LSM pro HAM Ingatkan Jerman Soal HAM terkait Penjualan Tank Leopard 2 ke Indonesia

Rencana Beli Tank Leopard
Pemerintah Jerman Diingatkan Soal HAM di Indonesia
Selasa, 10 Juli 2012 | 09:11 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Beberapa organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, Kontras, Imparsial, Elsam, IDSPS dan HRWG, mengingatkan pemerintah Jerman agar mempertimbangkan rencana pembelian Tank Leopard oleh pemerintah Indonesia.

Apalagi, menurut Koalisi Masyarakat Sipil itu, pemerintah Jerman telah mengetahui beberapa masukan terkait penegakan hak asasi manusia (HAM) dan meratifikasi statuta Roma tentang mahkamah pidana internasional. "Pemerintah Indonesia masih tetap ngotot, karenanya kami meminta Jerman untuk mempertimbangkan kembali rencana pembelian Leopard," kata peneliti hukum dan HAM Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahyudi Djafar, Senin (9/7/2012).

Selain penegakan HAM, beberapa hal yang semestinya menjagi bahan pertimbangan pemerintah Jerman adalah menyangkut postur TNI. Menurut dia, hal yang lebih dibutuhkan TNI adalah tank jenis menengah, bukan Main Battle Tank (MBT) Leopard, sesuai dengan medan yang ada.

Sementara untuk tank Leophard, dengan berat sekitar 63 ton, dinilai tidak memungkinkan dioperasikan di Indonesia. "Kan tidak mungkin Leopard melalui jalan aspal, justru akan merusak jalanan nantinya," kata dia. Disinggung penolakannya sejalan dengan rencana kedatangan Kanselir Jerman, Angela Merkel, Wahyudi dengan tegas menolaknya. Sejak awal rencana pembelian TMB Leopard, pihaknya bersama beberapa lembaga lain yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil sudah menolaknya. Meski diakui pihaknya mengetahui adanya rencana kunjungan kenegaraan Kanselir Jerman tersebut.
http://nasional.inilah.com/read/deta...m-di-indonesia

Pembelian Tank Leopard Keliru dan Tidak Tepat
Selasa, 10 Juli 2012 | 08:56 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai rencana pembelian tank Leopard, keliru dan tidak tepat. Sebab, pembelian itu tidak sesuai dengan kebijakan pembangunan postur pertahanan negara. "Dalam postur pertahanan 2007, pembelian tank Leopard tidak termasuk dalam kebijakan pembangunan postur pertahanan," tegas peneliti hukum dan HAM Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar dalam jumpa pers di Sekretariat Imparsial, Senin (9/7/2012).

Dia mengemukakan, kebijakan dan buku postur pertahanan negara yang dibuat adalah bentuk perencanaan kementerian pertahanan hingga 2029. Sikap inkonsisten pemerintah ini menunjukkan carut marutnya pengadaan alutsista di Indonesia. Pemerintah dan parlemen seharusnya memiliki perencanaan yang jelas dan diikuti dengan skala prioritas dalam pengadaan alutsista. Hal yang semestinya menjadi perhatian dibandingkan alutsita adalah kesejahteraan prajurit TNI yang cukup memprihatinkan. Diakui memang penguatan alat utama sistem persenjataan menjadi kebutuhan bagi TNI. "Pembelian alutsista harus didasarkan atas kebutuhan obyektif pertahanan Indonesia, bukan atas kebutuhan politis. Apalagi jika ditunjukkan untuk mencari keuntungan segelintir kelompok dan elite di pemerintahan," jelas Wahyudi.

Menurut dia, pembelian tank Leopard dan menempatkannya di wilayah perbatasan, salah satunya di Papua, dikhawatirkan akan menjadi alat untuk menekan rakyat dengan cara-cara represif. Apalagi kondisi Papua saat ini sedang bergejolak sehingga bahaya sekali jika pembelian tank Leopad ini digunakan untuk menghadapi rakyat karena akan berpotensi pada pelanggaran HAM. "Akan lebih baik jika pemerintah menambah kekuatan TNI AD dengan jenis medium dan light tank atau membeli helikopter," tuturnya. Terkait hal ini pula, koalisi yang terdiri dari Imparsial, Kontras, Elsam, LBH Jakarta, HRWG, IDSPS, Lespersi dan Ridep Institute, mendesak Kanselir Jerman Anggela Merkel yang akan berkunjung ke Indonesia untuk meninjau kembali rencana penjualan 100 MBT Leopard
http://nasional.inilah.com/read/deta...an-tidak-tepat




Presiden : Tank Leopard Dibutuhkan
Rabu, 11 Juli 2012 | 08:09 WIB

JAKARTA (KRjogja.com) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan pembelian tank Leopard yang menjadi perdebatan di DPR sudah tidak perlu dirasaukan karena memang dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan dan pertahanan nasional. "Saya pastikan semua itu terbuka dan transparan, kami tidak pernah menggunakan tank tempur untuk menembaki rakyat kami. Dan itu harapan kami dengan harapan peacefull, dan sebuah negara memerlukan minimum essential force," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/7/2012).

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan membeli Tank Berat (Main Battle Tank) Leopard dari Jerman sebanyak 100 unit dalam rangka modernisasi alat utama sistem senjata TNI Angkatan Darat, padahal sebelumnya berencana untuk membeli Tank Leopard dari Belanda
http://kedaulatanrakyat.co.id/read/1...-dibutuhkan.kr

-------------

Kalau ada revolusi lagi, sudah jelas, siapa musuh dalam selimut dan siapa teman dalam perjuangan menegakan kedaulatan dan kehormatan NKRI