Kalsel Sudah Batasi BBM
Minggu, 29 April 2012 , 01:46:00
BANJARMASIN - Pembatasan pembelian BBM di Kalsel harus diawasi dengan ketat. Apalagi mulai kemarin, pembatasan sudah mulai diberlakukan. Untuk kendaraan roda empat maksimal Rp100 ribu dan roda dua Rp 20 ribu.
Dari pantauan Radar Banjarmasin, antrean mobil masih terjadi di semua SPBU, namun sudah agak berkurang. Beberapa titik seperti di SPBU samping Masjid Sabilal Muhtadin terlihat mobil-mobil masih berjejer.
Wakil Ketua DPRD Kalsel Riswandi mengatakan, penerapan pembatasan pembelian BBM memang sudah jalan. Langkah ini dinilainya memang sudah seharusnya diterapkan, mengingat kondisi BBM di Kalsel sangat memprihatinkan.
"Pembatasan pembelian BBM ini mesti dikawal dengan ketat. Sekarang kita lihat sudah bagus, namun jika tak terus diawasi bisa saja ada penyelewengan. Kami di DPRD Kalsel tak ingin itu terjadi," ungkapnya kepada Radar Banjarmasin (grup JPNN) kemarin (28/4) siang.
Sebelumnya, antrean BBM di Kalsel makin "menggila." Harga premium di eceran bahkan melonjak naik hingga Rp 9.000 per liter. Bukan hanya naik, namun juga agak sulit didapat.
DPRD Kalsel juga berharap dengan diterapkannya pembatasan pembelian BBM, maka tak ada lagi pelangsir yang dengan mudah membeli BBM dalam jumlah besar.
Hal ini diperparah dengan belum adanya pengawasan yang ketat terhadap instruksi pembatasan pembelian BBM untuk kendaraan roda dua dan roda empat. "Aparat keamanan kami kira juga harus lebih proaktif lagi. Karena tanpa bantuan dari aparat keamanan, sangat sulit kita mengawasi ini," ujarnya.
Sementara itu, Fitri, salah satu mahasiswa perguruan tinggi negeri di Banjarmasin mengharapkan kondisi BBM segera berangsur pulih. Sehingga tak ada lagi antrean yang terlalu panjang di Kalsel. "Kita masyarakat jelas mengharapkan ada solusi, dan tak ada lagi antrean BBM yang sangat parah," ujarnya.
Sebelumnya Komisi III DPRD Kalsel meminta SPBU yang berada dekat dengan lokasi tambang tak menyediakan BBM bersubsidi, dan hanya BBM untuk industri. Stok BBM bersubsidi minta dialihkan ke perkotaan, agar tak terjadi antrean panjang.
Disediakannya BBM bersubsidi di SPBU dekat lokasi tambang sepanjang daerah Asam-Asam hingga Batulicin kabupaten Tanah Bumbu, dianggap Komisi III salah sasaran. Karena di sana jarang penduduknya, dan kebanyakan untuk keperluan industri dan tambang.
http://www.jpnn.com/read/2012/04/29/...ah-Batasi-BBM-
Pemerintah Pusat Masih Bingung (dan Galau) Tentukan Pilihan Opsi Pembatasan BBM Bersubsidi
Jum'at, 27 April 2012 , 07:39:00
JAKARTA - Pemerintah akan segera mengumumkan langkah pengendalian bahan bakar minyak (BBM) untuk mencegah melonjaknya subsidi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan, hal itu bakal diambil pada Mei mendatang.
"Kebijakan dan rencana aksi yang akan dijalankan Insya Allah pada bulan Mei sudah siap," kata SBY saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2012 di Jakarta kemarin (26/4).
SBY membeberkan tiga hal yang akan dilakukan pemerintah. Yakni, mengurangi penggunaan volume BBM secara signifikan, meningkatkan penerimaan dan pendapatan negara, serta melakukan penghematan dan efisiensi atas pengeluaran pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Masalahnya, opsi yang tersedia tidak cukup banyak untuk mengatasi permasalahan tersebut. Meski begitu, SBY yakin pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di angka 6,5 persen. Di sisi lain, APBN dan fiskal aman dan sehat.
