti Megawati, Prabowo, Jusuf Kalla, dan Aburizal," kata dia. Adi menjelaskan beberapa hasil survei yang menunjukkan kekuatan paket yang besar, jika JK berpasangan dengan salah satu kandidat. "Misalnya ketika JK menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati atau Prabowo. Tapi JK belum memberi putusan," jelasnya.
Ancam Pecat JK
Ketua DPP Golkar yang membidangi Pemenangan Pemilu di Indonesia Timur, Freddy Latumahina menyatakan, seluruh kader Golkar dilarang mencalonkan diri sebagai capres di luar Aburizal Bakrie. Jika ada yang melanggar, sanksinya adalah pemecatan, termasuk Jusuf Kalla. "Itu ada larangan, keputusan di rapimnas, di mana saja, siapa saja. Baik legislatif, ekskutif, gubernur, bupati, dilarang menjadi capres. Kalau ada anggota yang mencalonkan maka tentu dia diberhentikan," tegas ketua komisi A Rapimnas III yang membidangi organisasi,
Ancaman Freddy ini memantik reaksi dari internal Partai Golkar. Mantan Ketua DPP Partai Golkar 2004-2009, Zainal Bintang, Minggu, 1 Juli menegaskan, pernyataan Freddy tersebut salah alamat, dan jauh dari prinsip-prinsip demokratis yang dikembangkan Partai Golkar di era reformasi sekarang ini. "Pernyataan itu tujuannya hanya untuk melindungi Ical sebagai capres tunggal Partai Golkar," tegasnya. Zainal Bintang menilai, dengan kebijakan yang berbau diktator seperti itu, malah akan merugikan Partai Golkar. Lambat laun, kata dia, Ical akan menjadi musuh bersama, baik di internal maupun eksternal Partai Golkar. "Elite Golkar harusnya sadar, bahwa Ical memiliki banyak kelemahan. Makanya, jangan rajin mencetak banyak musuh," katanya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Partai Golkar, Syamsul Bachri meluruskan, tidak ada pengurus DPP yang pernah melontarkan ancaman pemecatan terhadap JK. Menurut dia, apa yang dipaparkan oleh Freddy hanyalah membacakan hasil keputusan rapimnas. Terpisah, Ketua Harian DPD Golkar Sulsel HM Roem menegaskan Golkar tidak akan pernah mencoba melakukan upaya yang tidak terpuji atau tidak simpatik kepada sosok sepenting HM Jusuf Kalla. "Apalagi jasa beliau cukup besar bagi Golkar," kata Roem.
Hanya saja, Roem membenarkan di internal Golkar ada aturan yang mengharuskan kader taat pada keputusan partai. Yang tidak taat akan terancam sanksi yang bertingkat atau beragam, tergantung jenis pelanggarannya. Roem menjelaskan aturan itu berlaku dari jenjang pemilihan kepala daerah hingga jenjang pemilihan rpsiden. "Itu peraturan yang dibuat justru di zaman JK. Jadi, namanya peraturan, tentu akan berlaku pada semua kader Golkar," tandas Roem.
http://beta.fajar.co.id/read-2012070...am-di-sulawesi
----------------
Sesumbar GOLKAR akan menang mutlak di Pemilu 2014, kayaknya harus di revisi besar-besaran. Apalagi pasca Pilkada DKI yang membuat malu elit partai besar semacam Golkar dan Demokrat. NASDEM jelas akan terus menyerang Golkar dari semua sisi dan kesempatan.
