Wk Ketua MPR Mulai Wacanakan Ani-SBY untuk Capres 2014

Melani Dukung Ani Yudhoyono Capres 2014
Senin, 14 Mei 2012 | 16:49


Wakil Ketua MPR RI, Melani Leimena Suharli (kiri) dan anggota Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin tampil sebagai pembicara dalam dialog pilar negara yang bertema "Memperkuat Peran Politik Perempuan Dalam Konstitusi dan Praktik" di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (14/5). [SP/Charles Ulag] Wakil Ketua MPR RI, Melani Leimena Suharli (kiri) dan anggota Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin tampil sebagai pembicara dalam dialog pilar negara yang bertema "Memperkuat Peran Politik Perempuan Dalam Konstitusi dan Praktik" di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (14/5). [SP/Charles Ulag]



The Next Generation? ... Maybe!

[JAKARTA] Wakil Ketua MPR RI Melani Leimina Suharli mendukung Ani Yudhoyono sebagai capres 2014 mendatang.

Pencalonan istri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut, karena yang bersangkutan dianggap layak dan memenuhi kapasitas sebagai capres perempuan. Apalagi beliau sudah sepuluh tahun mendampingi Pak SBY sebagai Presiden RI. "Itu kalau boleh, saya menyalonkan Ibu Ani Yudhoyono sebagai capres 2014. Selain saya anggap beliau itu layak, dan sudah mempunyai pengalaman mendampingi Pak SBY selama sepuluh tahun terakhir ini, " tandas Melani dalam diskusi peran perempuan dalm konstitusi dan politik bersama politisi Partai Golkar, Nurul Arifin di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (14/5).

Politisi Demokrat tersebut berharap, munculnya politisi perempuan yang tersangkut masalah hukum, yang diduga melakukan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti Angelina Sondakh dan Wa Ode Nurhayati di DPR RI, jangan dijadikan kesimpulan bahwa perempuan itu tidak bisa menjadi pemimpin. "Kalau mereka yang tersangkut kasus hukum itu kan persoalan hukum, yang kebetulan perempuan. Jadi, jangan disamaratakan," katanya.

Selain itu, menjadi tugas partai untuk merekrut kaum perempuan yang berkualitas dan memadai, baik sebagai anggota parlemen maupun capres. "Memang kita memprioritaskan yang berkualitas dan populer, tapi kalau memang syarat itu tidak ada, yang penting kuantitasnya dulu yang harus dipenuhi, seperti kuota 30 % untuk caleg di DPR RI itu. Yang penting jangan sampai rakyat memilih karena uang atau money politics," ujarnya.

Nurul Arifin menegaskan, jika dirinya dan atau kaum perempuan terjun ke politik itu membutuhkan perjuangan yang panjang. "Jangankan menjadi capres, menjadi caleg saja dalam konstitusi masih ada ketentuan bahwa di antara nomor urut 1, 2, dan 3 itu harus ada perempuannya. Untuk duduk di nomor 1, maka menjadi wewenang partai. Di mana aturan itu diperlukan karena kondisi politiknya belum bagus. Kalau kesadarannya sudah bagus, maka tidak perlu diatur," tutur mantan artis layar lebar ini.

Padahal kalau mau menyontoh di Eropa, kata Nurul, jumlah perempuan yang terjun ke bisa 40 % sampai 80 %. Dan perubahan itu akan lebih mudah terwujud jika dilakukan oleh lelaki dan perempuan. "Hanya saja masih ada hambatan kultur di Indonesia, sehingga perempuan masih tersubordinasi dalam politik bangsa ini. Tapi, itu juga terjadi di dunia. Karena itu, kita akan terus berjuang tanpa harus meminta dibelaskasihani oleh lelaki," tambah Nurul.

Menyinggung capres perempuan, Nurul Arifin menegaskan bahwa siapapun yang mempunyai kapasitas berhak menjadi capres. Namun sepanjang sejarah politik di dunia, perempuan yang muncul menjadi pemimpin negara itu tidak lepas dari kekuatan lelaki di sekitarnya. "Sebutlah Megawati jelas putrinya Bung Karno, Ratu Atut Khosiyah putrinya Jawara Banten, dan untuk Ani Yudhoyono saya tak bisa komentar, karena Golkar sudah mencalonkan Aburizal Bakrie. Yang pasti siapapun yang mempunyai kapasitas berhak menjadi capres," ujarnya.

