Demokrat Minta PKS Tarik 3 Menterinya dari Kabinet
Sabtu, 31 Maret 2012 20:02 wib
JAKARTA - Partai Demokrat (PD) meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menarik Tifatul Sembiring dari jabatan Menteri Komunikasi dan Informasi. Ketua Divisi Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat, Andi Nurpati, meragukan Tifatul bisa bekerja maksimal menjadi corong pemerintah, jika PKS sendiri menentang. "Sebaiknya Menkominfo diganti, karena itu corong pemerintah. Apakah Tifatul mampu menyuarakan kebijakan-kebijakan pemerintah jika bertentangan dengan partai sendiri," kata Andi Nurpati di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, (31/3/2012).
PD meragukan loyalitas PKS setelah manuver politik mereka di rapat paripurna DPR RI yang membahas soal rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April. PKS berseberangan dengan partai koalisi yang dipimpin Demokrat dengan menolak kenaikan harga BBM. Menurut Andi, sikap PKS jelas menunjukkan sebagai partai oposisi. Namun, dia menambahkan, PKS sendiri punya sikap politik tidak tegas karena masuk dalam kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Mungkin bagi PKS lebih baik memperjelas posisi. Kalau begini membuat tatanan pemerintah menjadi jelas," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, menuding PKS memainkan politik kotor dalam berkoalisi. Dia mengatakan dari semula PKS memang sering berseberangan dengan kebijakan pemerintah. "Akhlak politik PKS buat saya tidak saleh. Menunjukkan perangai tidak layak. Akan lebih gentle kalau PKS menarik menterinya dari pemerintah," kata Ulil.
Selain Tifatul, PD juga meminta PKS menarik dua menteri yang duduk di Kementerian Pertanian dan Kementerian Sosial. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadan Pohan, menegaskan tak perlu ada di dalam pemerintahan, jika partai tersebut membangkang. "Ketika ini kebijakan pemerintah tidak disepakati, apa artinya koalisi," ujar Ramadan.
http://news.okezone.com/read/2012/03...a-dari-kabinet
Demokrat: Lebih Baik PKS Beri Salam Undur Diri dari Koalisi
Sabtu, 31/03/2012 21:55 WIB
Jakarta Politikus Partai Demokrat terus mempersoalkan keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berbeda dengan koalisi. PKS diminta segera 'angkat kaki' dari barisan parpol koalisi. Ketua Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla mengatakan, secara etika politik PKS seharusnya legowo mengundurkan diri dari koalisi dan menarik tiga menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu II. "Secara adab politik PKS mencabut menteri-menterinya. Setelah (paripurna) semalam, situasi moral PKS sudah dilematis. Misalnya dua bulan mendatang BBM naik, bagaimana Tifatul Sembiring (Menkominfo) menjelaskan ke masyarakat? Secara moral PKS ada di posisi sulit," ujar Ulil di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/3/2012).
Ulil menyebut mundurnya PKS dari koalisi akan lebih baik untuk mempertegas posisinya yang tidak sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah, utamanya terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. "Opsinya jauh masuk akal kalau mereka mengucapkan salam mengundurkan diri. Itu jelas lebih baik," sebutnya.
Hal senada disampaikan Ketua Divisi Komunikasi Publik Demokrat Andi Nurpati. Keputusan PKS menolak kenaikan harga BBM dalam rapat paripurna di DPR kemarin, sebut Andi telah mencederai etika koalisi yang harus mendukung kebijakan pemerintahan. "Mestinya akan lebih gentle kalau menarik menterinya dari pemerintah. Akhlak politik PKS akan menjadi baik kalau menolak sekalgus menarik menteri-menterinya dari pemerintah," tegas dia.
http://news.detik..com/read/2012/03/...si?nd992203605
SBY: Pembahasan Kenaikan BBM Sangat Politis Jelang 2014
Sabtu, 31/03/2012 22:11 WIB
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan pembahasan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kemarin sangat politis. Pasalnya, sebentar lagi Indonesia akan menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2014. "Pembahasan tentang kenaikan BBM sangat politis, sering dikaitkan dengan kepentingan politik menjelang pemilu 2014," kata SBY dalam jumpa pers di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Sabtu (31/3/2012).
Menurutnya, seirng dikaitkannya kenaikan harga BBM dengan iklim politik bukanlah sebuah masalah. Akan tetapi, ia berharap tidak terlalu politis supaya tidak menganggu perekonomian nasional. "Hal ini tidak salah, tapi kalau sangat terlalu politis maka pembahasan dan pemikiran bisa kurang objektif," ujarnya. Seperti diberitakan sebelumnya, hasil voting sidang paripurna DPR memutuskan menerima tambahan pasal 7 Ayat 6A. Klausul tambahan dalam APBNP 2012 memberian peluang pemerintah menaikkan dan menurunkan harga BBM bila harga minyak mentah Indonesia mengalami kenaikan atau turun rata-rata 15 persen dalam waktu 6 bulan terakhir. Namun, rencana awal pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liter per 1 April 2012 tetap ditolak. Sebab harga rata-rata 6 bulan terakhir belum 15 persen di atas asumsi ICP baru sebesar US$ 105/barel.