Pemerintah sejatinya bisa saja menutup defisit melalui utang. Namun, hal itu bukan pilihan. "Kita tidak ingin membebani pemerintahan mendatang, anak cucu kita, dan generasi muda," ujar SBY.
SBY lantas meminta jajaran pemerintahan termasuk kepala daerah untuk memahami permasalahan yang dihadapi paska diketoknya APBN Perubahan 2012. Dengan kondisi tidak ada kenaikan harga BBM, pengurangan volume penggunaan BBM bersubsidi dan gerakan penghematan akan segera dilakukan. Selain itu juga melanjutkan program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG).
Pertanyaannya, langkah apa yang diambil pemerintah pada 1 Mei nanti" Sejauh ini pemerintah tampak masih bingung. Belum semua teknis pembatasan BBM diputuskan. Teknis paling sulit adalah rencana pembatasan BBM bersubsidi untuk mobil pribadi. Pemerintah masih belum bisa menentukan jenis mobil yang bisa dikenai larangan penggunaan BBM bersubsidi.
Menteri ESDM Jero Wacik mengungkapkan, penentuan kapasitas mesin mobil yang bisa dikenai pembatasan akan sulit dilaksanakan. Jero mengatakan, pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan kapasitas mesin akan terbentur pelaksanaan di lapangan. "Apa ada mobil yang 1500 cc" Adanya mobil yang 1.490 cc. Itu nanti ribut di lapangan," kata mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tersebut.
Teknis pembatasan lain yang harus segera dimulai adalah konversi BBM ke bahan bakar gas. Namun, upaya itu membutuhkan waktu lama. Sebab, infrastruktur pendukung seperti pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) harus disiapkan terlebih dahulu. Jero mengatakan, pemerintah pusat telah membuat nota kesepahaman dengan penyedia gas dan para gubernur, bupati, dan walikota untuk mempermudah pemberian izin pendirian SPBG.
Teknis pembatasan BBM bersubsidi yang sudah pasti bisa langsung dilaksanakan baru yang terkait internal pemerintah. Yakni, larangan mobil pelat merah menggunakan BBM bersubsidi. "Mobil pemerintah itu tidak boleh menggunakan premium, semua harus Pertamax," tegas Jero.
Larangan tersebut baru diberlakukan di Jabodetabek. Daerah lain dianggap belum siap karena tidak setiap pom bensin menyediakan Pertamax. Pembatasan subsidi energi lain adalah penghematan listrik di gedung-gedung pemerintahan. Upaya lain adalah larangan penggunaan BBM bagi pembangkit listrik baru.
Jero mengatakan, tanpa pembatasan BBM bersubsidi, anggaran pemerintah pasti jebol. Tahun lalu saja konsumsi BBM bersubsidi mencapai 41,7 juta kiloliter. Padahal, tahun ini kira-kira akan ada tambahan 8 juta motor baru. Juga, akan ada tambahan 1 juta mobil baru. Target kuota 40 juta kiloliter tidak akan tercapai tanpa pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.
Jika dilakukan pembatasan konsumsi premium terhadap mobil berkapasitas di atas 1.500 cc, efektivitasnya meragukan. Sebab, mobil di kelas itu jumlahnya tidak banyak dan cenderung sudah mengkonsumsi pertamax. Di sisi lain, mobil-mobil laris dan menguasai jalanan justru minum premium.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, agar anggaran tidak jebol, paling tidak tahun depan pemerintah sudah harus bisa menaikkan harga BBM. Beban subsidi akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun depan, anggaran subsidi energi diperkirakan Rp 319,7 triliun. Angka itu hampir seperlima dari total belanja negara. Pada 2014, subsidi subsidi energi bisa mencapai Rp 347,2 triliun.
http://www.jpnn.com/read/2012/04/27/...tukan-Pilihan-
----------------
Emangnya negeri ini adalah negara autopilot? Kok warganya disuruh cari solusi sendiri-sendiri mengenai harga dan distribusi BBM itu?
