LIPI: Lembaga Survei Perlu Dikritisi Independensi dan Kepentingannya
Sabtu, 14 Juli 2012, 15:48 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Peneliti LIPI Jaleswari Pramodhawardani mengatakan maraknya keberadaan lembaga survei yang hasil penelitiannnya dipublikasikan kepada masyarakat patut dikritisi independesi dan kepentingannya karena membawa objektivitas dan nilai ilmiah penelitian. "Angka hasil survei itu kadang tidak berbicara kebenaran tapi mengeliminasi kesalahan," katanya setelah diskusi "Kemampuan Media Sosial dalam Memprediksi Hasil Pemilihan Kepala Daerah" di Jakarta, Jumat
Jaleswari mengatakan kegemaran masyarakat terhadap angka menimbulkan pemahaman bahwa hasil lembaga survei itu merupakan data yang sudah mutlak kebenarannya. Padahal, menurut Jaleswari, hasil dari lembaga survei itu perlu dipertanyakan mengenai fakta dan kepentingan yang "bermain" di belakangnya. "Fakta itu begitu kompleks sehingga tidak bisa diwakilkan oleh angka-angka saja," kata dia. Beberapa waktu lalu sebelum pilkada dan menjelang pemilihan presiden 2014, sejumlah lembaga survei yang mengadakan penelitian tentang calon pemimpin baik dari segi popularitas dan elektabilitas. Mengenai pilkada, Jaleswari menilai data dari lembaga survei bisa dijadikan data awal, tapi tetap memperhatikan nilai faktualitas hasil penelitian tersebut.
Menurut Jaleswari, pada konteks politik, sebuah data awal dari hasil survei bisa dimodifikasi oleh para politikus sehingga substansi hasil penelitian bisa berlainan dengan realitas. Padahal, menurut Jaleswari, data survei tidak tidak bisa lepas dari kaidah penelitian. "Lembaga survei harus tetap menunjukkan kebenaran pada masyarakat, makanya ada adegium peneliti boleh salah tapi tidak boleh bohong," katanya.
http://www.republika.co.id/berita/na...kepentingannya
Pengamat: Lembaga Survei Bakal 'Habis' Bila tak Kredibel
Sabtu, 14 Juli 2012, 14:33 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar komunikasi politik, Henry Subiakto, mengatakan lembaga survei bisa semakin tidak dipercaya bila dalam putaran II Pilkada DKI Jakarta 2012 kembali menyuguhkan hasil survei yang meleset dan tidak akurat sebagaimana pada putaran I. "Lembaga survei bisa 'habis' dan tidak lagi dipercaya masyarakat bila surveinya di putaran II kembali meleset. Masyarakat bisa menilai bahwa lembaga survei melakukan kebohongan," kata dosen Universitas Airlangga, Surabaya itu saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (14/7).
Menurut Henry Subiakto, kesalahan dan ketidakakuratan hasil survei pada putaran I Pilkada DKI bisa terjadi karena dua kemungkinan. Yaitu, metodologi yang dilakukan salah sehingga sampel yang diambil tidak representatif; atau karena kesengajaan. Kalau kemungkinan pertama yang terjadi, kata dia, lembaga survei masih bisa dimaafkan, karena seorang peneliti bisa melakukan kesalahan. Tetapi bila hasil survei tidak akurat karena ada kepentingan mendukung calon tertentu, maka publik tidak akan memaafkan. "Peneliti itu boleh salah tetapi tidak boleh bohong. Lembaga survei itu menjual kredibilitas dan kepercayaan," katanya. Henry kemudian mencontohkan lembaga survei Gallup yang melakukan kesalahan saat pemilihan presiden Amerika Serikat pada 1948. Saat itu, Gallup menyatakan Harry S Truman sebagai petahana akan kalah dari pesaingnya, Thomas E Dewey.
Namun, ternyata hasil pemilihan presiden bertolak belakang dengan survei Gallup. Truman dinyatakan menang setelah meraup suara 49,6 persen, hanya unggul sedikit dibandingkan Dewey yang memperoleh suara 45,1 persen. "Ternyata kesalahan itu karena Gallup salah mengambil sampel. Mereka menyurvei masyarakat Amerika melalui telepon, padahal saat itu belum semua orang mempunyai telepon," terang Henry. Atas kesalahan survei itu, masyarakat Amerika kehilangan kepercayaan terhadap Gallup. Perlu waktu cukup lama bagi Gallup untuk memulihkan kepercayaan publik Amerika. "Lembaga survei di Indonesia harus belajar dari pengalaman Gallup. Meskipun saat melakukan survei mendapat dana dari tim sukses calon tertentu, tetapi tetap harus independen," katanya. Sebelum putaran I Pilkada DKI digelar, sudah beredar cukup banyak hasil survei yang hampir seluruhnya menyatakan keunggulan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Namun, hasil hitung cepat menyatakan kemenangan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama.
http://www.republika.co.id/berita/me...a-tak-kredibel
'Hasil Berbeda Lembaga Survei Bentuk Perlawanan Rakyat'
Kamis, 12 Juli 2012, 23:33 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida, mengingatkan, kinerja beberapa lembaga survei kini mulai memperoleh perlawanan rakyat pemilih, sebagaimana terjadi pada kasus Pemilukada DKI Jakarta. "Apalagi selama ini, seolah-olah hasil survei sepertinya menjadi (alat) promosi untuk 'incumbent'," ujarnya
kepada ANTARA di Jakarta, Kamis (12/7).
