Prijanto Laporkan Dugaan Korupsi Foke ke KPK
Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, Jumat (24/2), menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Prijanto melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dengan mendompleng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Menurut Prijanto, kedatangannya yang sebenarnya adalah untuk memberikan buku karangannya yang berjudul "Andaikan Saya atau Anda Jadi Gubernur Kepala Daerah" dan buku berjudul "Alasan Saya Mundur" kepada Ketua KPK Abraham Samad. Pada bukunya itu, ia menulis tentang dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta.
Prijanto melanjutkan, setelah bukunya beredar , ternyata ada satu LSM bernama Solidaritas Nasional Anti Korupsi dan Anti Makelar Kasus (SNAK) yang merespon bukunya itu. Kemudian, LSM tersebut berinisiatif untuk melaporkan dugaan-dugaan korupsi di pemerintah DKI Jakarta kepada KPK berdasarkan data yang mereka miliki dan keterangan dalam buku yang ditulis Prijanto.
"Nah kalau soal laporan ke KPK, tanya kepada mereka (LSM SNAK)," ujat Prijanto di kantor KPK, Jumat (24/2).
Ketua Umum LSM SNAK, Yurisman menjelaskan, dari data yang mereka miliki terkait dengan dugaan korupsi di pemerintah DKI Jakarta, ada beberapa yang sesuai dengan isi tulisan Prijanto. Terutama, terkait dengan dugaan korupsi atau penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo.
"Memang banyak (Dugaan korupsi). Jadi data yang kami temukan itu memang sesuai dengan yang ditulis Pak Prijanto," ujat Yurisman.
Yurisman mengatakan laporan itu telah diserahkan langsung kepada Ketua KPK Abraham Samad. Ia berharap KPK segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Fauzi Bowo tersebut.
http://www.republika.co.id/berita/na...si-foke-ke-kpk
KPK Didesak Usut Laporan ICW dan Prijanto Terkait Foke
Kelompok mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jakarta untuk Keadilan (Amjak) kembali mengulang aksi dalam beberapa pekan terakhir. Kali ini mereka mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntut pengusutan dugaan penyelewangan dana oleh Pemprov DKI Jakarta.
Acuan mereka adalah temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan laporan Wakil Gubernur Prijanto soal dugaan penyimpangan anggaran yang diduga digawangi oleh Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta yang juga berstatus calon gubernur 2012-2017.
"Saat ini ada kecenderungan alokasi dana hibah dan bantuan sosial menjelang pilkada di beberapa daerah meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Politik anggaran itu biasanya selalu berkorelasi dengan peningkatan kasus korupsi dana hibah dan bansos menjelang pilkada," ujar Wiwit, Koordinator Lapangan AMJAK dalam orasinya di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/7/2012).
Berdasarkan data ICW, kerugian negara khusus akibat korupsi dana bansos pada tahun itu mencapai Rp. 215,57 milyar. Data tersebut sejalan dengan temuan BPK yang menyebutkan terjadi banyak penyelewengan dana untuk kepentingan Pemilukada.
"Temuan lembaga itu selaras dengan hasil riset Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai tren korupsi 2009, yakni dana bansos dan hibah paling banyak dikorupsi bertepatan dengan tahun penyelenggaraan pemilu," papar Wiwit.
Yang disesalkan Amjak, dana yang justru kerap diselewengkan adalah dana sosial serta dana bantuan yang secara langsung dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan warga. Dana yang seharusnya sangat dibutuhkan masyarakat justru menjadi santapan empuk kaum elit pemerintahan untuk kepentingan pribadi.
"Ini jelas-jelas modus penyalahgunaan kekuasaan anggaran yang bermuara pada korupsi " tegas Wiwit.
Seperti diketahui bertepatan dengan tahun Pemilukada DKI Jakarta, Dana Hibah di DKI naik hingga nominal Rp 1,3 triliun, meningkat hampir 200 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Potensi penyelewengan itu sudah dibeberkan ICW.
Menurut Amjak ICW sebagai LSM antikorupsi terpercaya tentu tidak sekadar melempar isu. Mereka tentu punya data-data valid terkait dugaan yang dipaparkan
"Oleh karena itu KPK tidak boleh surut langkahnya untuk mengusut dugaan korupsi yang kemungkinan besar dilakukan oleh salah satu calon. ICW pun sebenarnya telah melaporkan temuan ini pada KPK, sudah seharusnya KPK menindaklanjuti dengan serius temuan ini," lontarnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto pun telah melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan (korupsi) anggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada Jumat (24/2/2012) lalu dan yang bersangkutan telah menghadap KPK kembali untuk menyerahkan bukti-bukti pada hari selasa kemarin.
"Prijanto sebagai wakil gubernur DKI Jakarta adalah seorang pejabat yang sudah pasti mengetahui seluruh sistem administrasi dan pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan di Pemprov DKI. Jadi jika sampai yang bersangkutan melaporkan ke KPK maka indikasi tersebut sangatlah kuat dan memiliki tendensi penyimpangan yang sangat kuat pula," papar Wiwit.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...o.Terkait.Foke
Silahkan aganista n aganisti menilai sendiri!
Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, Jumat (24/2), menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Prijanto melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dengan mendompleng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Menurut Prijanto, kedatangannya yang sebenarnya adalah untuk memberikan buku karangannya yang berjudul "Andaikan Saya atau Anda Jadi Gubernur Kepala Daerah" dan buku berjudul "Alasan Saya Mundur" kepada Ketua KPK Abraham Samad. Pada bukunya itu, ia menulis tentang dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta.
Prijanto melanjutkan, setelah bukunya beredar , ternyata ada satu LSM bernama Solidaritas Nasional Anti Korupsi dan Anti Makelar Kasus (SNAK) yang merespon bukunya itu. Kemudian, LSM tersebut berinisiatif untuk melaporkan dugaan-dugaan korupsi di pemerintah DKI Jakarta kepada KPK berdasarkan data yang mereka miliki dan keterangan dalam buku yang ditulis Prijanto.
"Nah kalau soal laporan ke KPK, tanya kepada mereka (LSM SNAK)," ujat Prijanto di kantor KPK, Jumat (24/2).
Ketua Umum LSM SNAK, Yurisman menjelaskan, dari data yang mereka miliki terkait dengan dugaan korupsi di pemerintah DKI Jakarta, ada beberapa yang sesuai dengan isi tulisan Prijanto. Terutama, terkait dengan dugaan korupsi atau penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo.
"Memang banyak (Dugaan korupsi). Jadi data yang kami temukan itu memang sesuai dengan yang ditulis Pak Prijanto," ujat Yurisman.
Yurisman mengatakan laporan itu telah diserahkan langsung kepada Ketua KPK Abraham Samad. Ia berharap KPK segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Fauzi Bowo tersebut.
http://www.republika.co.id/berita/na...si-foke-ke-kpk
KPK Didesak Usut Laporan ICW dan Prijanto Terkait Foke
Kelompok mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jakarta untuk Keadilan (Amjak) kembali mengulang aksi dalam beberapa pekan terakhir. Kali ini mereka mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntut pengusutan dugaan penyelewangan dana oleh Pemprov DKI Jakarta.
Acuan mereka adalah temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan laporan Wakil Gubernur Prijanto soal dugaan penyimpangan anggaran yang diduga digawangi oleh Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta yang juga berstatus calon gubernur 2012-2017.
"Saat ini ada kecenderungan alokasi dana hibah dan bantuan sosial menjelang pilkada di beberapa daerah meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Politik anggaran itu biasanya selalu berkorelasi dengan peningkatan kasus korupsi dana hibah dan bansos menjelang pilkada," ujar Wiwit, Koordinator Lapangan AMJAK dalam orasinya di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/7/2012).
Berdasarkan data ICW, kerugian negara khusus akibat korupsi dana bansos pada tahun itu mencapai Rp. 215,57 milyar. Data tersebut sejalan dengan temuan BPK yang menyebutkan terjadi banyak penyelewengan dana untuk kepentingan Pemilukada.
"Temuan lembaga itu selaras dengan hasil riset Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai tren korupsi 2009, yakni dana bansos dan hibah paling banyak dikorupsi bertepatan dengan tahun penyelenggaraan pemilu," papar Wiwit.
Yang disesalkan Amjak, dana yang justru kerap diselewengkan adalah dana sosial serta dana bantuan yang secara langsung dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan warga. Dana yang seharusnya sangat dibutuhkan masyarakat justru menjadi santapan empuk kaum elit pemerintahan untuk kepentingan pribadi.
"Ini jelas-jelas modus penyalahgunaan kekuasaan anggaran yang bermuara pada korupsi " tegas Wiwit.
Seperti diketahui bertepatan dengan tahun Pemilukada DKI Jakarta, Dana Hibah di DKI naik hingga nominal Rp 1,3 triliun, meningkat hampir 200 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Potensi penyelewengan itu sudah dibeberkan ICW.
Menurut Amjak ICW sebagai LSM antikorupsi terpercaya tentu tidak sekadar melempar isu. Mereka tentu punya data-data valid terkait dugaan yang dipaparkan
"Oleh karena itu KPK tidak boleh surut langkahnya untuk mengusut dugaan korupsi yang kemungkinan besar dilakukan oleh salah satu calon. ICW pun sebenarnya telah melaporkan temuan ini pada KPK, sudah seharusnya KPK menindaklanjuti dengan serius temuan ini," lontarnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto pun telah melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan (korupsi) anggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada Jumat (24/2/2012) lalu dan yang bersangkutan telah menghadap KPK kembali untuk menyerahkan bukti-bukti pada hari selasa kemarin.
"Prijanto sebagai wakil gubernur DKI Jakarta adalah seorang pejabat yang sudah pasti mengetahui seluruh sistem administrasi dan pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan di Pemprov DKI. Jadi jika sampai yang bersangkutan melaporkan ke KPK maka indikasi tersebut sangatlah kuat dan memiliki tendensi penyimpangan yang sangat kuat pula," papar Wiwit.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...o.Terkait.Foke
Silahkan aganista n aganisti menilai sendiri!