Minggu, 29 April 2012 , 01:46:00
BANJARMASIN - Pembatasan pembelian BBM di Kalsel harus diawasi dengan ketat. Apalagi mulai kemarin, pembatasan sudah mulai diberlakukan. Untuk kendaraan roda empat maksimal Rp100 ribu dan roda dua Rp 20 ribu.
Dari pantauan Radar Banjarmasin, antrean mobil masih terjadi di semua SPBU, namun sudah agak berkurang. Beberapa titik seperti di SPBU samping Masjid Sabilal Muhtadin terlihat mobil-mobil masih berjejer.
Wakil Ketua DPRD Kalsel Riswandi mengatakan, penerapan pembatasan pembelian BBM memang sudah jalan. Langkah ini dinilainya memang sudah seharusnya diterapkan, mengingat kondisi BBM di Kalsel sangat memprihatinkan.
"Pembatasan pembelian BBM ini mesti dikawal dengan ketat. Sekarang kita lihat sudah bagus, namun jika tak terus diawasi bisa saja ada penyelewengan. Kami di DPRD Kalsel tak ingin itu terjadi," ungkapnya kepada Radar Banjarmasin (grup JPNN) kemarin (28/4) siang.
Sebelumnya, antrean BBM di Kalsel makin "menggila." Harga premium di eceran bahkan melonjak naik hingga Rp 9.000 per liter. Bukan hanya naik, namun juga agak sulit didapat.
DPRD Kalsel juga berharap dengan diterapkannya pembatasan pembelian BBM, maka tak ada lagi pelangsir yang dengan mudah membeli BBM dalam jumlah besar.
Hal ini diperparah dengan belum adanya pengawasan yang ketat terhadap instruksi pembatasan pembelian BBM untuk kendaraan roda dua dan roda empat. "Aparat keamanan kami kira juga harus lebih proaktif lagi. Karena tanpa bantuan dari aparat keamanan, sangat sulit kita mengawasi ini," ujarnya.
Sementara itu, Fitri, salah satu mahasiswa perguruan tinggi negeri di Banjarmasin mengharapkan kondisi BBM segera berangsur pulih. Sehingga tak ada lagi antrean yang terlalu panjang di Kalsel. "Kita masyarakat jelas mengharapkan ada solusi, dan tak ada lagi antrean BBM yang sangat parah," ujarnya.
Sebelumnya Komisi III DPRD Kalsel meminta SPBU yang berada dekat dengan lokasi tambang tak menyediakan BBM bersubsidi, dan hanya BBM untuk industri. Stok BBM bersubsidi minta dialihkan ke perkotaan, agar tak terjadi antrean panjang.
Disediakannya BBM bersubsidi di SPBU dekat lokasi tambang sepanjang daerah Asam-Asam hingga Batulicin kabupaten Tanah Bumbu, dianggap Komisi III salah sasaran. Karena di sana jarang penduduknya, dan kebanyakan untuk keperluan industri dan tambang.
http://www.jpnn.com/read/2012/04/29/...ah-Batasi-BBM-
Pemerintah Pusat Masih Bingung (dan Galau) Tentukan Pilihan Opsi Pembatasan BBM Bersubsidi
Jum'at, 27 April 2012 , 07:39:00
JAKARTA - Pemerintah akan segera mengumumkan langkah pengendalian bahan bakar minyak (BBM) untuk mencegah melonjaknya subsidi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan, hal itu bakal diambil pada Mei mendatang.
"Kebijakan dan rencana aksi yang akan dijalankan Insya Allah pada bulan Mei sudah siap," kata SBY saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2012 di Jakarta kemarin (26/4).
SBY membeberkan tiga hal yang akan dilakukan pemerintah. Yakni, mengurangi penggunaan volume BBM secara signifikan, meningkatkan penerimaan dan pendapatan negara, serta melakukan penghematan dan efisiensi atas pengeluaran pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Masalahnya, opsi yang tersedia tidak cukup banyak untuk mengatasi permasalahan tersebut. Meski begitu, SBY yakin pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di angka 6,5 persen. Di sisi lain, APBN dan fiskal aman dan sehat.