Sementara itu DPR RI dalam masa sidang ke depan akan membahas RUU Pilpres. Diharapkan revisi UU Pilpres mempermudah persyaratan pengajuan capres di Pilpres 2014. "Dengan demikian UU Pilpres diharapkan akan memberi lebih banyak kesempatan pada rakyat untuk memilih siapa yang tepat menjadi pemimpin dalam kurun waktu 5 tahun ke depan," kata Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan.

Namun, Sekjen PAN ini mengingatkan agar anggota dewan juga tidak melupakan fungsi utamanya sebagai pengawas kebijakan pemerintah, pembuat UU, dan pengawal anggaran. Selain menyerap aspirasi konstituen dan disibukkan dengan agenda partai dan pencapresan, anggota DPR harus tetap melakukan kewajibannya. "Kita tetap menjalankan tugas kedewanan sampai habis masa jabatan," ungkapnya
http://www.suarapembaruan.com/home/m...res-2014/20150


Mantan Jenderal TB Hasanuddin (DPR Fraksi PDIP):
SBY Minta Dukungan Para Jendral Alumni Akmil 73-an Dalam Capres 2014 ?
Minggu, 13 May 2012 02:57 WIB

TAMPAK SIRING, RIMANEWS – Politikus PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin menilai pertemuan para Jenderal alumni Akademi Militer tahun 1973 di Istana Tampaksiring, Bali yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan hal biasa. Namun, mantan Sekmil ini tidak mengetahui secara persis substansi pertemuan tersebut karena di gelar di Istana Negara Tampaksiring, Bali. "Ada tradisi di Angkatan Militer (Akmil), TNI dan polisi itu untuk kumpul, itu memang tradisilah. Kalau di tingkat lokal ada arisan, saya lihat itu biasa, tapi substansi yang dibicarakan saya tidak paham," ungkap Hasanuddin saat berbincang dengan okezone,

Dia menduga karena acara ini digelar oleh SBY, tentunya ada hal yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan seangkatannya. "Biasanya karena dia presiden, dia mohon dukungan dari angkatannya," kata dia. Meski demikian, kata dia apa yang disampaikan SBY nantinya tidak semuanya akan mendapat dukungan alumni Akmil 1973. "Saya lihat diangkatannya ada yang mendukung seperti Joko Suyanto dan ada yang kontra seperti Saurib Kadi," terangnya.

Dia juga tidak begitu yakin bila pertemuan itu dalam rangka memperbincangkan figur presiden 2014 mendatang. "Saya pikir belum kearah pembicaraan persiapan Pilpres 2014, karena yang hadir itu hetrogen. Dan hetrogenitasnya tinggi. Tapi bisa jadi ada juga penjelasan dan pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan," tegas anggota dewan itu. Akan tetapi dia juga tidak menyangkal, bahwa perihal figur dan Pilpres juga dibicarakan pada acara tersebut. "Kemungkinan untuk membicarakan Pilpres 2014 mungkin," jelasnya.

Dia menambahkan, pertemuan itu juga akan membahas tentang daya tarik angkatannya yang sudah mulai bergabung dengan beberapa partai politik. "Yang mungkin dibicarakan juga soal kohesi angkatan mereka, kan sudah ada beberapa dari angkatannya yang bergabung ke Golkar dan partai lain. Atau agendanya ingin menetralisir tentang perbedaan yang head to head diantara angkatannya," pungkasnya.
http://www.rimanews.com/read/2012051...am-capres-2014

----------------

Emangnya ada aturan UUD 1945 dan UU Pilpres, kalau keluarga Presiden dilarang mengikuti Pilpres? Selagi Gubernur, Bupati dan Walikota saja, sudah lazim tuh mencalonkan anak-bininya untuk menggantikannya. Bahkan di Kediri, pernah kejadian sampai 2 isteri pak Bupati pernah dicalonkan maju Pilkada, dan yang menang isteri tuanya! Bahkan tokoh utama Reformasi, Amien Rais, dengan takzimnya telah merestui putranya untuk maju di Pilkada Yogya beberapa saat lalu .... :D