Rabu, 11 Juli 2012 , 02:16:00
Foke-Nara Paling Curang
Jelang Pemilukada, Calon Masih Lakukan Politik Uang
![[imagetag]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uBHaak103k5RM6vwMwaGYWZgCYXKynbNnumO6AhzVv8GQzXc8HJkHPoRaFJme4qovdmAdc1MPLdXTCbKwUbKvwx5SFOPvsaEeOoWoFFwsJIIdED5KHvREpXzVKgg7RNHFL=s0-d)
JAKARTA - Sehari menjelang ajang Pemilukada DKI Jakarta, sejumlah pasangan Cagub dan Cawagub santer dikabarkan masih bermain politik uang. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti beberapa pasangan calon bakal melancarkan politik uang baik menjelang pemilihan maupun pasca pemilihan. Sejauh ini, ICW telah mencatat sejumlah temuan kecurangan yang dilakukan pasangan calon. Tercatat pasangan calon yang paling getol melakukan pelanggaran adalah pasangan Cagub dan Cawagub Nomor urut 1, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.
"Politik uang terhadap pemilih bisa jadi dilakukan menjelang dan pasca pemilihan. Setelah jam 12 malam juga rawan terjadi kecurangan,. Karena saat itu pengawas dan utusan calon mulai kelelahan,"jelas Koordinator Divisi Korupsi dan Politik ICW Abdullah Dahlan, Selasa (10/7).
Abdullah mengungkapkan, berdasarkan temuan ICW, terdapat 27 pelanggaran yang dilakukan para pasangan Cagub dan Cawagub. Pelanggaran tersebut sebagian besar berupa praktik politik uang. Dari jumlah pelanggaran tersebut, tercatat pasangan Cagub dan Cawagub Nomor urut 1, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli paling banyak melakukan pelanggaran, yakni 20 pelanggaran.
"Sejumlah 12 pelanggaran dilakukan pasangan calon nomor 1. Pasangan incumbent juga ditemukan pelanggaran berupa politisasi birokrasi, penyalahgunaan fasilitas negara dan mendompleng iklan-iklan pemerintah daerah di baliho, televisi dan videotron,"jelas Abdullah. Abdullah memaparkan, politisasi birokrasi dilakukan dengan menggerakkan birokrasi. Hal itu dilakukan Gubernur Incumbent, yakni Fauzi Bowo pada 3 Juli lalu. Dia mengajak para guru-guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk mencoblos nomor urut 1.
Dia menambahkan, selain pasangan Foke-Nara, pasangan calon nomor urut enam, Alex-Nono juga melakukan tujuh pelanggaran, sementara pasangan caon Hendardji-Riza melakukan satu pelanggaran. "Disinyalir temuan akan semakin bertambah hingga perhitungan suara pada 12 Juli nanti,"tambahnya.
Menyoal modus politik uang, Abdullah menyatakan para pasangan calon kerap menggunakan model-model yang konvensional. Diantaranya, pembagian uang secara langsung, pengobatan gratis, pembagian doorprize dan undian, pembagian tunjangan dan asuransi, politisasi birokrasi, mobilisasi RT/RW, pembagian paket umrah, pembagian uang di majlis taklim dan masjid, hingga liburan dan tamasya gratis.
Bahkan, lanjut dia, pasangan calon Foke-Nara terang-terangan membagikan mobil ambulan bagi setiap RT dan RW di kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Syaratnya setiap RT dan RW harus memenangkan pasangan calon tersebut di atas 90 persen. Saat ini, ambulan tersebut sudah diparkir di kelurahan Penjaringan. "Tapi, itu belum boleh dipakai warga di sana. Nanti kalau pasca pemilihan sudah dipastikan hasilnya sesuai syaratnya, baru bisa dipakai,"lanjutnya.