Dikatakannya, keunggulan (berdasarkan 'quick count' seluruh lembaga survei) pasangan Joko Widodo - Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) dalam Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta, mengindikasikan 'perlawanan' rakyat pemilih tersebut. "Tegasnya, informasi awal dari beberapa lembaga survei (yang diekspos saat pra Pemilukada) memperoleh perlawanan dari rakyat pemilih Jakarta," katanya. Laode Ida juga menilai, keungulan Jokowi-Ahok itu mengindikasikan kedewasaan dan kecerdasan masyarakat Jakarta dalam menentukan calon pemimpinnya begitu matang. "Rakyat tak terpengaruh dengan isu-isu sempit, melainkan lebih progresif dan matang," tuturnya.
Indikasi berikutnya, menurutnya, adanya keinginan masyarakat untuk memiliki figur pemimpin sederhana, seraya menolak sosok yang cenderung arogan. "Kemudian, keunggulan Jokowi-Ahok juga mengindikasikan masyarakat menginginkan Jakarta bisa lebih baik, ingin terbebas dari segudang masalah yang selama ini terus melanda Jakarta, seperti terutama kemacetan, banjir serta suasana tidak nyaman," demikian Laode Ida.
http://www.republika.co.id/berita/me...lawanan-rakyat
------------------
Preman di dunia propaganda dalam rangka pembentukan opini publik, ternyata kini bukan di monopoli oleh media pemberitaan seperti koran, tivi dan media on-line saja, tetapi juga Lembaga Ilmiah yang berprofessi menjadi lembaga Survei. Hanya saja, karena kepentingan bisnis yang menonjol, pada akhirnya kwalitas laporan lembaga survei politik itu tak lebih dari sampah, makanya lembaga survei seperti itu kerap dijuluki Lembaga Survei "Wani Piro" ... :D
Sabtu, 14 Juli 2012, 15:48 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Peneliti LIPI Jaleswari Pramodhawardani mengatakan maraknya keberadaan lembaga survei yang hasil penelitiannnya dipublikasikan kepada masyarakat patut dikritisi independesi dan kepentingannya karena membawa objektivitas dan nilai ilmiah penelitian. "Angka hasil survei itu kadang tidak berbicara kebenaran tapi mengeliminasi kesalahan," katanya setelah diskusi "Kemampuan Media Sosial dalam Memprediksi Hasil Pemilihan Kepala Daerah" di Jakarta, Jumat
Jaleswari mengatakan kegemaran masyarakat terhadap angka menimbulkan pemahaman bahwa hasil lembaga survei itu merupakan data yang sudah mutlak kebenarannya. Padahal, menurut Jaleswari, hasil dari lembaga survei itu perlu dipertanyakan mengenai fakta dan kepentingan yang "bermain" di belakangnya. "Fakta itu begitu kompleks sehingga tidak bisa diwakilkan oleh angka-angka saja," kata dia. Beberapa waktu lalu sebelum pilkada dan menjelang pemilihan presiden 2014, sejumlah lembaga survei yang mengadakan penelitian tentang calon pemimpin baik dari segi popularitas dan elektabilitas. Mengenai pilkada, Jaleswari menilai data dari lembaga survei bisa dijadikan data awal, tapi tetap memperhatikan nilai faktualitas hasil penelitian tersebut.
Menurut Jaleswari, pada konteks politik, sebuah data awal dari hasil survei bisa dimodifikasi oleh para politikus sehingga substansi hasil penelitian bisa berlainan dengan realitas. Padahal, menurut Jaleswari, data survei tidak tidak bisa lepas dari kaidah penelitian. "Lembaga survei harus tetap menunjukkan kebenaran pada masyarakat, makanya ada adegium peneliti boleh salah tapi tidak boleh bohong," katanya.
http://www.republika.co.id/berita/na...kepentingannya
Pengamat: Lembaga Survei Bakal 'Habis' Bila tak Kredibel
Sabtu, 14 Juli 2012, 14:33 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar komunikasi politik, Henry Subiakto, mengatakan lembaga survei bisa semakin tidak dipercaya bila dalam putaran II Pilkada DKI Jakarta 2012 kembali menyuguhkan hasil survei yang meleset dan tidak akurat sebagaimana pada putaran I. "Lembaga survei bisa 'habis' dan tidak lagi dipercaya masyarakat bila surveinya di putaran II kembali meleset. Masyarakat bisa menilai bahwa lembaga survei melakukan kebohongan," kata dosen Universitas Airlangga, Surabaya itu saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (14/7).
