Terlalu ... Dibiaya Negara Rp 2,94-T Setahun, DPR hanya Bisa Selesaikan 2 UU

Ketua DPR RI: Setahun DPR RI hanya Selesaikan 2 Undang-undang
Kamis, 17 Mei 2012 08:25 WITA

JAKARTA, tribunkaltim.co.id - Ketua DPR RI Marzuki Alie membuka Rapat Paripurna DPR RI sekaligus menandai dimulainya kembali Masa Sidang DPR RI yang akan berlangsung hingga 13 Juli 2012 (42 hari kerja). Dalam pidatonya, Marzuki mengucapan belasungkawa mendalam serta keprihatinan terhadap korban dan keluarga korban kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak, Bogor, minggu lalu.

Di awal Masa Sidang terakhir Tahun Persidangan 2011-2012, Marzuki Ali mengungkap kendala-kendala yang membuat pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI tidak berjalan maksimal. Seperti diketahui, RUU prioritas yang telah disepakti DPR RI untuk tahun 2012 berjumlah 64. Namun, hingga saat ini, baru 2 RUU yang masuk dalam daftar prioritas tersebut yang berhasil dirampungkan. Undang-Undang tersebut yakni UU tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS) dan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu). Hal ini tentu dinilai memprihatinkan oleh banyak kalangan.

Selain kinerja DPR RI yang masih sering kesulitan mempertemukan kata sepakat pada materi-materi tertentu yang krusial, hambatan juga berasal dari pemerintah yang diharapkan agar dapat lebih memantapkan koordinasi dan konsolidasi internalnya. Oleh karena itu, dalam pidatonya, Marzuki mengingatkan perlunya dilakukan terobosan-terobosan dalam pembahasan RUU agar fungsi legislasi dapat dijalankan dengan lebih baik.

Dalam menjalankan fungsi anggaran, selain menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012, DPR telah mampu menuntaskan APBNP 2012. DPR pun akan segera menjadwalkan pembahasan tentang RAPBN 2013. Pembahasan pendahuluan APBN 2013 akan diagendakan pada masa sidang kali ini.

Beberapa isu yang mendapatkan perhatian khusus DPR pada masa sidang sebelumnya akan ditindaklanjuti pada masa sidang sekarang. Diantaranya mengenai persoalan pertanahan, perkebunan dan pertambangan yang terjadi di berbagai daerah. Masyarakat selama ini menganggap kasus-kasus yang memakan korban terjadi karena adanya penindasan pemilik modal yang kuat terhadap warga masyarakat yang lemah dan tidak berdaya. Untuk itu, DPR membuat Tim Pengawas Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria.
http://kaltim.tribunnews.com/2012/05...-undang-undang


Ketua DPR RI, Marzuki Alie

Tahun 2012 Ini Anggaran Belanja DPR Sebesar Rp2,94 Triliun
Minggu, 15 Januari 2012 19:28 WIB

JAKARTA--MICOM: Untuk tahun 2012 DPR memiliki anggaran belanja sebesar Rp2,94 triliun. Anggaran belanja tersebut terdiri dari anggaran belanja Sekretariat Jenderal DPR sebesar Rp857,13 miliar dan anggaran belanja dewan sebesar Rp2,09 triliun. Hal itu terungkap dari lampiran Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2012. Dari anggaran belanja tersebut, sebanyak Rp 709,63 miliar dialokasikan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPR.

Jika dirinci program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPR, terdiri dari perencanaan dan pengawasan sebesar Rp11,07 miliar, penyelenggaraan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik negara, dan perjalanan dinas Rp334,45 miliar, pengadaan perlengkapan sarana dan prasaran kantor Rp104,73 miliar, dan pemeliharaan dan penatausahaan sarana dan prasarana gedung Rp259,38 miliar.

Program-program lainnya yang masuk dalam anggaran belanja DPR adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp147,51 miliar, program pelaksanaan fungsi legislasi DPR Rp501,25 miliar, program pelaksanaan fungsi anggaran DPR Rp73,75 miliar, program pelaksanaan fungsi pengawasan DPR Rp280,81 miliar, dan program penguatan kelembagaan DPR Rp1,23 triliun
http://www.mediaindonesia.com/read/2...Rp294-Triliun-

Quote:

Inilah Proyek-Proyek BURT DPR di 2012 Selasa, 17 Januari 2012 10:15 wib JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merencanakan sejumlah proyek pengadaan untuk tahun anggaran 2012. Tak tanggung-tanggung alokasi anggaran untuk berbagai proyek itu mencapai Rp73,7 miliar. Berikut rincian pengadaan proyek dengan harga perkiraan sendiri (HPS) seperti dilansir dalam laman www.lpse.dpr.go.id. Pemeliharaan halaman Gedung DPR Zona B Rp1,8 miliar. Cleaning service Gedung DPR Zona A Rp5,38 miliar Pekerjaan kontrak service kompleks rumah jabatan di Kalibata: Rp36,3 miliar. Pekerjaan konsultan manajemen, ruang persidangan beserta fasilitas pendukung di wisma Griya Sabha, DPR, Kopo, Bogor: Rp4,88 miliar Pengadaan pencetakan Majalah Parlementari Rp2,97 miliar. Pengadaan pencetakan Buletin Parlementaria Rp3,59 miliar Pemeliharaan dan perawatan medis dan biaya makan hewan rusa di DPR Rp589 juta Pengadaan tenaga produksi TV Parlemen DPR Rp1.19 miliar Pengadaan pewangi (pengharum ruangan) DPR Rp1,59 miliar Pemeliharaan halaman Gedung DPR Zona A Rp2,13 miliar Cleaning service zona C DPR Rp4,71 miliar Cleaning service zona B DPR Rp4,87 miliar Outsourcing helpdesk Rp287 juta Langganan jasa internet Rp3,47 miliar http://news.okezone.com/read/2012/01...rt-dpr-di-2012

----------------

Bijimana mau produktif, kalau hari-hari kerjanya banyak di isi dengan hal-hal yang tak berguna? Bahkan, selagi rapat paripurna membicarakan nasib rakyat, banyak yang pada mendengkur ... :D