Bagaimana cara mengetahui bahwa mereka benar-benar memilih pasangan calon yang memberikan janji, Abdullah menyatakan itu yang disebut politik uang pasca pemilihan. Dia memaparkan, usai pemilihan, para pemilih diminta memotret surat suara yang membuktikan mereka memilih pasangan calon pemberi janji. "Setelah ditunjukkan surat suaranya, baru mereka diberi uang,"ujar Abdullah.
Dalam hal besaran politik uang di DKI Jakarta, Abdullah menuturkan jumlah bervariasi. Mulai dari Rp. 20 ribu sampai Rp. 6 juta Selain itu bantuan ambulans dan asuransi kisarannya Rp. 3 juta. "Gejala ini cukup masif dan sistematis dimana ada modus baru pembagian uang dengan cara harus mengisi identitas dan dicatat terlebih dahulu sebelum diberi uang. Sehingga dapat tercatat sebagai calon pemilih. Dengan kata lain, menjadikan pemilih sebagai relawan,"urainya.
Abdullah menyatakan, maraknya politik uang di DKI jakarta disebabkan lemahnya pengawasan oleh Panitia Pengawas (Panwas) DKI Jakarta. Ironisnya, hingga saat ini, Panwas baru menemukan satu temuan praktik politik uang. ICW pun menilai, Panwas gagal dalam mengawasi dan menindak kasus-kasus pelanggaran tersebut. Hal itu semakin mendorong makin banyaknya praktik politik uang. "Karena itu, kami meminta Panwas mencermati titik-titik kritis pemilu. Panwas juga harus perketat pengawasan di TPS-TPS. Selain itu, Panwas juga harus punya back up data perhitungan suara untuk menghindari terjadinya penyimpangan dari perolehan surat suara di TPS hingga ke atasnya lagi. Intinya kami berharap penyelenggara Pemilukada DKI Jakarta, yakni KPU Provinsi DKI Jakarta dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta, dapat bekerja secara profesional"imbuh dia. (ken)
http://www.jpnn.com/index.php?mib=be...tail&id=133432
Ambulance kan tujuannya untuk Kegiatan Kemanusiaan... ini malah dijadikan sejenis Doorprize... :gila:
Parah... Parah... :berbusa:
Foke-Nara Paling Curang
Jelang Pemilukada, Calon Masih Lakukan Politik Uang
JAKARTA - Sehari menjelang ajang Pemilukada DKI Jakarta, sejumlah pasangan Cagub dan Cawagub santer dikabarkan masih bermain politik uang. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti beberapa pasangan calon bakal melancarkan politik uang baik menjelang pemilihan maupun pasca pemilihan. Sejauh ini, ICW telah mencatat sejumlah temuan kecurangan yang dilakukan pasangan calon. Tercatat pasangan calon yang paling getol melakukan pelanggaran adalah pasangan Cagub dan Cawagub Nomor urut 1, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.
"Politik uang terhadap pemilih bisa jadi dilakukan menjelang dan pasca pemilihan. Setelah jam 12 malam juga rawan terjadi kecurangan,. Karena saat itu pengawas dan utusan calon mulai kelelahan,"jelas Koordinator Divisi Korupsi dan Politik ICW Abdullah Dahlan, Selasa (10/7).
Abdullah mengungkapkan, berdasarkan temuan ICW, terdapat 27 pelanggaran yang dilakukan para pasangan Cagub dan Cawagub. Pelanggaran tersebut sebagian besar berupa praktik politik uang. Dari jumlah pelanggaran tersebut, tercatat pasangan Cagub dan Cawagub Nomor urut 1, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli paling banyak melakukan pelanggaran, yakni 20 pelanggaran.