Dengan keputusan itu, maka harga BBM belum akan naik pada 1 April besok. Terhadap keputusan itu, Menkeu Agus Martowardojo atas nama pemerintah dalam sambutan akhir seusai sidang Paripurna DPR, menyatakan dapat menerima keputusan sidang tersebut. "Setelah ikuti dan cermati dinamika dalam rapat paripurna DPR ini, dan telah diputuskan pengambilan rumusan baru Pasal 7 Ayat 6a. Pemerintah menyatakan sependapat dengan hasil itu," katanya. Pemerintah juga sependapat dengan asumsi baru APBN-P. Yaitu pertumbuhan ekonomi 6,5 persen, inflasi 6,8 persen, harga ICP US$ 105/barel, nilai tukar rupiah Rp 9.000/dolar AS, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 5 persen, dan lifting minyak 930 barel per hari.
http://finance.detik..com/read/2012/...991101mainnews
---------------
Sejak sedari awal, PKS-lah yang mempelopori pecahnya koalisi dalam mendukung kebijakan menaikkan harga BBM itu. GOLKAR yang memang lihay, kemudian memanfaatkan kondisi itu ... dan berpura-pura bergabung dengan PKS menolak kebijakan itu. Demokrat dan SBY jelas saja 'gregetan' dengan sikap plintat-plintut PKS itu, seakan menikam dari depan (bukan belakang lagi), dan "mengingkari janji" kepada SBY saat seorang menterinya dicopot pada reshuffle lalu. Janji itu tampaknya berisi kesediaan untuk loyal di masa depan, asalkan tidak semua menterinya di reshuffle saat itu, cukup 1 saja. Makanya kalau dilihat nada SBY yang kecewa berat dengan PKS dab parpol lainnya seperti Golkar ... sehingga terucap bahwa pembahasan kenaikan BBM di DPR semalam sangat politis karena menjelang 2014.
Beberapa parpol dalam koalisi di duga kuat telah memintajaminan diturunkannya angka 'parliament thereshold' sebagai imbal-jasa dicabutnya keputusan mereka untuk tak mendukung naiknya harga BBM. Pada persaingan jelang diputuskannya kenaikan harga BBM semalam, banyak yang mengatakan bahwa sesungguhnya pihak GOLKAR-lah yang menang dan paling banyak memetik keuntungan politik dan ekonomi. Sementara PKS, kemungkinan hanya memperoleh jaminan DEMOKRAT dan GOLKAR bahwa angka 'parliament thereshold' tidak akan melebihi angka seperti Pemilu 2009 itu, meski akibat ulahnya itu tampaknya PKS akan kehilangan lagi 1-2 jabatan menteri (kalau tak seluruhnya) dalam kabinet sekarang. Jatah menteri PKS yang hilang itu, sebagian akan diminta Golkar dan sebagian lagi untuk jatah Demokrat sendiri
Sabtu, 31 Maret 2012 20:02 wib
JAKARTA - Partai Demokrat (PD) meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menarik Tifatul Sembiring dari jabatan Menteri Komunikasi dan Informasi. Ketua Divisi Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat, Andi Nurpati, meragukan Tifatul bisa bekerja maksimal menjadi corong pemerintah, jika PKS sendiri menentang. "Sebaiknya Menkominfo diganti, karena itu corong pemerintah. Apakah Tifatul mampu menyuarakan kebijakan-kebijakan pemerintah jika bertentangan dengan partai sendiri," kata Andi Nurpati di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, (31/3/2012).
PD meragukan loyalitas PKS setelah manuver politik mereka di rapat paripurna DPR RI yang membahas soal rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April. PKS berseberangan dengan partai koalisi yang dipimpin Demokrat dengan menolak kenaikan harga BBM. Menurut Andi, sikap PKS jelas menunjukkan sebagai partai oposisi. Namun, dia menambahkan, PKS sendiri punya sikap politik tidak tegas karena masuk dalam kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Mungkin bagi PKS lebih baik memperjelas posisi. Kalau begini membuat tatanan pemerintah menjadi jelas," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, menuding PKS memainkan politik kotor dalam berkoalisi. Dia mengatakan dari semula PKS memang sering berseberangan dengan kebijakan pemerintah. "Akhlak politik PKS buat saya tidak saleh. Menunjukkan perangai tidak layak. Akan lebih gentle kalau PKS menarik menterinya dari pemerintah," kata Ulil.
