INILAH.COM, Jakarta - Cagub DKI nomor urut enam, Alex Noerdin yang ber-KTP Palembang, dipastikan tak menggunakan hak suaranya pada pemungutan suara, besok (11/7/2012). Sebagai warga Palembang kepemimpinan Alex pun diragukan dalam membangun Jakarta.
Direktur Lembaga Kulturasi, Demokrasi dan Pembangunan Jakarta (DLKDPJ), Arman Zakaria, menilai hal itu sangat ironis mengingat calon yang bertarung di Pemilukada DKI Jakarta tak memiliki identitas DKI. Bukan tak mungkin sebagai warga luar Jakarta, cagub tersebut kurang adanya rasa memiliki.
Dia menyayangkan sebagai calon yang bertarung di Pemilukada DKI Jakarta, Alex tak mengantongi identitas DKI. "Masyarakat Jakarta harus mengetahui hal ini, karena di satu sisi mereka mengimbau pendukungnya untuk mencoblos, namun karena masalah administrasi kependudukan, mereka sendiri tidak bisa mencoblos," katanya.
Arman berharap, ke depan pemerintah merevisi undang-undang yang terkait dengan pemilihan gubenur maupun pemilihan wali kota dan bupati agar masalah domisili calon dapat direlevankan dengan daerah dimana pemilukada diselenggarakan.
"Jadi, ke depan takkan ada lagi cagub atau cawagub yang tak bisa ikut mencoblos hanya karena merupakan warga di luar daerah tempat dimana Pemilukada DKI diselenggarakan," kata dia.
Seperti diketahui, dari enam pasangan calon atau 12 orang calon gubernur dan wakil gubernur, ada tiga orang calon yang tidak akan mencoblos pada hari pemungutan suara. Ketiga calon tersebut adalah calon gubernur Alex Noerdin yang ber KTP Palembang, Joko Widodo masih ber-KTP Solo, dan Didik J Rachbini yang ber-KTP Depok. [yeh]
http://metropolitan.inilah.com/read/...alex-diragukan
Direktur Lembaga Kulturasi, Demokrasi dan Pembangunan Jakarta (DLKDPJ), Arman Zakaria, menilai hal itu sangat ironis mengingat calon yang bertarung di Pemilukada DKI Jakarta tak memiliki identitas DKI. Bukan tak mungkin sebagai warga luar Jakarta, cagub tersebut kurang adanya rasa memiliki.
Dia menyayangkan sebagai calon yang bertarung di Pemilukada DKI Jakarta, Alex tak mengantongi identitas DKI. "Masyarakat Jakarta harus mengetahui hal ini, karena di satu sisi mereka mengimbau pendukungnya untuk mencoblos, namun karena masalah administrasi kependudukan, mereka sendiri tidak bisa mencoblos," katanya.
Arman berharap, ke depan pemerintah merevisi undang-undang yang terkait dengan pemilihan gubenur maupun pemilihan wali kota dan bupati agar masalah domisili calon dapat direlevankan dengan daerah dimana pemilukada diselenggarakan.
"Jadi, ke depan takkan ada lagi cagub atau cawagub yang tak bisa ikut mencoblos hanya karena merupakan warga di luar daerah tempat dimana Pemilukada DKI diselenggarakan," kata dia.
Seperti diketahui, dari enam pasangan calon atau 12 orang calon gubernur dan wakil gubernur, ada tiga orang calon yang tidak akan mencoblos pada hari pemungutan suara. Ketiga calon tersebut adalah calon gubernur Alex Noerdin yang ber KTP Palembang, Joko Widodo masih ber-KTP Solo, dan Didik J Rachbini yang ber-KTP Depok. [yeh]
http://metropolitan.inilah.com/read/...alex-diragukan