Menurut Henry Subiakto, kesalahan dan ketidakakuratan hasil survei pada putaran I Pilkada DKI bisa terjadi karena dua kemungkinan. Yaitu, metodologi yang dilakukan salah sehingga sampel yang diambil tidak representatif; atau karena kesengajaan. Kalau kemungkinan pertama yang terjadi, kata dia, lembaga survei masih bisa dimaafkan, karena seorang peneliti bisa melakukan kesalahan. Tetapi bila hasil survei tidak akurat karena ada kepentingan mendukung calon tertentu, maka publik tidak akan memaafkan. "Peneliti itu boleh salah tetapi tidak boleh bohong. Lembaga survei itu menjual kredibilitas dan kepercayaan," katanya. Henry kemudian mencontohkan lembaga survei Gallup yang melakukan kesalahan saat pemilihan presiden Amerika Serikat pada 1948. Saat itu, Gallup menyatakan Harry S Truman sebagai petahana akan kalah dari pesaingnya, Thomas E Dewey.
Namun, ternyata hasil pemilihan presiden bertolak belakang dengan survei Gallup. Truman dinyatakan menang setelah meraup suara 49,6 persen, hanya unggul sedikit dibandingkan Dewey yang memperoleh suara 45,1 persen. "Ternyata kesalahan itu karena Gallup salah mengambil sampel. Mereka menyurvei masyarakat Amerika melalui telepon, padahal saat itu belum semua orang mempunyai telepon," terang Henry. Atas kesalahan survei itu, masyarakat Amerika kehilangan kepercayaan terhadap Gallup. Perlu waktu cukup lama bagi Gallup untuk memulihkan kepercayaan publik Amerika. "Lembaga survei di Indonesia harus belajar dari pengalaman Gallup. Meskipun saat melakukan survei mendapat dana dari tim sukses calon tertentu, tetapi tetap harus independen," katanya. Sebelum putaran I Pilkada DKI digelar, sudah beredar cukup banyak hasil survei yang hampir seluruhnya menyatakan keunggulan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Namun, hasil hitung cepat menyatakan kemenangan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama.
http://www.republika.co.id/berita/me...a-tak-kredibel
'Hasil Berbeda Lembaga Survei Bentuk Perlawanan Rakyat'
Kamis, 12 Juli 2012, 23:33 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida, mengingatkan, kinerja beberapa lembaga survei kini mulai memperoleh perlawanan rakyat pemilih, sebagaimana terjadi pada kasus Pemilukada DKI Jakarta. "Apalagi selama ini, seolah-olah hasil survei sepertinya menjadi (alat) promosi untuk 'incumbent'," ujarnya
kepada ANTARA di Jakarta, Kamis (12/7).
Dikatakannya, keunggulan (berdasarkan 'quick count' seluruh lembaga survei) pasangan Joko Widodo - Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) dalam Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta, mengindikasikan 'perlawanan' rakyat pemilih tersebut. "Tegasnya, informasi awal dari beberapa lembaga survei (yang diekspos saat pra Pemilukada) memperoleh perlawanan dari rakyat pemilih Jakarta," katanya. Laode Ida juga menilai, keungulan Jokowi-Ahok itu mengindikasikan kedewasaan dan kecerdasan masyarakat Jakarta dalam menentukan calon pemimpinnya begitu matang. "Rakyat tak terpengaruh dengan isu-isu sempit, melainkan lebih progresif dan matang," tuturnya.
Indikasi berikutnya, menurutnya, adanya keinginan masyarakat untuk memiliki figur pemimpin sederhana, seraya menolak sosok yang cenderung arogan. "Kemudian, keunggulan Jokowi-Ahok juga mengindikasikan masyarakat menginginkan Jakarta bisa lebih baik, ingin terbebas dari segudang masalah yang selama ini terus melanda Jakarta, seperti terutama kemacetan, banjir serta suasana tidak nyaman," demikian Laode Ida.
http://www.republika.co.id/berita/me...lawanan-rakyat
------------------
Preman di dunia propaganda dalam rangka pembentukan opini publik, ternyata kini bukan di monopoli oleh media pemberitaan seperti koran, tivi dan media on-line saja, tetapi juga Lembaga Ilmiah yang berprofessi menjadi lembaga Survei. Hanya saja, karena kepentingan bisnis yang menonjol, pada akhirnya kwalitas laporan lembaga survei politik itu tak lebih dari sampah, makanya lembaga survei seperti itu kerap dijuluki Lembaga Survei "Wani Piro" ... :D