Pemerintah sejatinya bisa saja menutup defisit melalui utang. Namun, hal itu bukan pilihan. "Kita tidak ingin membebani pemerintahan mendatang, anak cucu kita, dan generasi muda," ujar SBY.
SBY lantas meminta jajaran pemerintahan termasuk kepala daerah untuk memahami permasalahan yang dihadapi paska diketoknya APBN Perubahan 2012. Dengan kondisi tidak ada kenaikan harga BBM, pengurangan volume penggunaan BBM bersubsidi dan gerakan penghematan akan segera dilakukan. Selain itu juga melanjutkan program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG).
Pertanyaannya, langkah apa yang diambil pemerintah pada 1 Mei nanti" Sejauh ini pemerintah tampak masih bingung. Belum semua teknis pembatasan BBM diputuskan. Teknis paling sulit adalah rencana pembatasan BBM bersubsidi untuk mobil pribadi. Pemerintah masih belum bisa menentukan jenis mobil yang bisa dikenai larangan penggunaan BBM bersubsidi.
Menteri ESDM Jero Wacik mengungkapkan, penentuan kapasitas mesin mobil yang bisa dikenai pembatasan akan sulit dilaksanakan. Jero mengatakan, pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan kapasitas mesin akan terbentur pelaksanaan di lapangan. "Apa ada mobil yang 1500 cc" Adanya mobil yang 1.490 cc. Itu nanti ribut di lapangan," kata mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tersebut.
Teknis pembatasan lain yang harus segera dimulai adalah konversi BBM ke bahan bakar gas. Namun, upaya itu membutuhkan waktu lama. Sebab, infrastruktur pendukung seperti pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) harus disiapkan terlebih dahulu. Jero mengatakan, pemerintah pusat telah membuat nota kesepahaman dengan penyedia gas dan para gubernur, bupati, dan walikota untuk mempermudah pemberian izin pendirian SPBG.
Teknis pembatasan BBM bersubsidi yang sudah pasti bisa langsung dilaksanakan baru yang terkait internal pemerintah. Yakni, larangan mobil pelat merah menggunakan BBM bersubsidi. "Mobil pemerintah itu tidak boleh menggunakan premium, semua harus Pertamax," tegas Jero.
Larangan tersebut baru diberlakukan di Jabodetabek. Daerah lain dianggap belum siap karena tidak setiap pom bensin menyediakan Pertamax. Pembatasan subsidi energi lain adalah penghematan listrik di gedung-gedung pemerintahan. Upaya lain adalah larangan penggunaan BBM bagi pembangkit listrik baru.
Jero mengatakan, tanpa pembatasan BBM bersubsidi, anggaran pemerintah pasti jebol. Tahun lalu saja konsumsi BBM bersubsidi mencapai 41,7 juta kiloliter. Padahal, tahun ini kira-kira akan ada tambahan 8 juta motor baru. Juga, akan ada tambahan 1 juta mobil baru. Target kuota 40 juta kiloliter tidak akan tercapai tanpa pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.
Jika dilakukan pembatasan konsumsi premium terhadap mobil berkapasitas di atas 1.500 cc, efektivitasnya meragukan. Sebab, mobil di kelas itu jumlahnya tidak banyak dan cenderung sudah mengkonsumsi pertamax. Di sisi lain, mobil-mobil laris dan menguasai jalanan justru minum premium.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, agar anggaran tidak jebol, paling tidak tahun depan pemerintah sudah harus bisa menaikkan harga BBM. Beban subsidi akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun depan, anggaran subsidi energi diperkirakan Rp 319,7 triliun. Angka itu hampir seperlima dari total belanja negara. Pada 2014, subsidi subsidi energi bisa mencapai Rp 347,2 triliun.
http://www.jpnn.com/read/2012/04/27/...tukan-Pilihan-
----------------
Emangnya negeri ini adalah negara autopilot? Kok warganya disuruh cari solusi sendiri-sendiri mengenai harga dan distribusi BBM itu?
xndy2000 29 Apr, 2012