"Sejumlah 12 pelanggaran dilakukan pasangan calon nomor 1. Pasangan incumbent juga ditemukan pelanggaran berupa politisasi birokrasi, penyalahgunaan fasilitas negara dan mendompleng iklan-iklan pemerintah daerah di baliho, televisi dan videotron,"jelas Abdullah. Abdullah memaparkan, politisasi birokrasi dilakukan dengan menggerakkan birokrasi. Hal itu dilakukan Gubernur Incumbent, yakni Fauzi Bowo pada 3 Juli lalu. Dia mengajak para guru-guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk mencoblos nomor urut 1.
Dia menambahkan, selain pasangan Foke-Nara, pasangan calon nomor urut enam, Alex-Nono juga melakukan tujuh pelanggaran, sementara pasangan caon Hendardji-Riza melakukan satu pelanggaran. "Disinyalir temuan akan semakin bertambah hingga perhitungan suara pada 12 Juli nanti,"tambahnya.
Menyoal modus politik uang, Abdullah menyatakan para pasangan calon kerap menggunakan model-model yang konvensional. Diantaranya, pembagian uang secara langsung, pengobatan gratis, pembagian doorprize dan undian, pembagian tunjangan dan asuransi, politisasi birokrasi, mobilisasi RT/RW, pembagian paket umrah, pembagian uang di majlis taklim dan masjid, hingga liburan dan tamasya gratis.
Bahkan, lanjut dia, pasangan calon Foke-Nara terang-terangan membagikan mobil ambulan bagi setiap RT dan RW di kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Syaratnya setiap RT dan RW harus memenangkan pasangan calon tersebut di atas 90 persen. Saat ini, ambulan tersebut sudah diparkir di kelurahan Penjaringan. "Tapi, itu belum boleh dipakai warga di sana. Nanti kalau pasca pemilihan sudah dipastikan hasilnya sesuai syaratnya, baru bisa dipakai,"lanjutnya.
Bagaimana cara mengetahui bahwa mereka benar-benar memilih pasangan calon yang memberikan janji, Abdullah menyatakan itu yang disebut politik uang pasca pemilihan. Dia memaparkan, usai pemilihan, para pemilih diminta memotret surat suara yang membuktikan mereka memilih pasangan calon pemberi janji. "Setelah ditunjukkan surat suaranya, baru mereka diberi uang,"ujar Abdullah.
Dalam hal besaran politik uang di DKI Jakarta, Abdullah menuturkan jumlah bervariasi. Mulai dari Rp. 20 ribu sampai Rp. 6 juta Selain itu bantuan ambulans dan asuransi kisarannya Rp. 3 juta. "Gejala ini cukup masif dan sistematis dimana ada modus baru pembagian uang dengan cara harus mengisi identitas dan dicatat terlebih dahulu sebelum diberi uang. Sehingga dapat tercatat sebagai calon pemilih. Dengan kata lain, menjadikan pemilih sebagai relawan,"urainya.
Abdullah menyatakan, maraknya politik uang di DKI jakarta disebabkan lemahnya pengawasan oleh Panitia Pengawas (Panwas) DKI Jakarta. Ironisnya, hingga saat ini, Panwas baru menemukan satu temuan praktik politik uang. ICW pun menilai, Panwas gagal dalam mengawasi dan menindak kasus-kasus pelanggaran tersebut. Hal itu semakin mendorong makin banyaknya praktik politik uang. "Karena itu, kami meminta Panwas mencermati titik-titik kritis pemilu. Panwas juga harus perketat pengawasan di TPS-TPS. Selain itu, Panwas juga harus punya back up data perhitungan suara untuk menghindari terjadinya penyimpangan dari perolehan surat suara di TPS hingga ke atasnya lagi. Intinya kami berharap penyelenggara Pemilukada DKI Jakarta, yakni KPU Provinsi DKI Jakarta dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta, dapat bekerja secara profesional"imbuh dia. (ken)
http://www.jpnn.com/index.php?mib=be...tail&id=133432
Ambulance kan tujuannya untuk Kegiatan Kemanusiaan... ini malah dijadikan sejenis Doorprize... :gila:
Parah... Parah... :berbusa:
