VIVAnews - Hari pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012 tinggal 24 jam lagi. Namun, masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Lantas beranikah Komisi Pemilu Umum (KPU) Daerah DKI Jakarta menunda pelaksaan Pilkada 2012 ini?
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Simampouw bahkan menantang KPUD untuk menunda pelaksanaan Pilkada. "Saya menantang KPUD untuk menunda pelaksanaan Pilkada DKI," ujar Jerry dalam diskusi bertajuk "Menyoal Wacana Penundaan Pilkada DKI Jakarta" di Galery Cafe, Kompleks Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Senin 9 Juli 2012.
Pelaksanaan Pilkada ditunda minimal sampai satu bulan ke depan. Kemudian masa penundaan itu harus digunakan untuk memperbaiki DPT yang terindikasi bermasalah. "Kenapa tidak kita tunda saja? Tunda saja satu bulan untuk memperbaiki DPT," ucapnya.
DPT dalam ajang pemilu seperti Pilkada, sebenarnya merupakan masalah sentral yang menyangkut hak memilih masyarakat. Pasalnya, DPT bisa dipakai oleh para calon untuk menambah perolehan suaranya sebagai upaya meraih kemenangan.
Di samping itu, Jeirry juga mengaku bosan terhadap kinerja KPUD. KPUD selalu mau menerima saran, namun kenyataannya tidak pernah menjalankan saran yang diberikan untuk perbaikan pelaksanaan Pilkada.
"Faktanya tidak ada tindakan yang ditempuh untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan Pilkada, seperti perubahan DPT," kata Jeirry.
Namun demikian, Jeirry menyadari penundaan Pilkada memang akan membawa pengaruh besar. Salah satunya bertambahnya anggaran yang semestinya tidak harus terjadi. Tetapi, apabila tidak dijalankan, Pilkada yang berkualitas tidak akan tercapai.
Soal putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan tidak perlu ada penundaan pelaksanaan Pilkada, Jerry juga menyatakan, bahwa hal itu akan tetap memicu persoalan baru di kemudian hari. Bahkan, dia memprediksi, bahwa DKPP itu akan menjadi lembaga yang akan memicu munculnya persoalan baru.
"DKPP memutuskan tidak ada penundaan. Tapi tetap akan ada persoalan di kemudian hari. Jadi kenapa tidak kita coba penundaan Pilkada DKI ini?" kata Jerry.
Bisa ditunda
Opsi penundaan Pilkada DKI Jakarta 2012 sejatinya bisa dilakukan jika status masih belum menunjukkan tanda-tanda kejelasan. Persoalannya, hanya dibutuhkan kesepakatan bersama semua pasangan kandidat untuk menunda pencoblosan pada Rabu 11 Juli 2012 mendatang.
"Penundaan pencoblosan Pilkada DKI bisa dilakukan. Tapi itu tergantung kesepakatan bersama pasangan-pasangan kandidat. Opsi itu masih terbuka jika ingin menghadirkan Pilkada yang sehat," ujar pengamat politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago saat dikonfirmasi VIVAnews.
Menurut Andrinof, penyelesaian adanya 900 ribu hingga 1,4 juta pemilih fiktif dari 6,9 juta DPT yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebetulnya tidak sulit. Apalagi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan sanksi peringatan tertulis dan mendesak KPU agar kisruh DPT segera diselesaikan.
Namun kenyataannya hingga saat ini belum ada kejelasan soal status pemilih fiktif dalam DPT. Andrinof mengatakan, untuk mempercepat proses penyelesaian masalah DPT, para pasangan kandidat bisa melakukan koreksi bersama dengan mencoret nama-nama yang fiktif atau ganda.
"Mengingat waktu yang sangat singkat, para kandidat bisa melakukan koreksi atau mencoret secara bersama-sama. Kita harapkan bisa selesai sebelum 11 Juli. Namun jika waktu tidak mencukupi, atas kesepakatan bersama bisa dilakukan penundaan Pilkada DKI," katanya.
http://metro.news.viva.co.id/news/re...da-pilkada-dki
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Simampouw bahkan menantang KPUD untuk menunda pelaksanaan Pilkada. "Saya menantang KPUD untuk menunda pelaksanaan Pilkada DKI," ujar Jerry dalam diskusi bertajuk "Menyoal Wacana Penundaan Pilkada DKI Jakarta" di Galery Cafe, Kompleks Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Senin 9 Juli 2012.
Pelaksanaan Pilkada ditunda minimal sampai satu bulan ke depan. Kemudian masa penundaan itu harus digunakan untuk memperbaiki DPT yang terindikasi bermasalah. "Kenapa tidak kita tunda saja? Tunda saja satu bulan untuk memperbaiki DPT," ucapnya.
DPT dalam ajang pemilu seperti Pilkada, sebenarnya merupakan masalah sentral yang menyangkut hak memilih masyarakat. Pasalnya, DPT bisa dipakai oleh para calon untuk menambah perolehan suaranya sebagai upaya meraih kemenangan.
Di samping itu, Jeirry juga mengaku bosan terhadap kinerja KPUD. KPUD selalu mau menerima saran, namun kenyataannya tidak pernah menjalankan saran yang diberikan untuk perbaikan pelaksanaan Pilkada.
"Faktanya tidak ada tindakan yang ditempuh untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan Pilkada, seperti perubahan DPT," kata Jeirry.
Namun demikian, Jeirry menyadari penundaan Pilkada memang akan membawa pengaruh besar. Salah satunya bertambahnya anggaran yang semestinya tidak harus terjadi. Tetapi, apabila tidak dijalankan, Pilkada yang berkualitas tidak akan tercapai.
Soal putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan tidak perlu ada penundaan pelaksanaan Pilkada, Jerry juga menyatakan, bahwa hal itu akan tetap memicu persoalan baru di kemudian hari. Bahkan, dia memprediksi, bahwa DKPP itu akan menjadi lembaga yang akan memicu munculnya persoalan baru.
"DKPP memutuskan tidak ada penundaan. Tapi tetap akan ada persoalan di kemudian hari. Jadi kenapa tidak kita coba penundaan Pilkada DKI ini?" kata Jerry.
Bisa ditunda
Opsi penundaan Pilkada DKI Jakarta 2012 sejatinya bisa dilakukan jika status masih belum menunjukkan tanda-tanda kejelasan. Persoalannya, hanya dibutuhkan kesepakatan bersama semua pasangan kandidat untuk menunda pencoblosan pada Rabu 11 Juli 2012 mendatang.
"Penundaan pencoblosan Pilkada DKI bisa dilakukan. Tapi itu tergantung kesepakatan bersama pasangan-pasangan kandidat. Opsi itu masih terbuka jika ingin menghadirkan Pilkada yang sehat," ujar pengamat politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago saat dikonfirmasi VIVAnews.
Menurut Andrinof, penyelesaian adanya 900 ribu hingga 1,4 juta pemilih fiktif dari 6,9 juta DPT yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebetulnya tidak sulit. Apalagi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan sanksi peringatan tertulis dan mendesak KPU agar kisruh DPT segera diselesaikan.
Namun kenyataannya hingga saat ini belum ada kejelasan soal status pemilih fiktif dalam DPT. Andrinof mengatakan, untuk mempercepat proses penyelesaian masalah DPT, para pasangan kandidat bisa melakukan koreksi bersama dengan mencoret nama-nama yang fiktif atau ganda.
"Mengingat waktu yang sangat singkat, para kandidat bisa melakukan koreksi atau mencoret secara bersama-sama. Kita harapkan bisa selesai sebelum 11 Juli. Namun jika waktu tidak mencukupi, atas kesepakatan bersama bisa dilakukan penundaan Pilkada DKI," katanya.
http://metro.news.viva.co.id/news/re...da-pilkada-dki