Selain Tifatul, PD juga meminta PKS menarik dua menteri yang duduk di Kementerian Pertanian dan Kementerian Sosial. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadan Pohan, menegaskan tak perlu ada di dalam pemerintahan, jika partai tersebut membangkang. "Ketika ini kebijakan pemerintah tidak disepakati, apa artinya koalisi," ujar Ramadan.
http://news.okezone.com/read/2012/03...a-dari-kabinet
Demokrat: Lebih Baik PKS Beri Salam Undur Diri dari Koalisi
Sabtu, 31/03/2012 21:55 WIB
Jakarta Politikus Partai Demokrat terus mempersoalkan keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berbeda dengan koalisi. PKS diminta segera 'angkat kaki' dari barisan parpol koalisi. Ketua Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla mengatakan, secara etika politik PKS seharusnya legowo mengundurkan diri dari koalisi dan menarik tiga menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu II. "Secara adab politik PKS mencabut menteri-menterinya. Setelah (paripurna) semalam, situasi moral PKS sudah dilematis. Misalnya dua bulan mendatang BBM naik, bagaimana Tifatul Sembiring (Menkominfo) menjelaskan ke masyarakat? Secara moral PKS ada di posisi sulit," ujar Ulil di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/3/2012).
Ulil menyebut mundurnya PKS dari koalisi akan lebih baik untuk mempertegas posisinya yang tidak sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah, utamanya terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. "Opsinya jauh masuk akal kalau mereka mengucapkan salam mengundurkan diri. Itu jelas lebih baik," sebutnya.
Hal senada disampaikan Ketua Divisi Komunikasi Publik Demokrat Andi Nurpati. Keputusan PKS menolak kenaikan harga BBM dalam rapat paripurna di DPR kemarin, sebut Andi telah mencederai etika koalisi yang harus mendukung kebijakan pemerintahan. "Mestinya akan lebih gentle kalau menarik menterinya dari pemerintah. Akhlak politik PKS akan menjadi baik kalau menolak sekalgus menarik menteri-menterinya dari pemerintah," tegas dia.
http://news.detik..com/read/2012/03/...si?nd992203605
SBY: Pembahasan Kenaikan BBM Sangat Politis Jelang 2014
Sabtu, 31/03/2012 22:11 WIB
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan pembahasan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kemarin sangat politis. Pasalnya, sebentar lagi Indonesia akan menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2014. "Pembahasan tentang kenaikan BBM sangat politis, sering dikaitkan dengan kepentingan politik menjelang pemilu 2014," kata SBY dalam jumpa pers di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Sabtu (31/3/2012).
Menurutnya, seirng dikaitkannya kenaikan harga BBM dengan iklim politik bukanlah sebuah masalah. Akan tetapi, ia berharap tidak terlalu politis supaya tidak menganggu perekonomian nasional. "Hal ini tidak salah, tapi kalau sangat terlalu politis maka pembahasan dan pemikiran bisa kurang objektif," ujarnya. Seperti diberitakan sebelumnya, hasil voting sidang paripurna DPR memutuskan menerima tambahan pasal 7 Ayat 6A. Klausul tambahan dalam APBNP 2012 memberian peluang pemerintah menaikkan dan menurunkan harga BBM bila harga minyak mentah Indonesia mengalami kenaikan atau turun rata-rata 15 persen dalam waktu 6 bulan terakhir. Namun, rencana awal pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liter per 1 April 2012 tetap ditolak. Sebab harga rata-rata 6 bulan terakhir belum 15 persen di atas asumsi ICP baru sebesar US$ 105/barel.
Dengan keputusan itu, maka harga BBM belum akan naik pada 1 April besok. Terhadap keputusan itu, Menkeu Agus Martowardojo atas nama pemerintah dalam sambutan akhir seusai sidang Paripurna DPR, menyatakan dapat menerima keputusan sidang tersebut. "Setelah ikuti dan cermati dinamika dalam rapat paripurna DPR ini, dan telah diputuskan pengambilan rumusan baru Pasal 7 Ayat 6a. Pemerintah menyatakan sependapat dengan hasil itu," katanya. Pemerintah juga sependapat dengan asumsi baru APBN-P. Yaitu pertumbuhan ekonomi 6,5 persen, inflasi 6,8 persen, harga ICP US$ 105/barel, nilai tukar rupiah Rp 9.000/dolar AS, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 5 persen, dan lifting minyak 930 barel per hari.
http://finance.detik..com/read/2012/...991101mainnews
---------------
Sejak sedari awal, PKS-lah yang mempelopori pecahnya koalisi dalam mendukung kebijakan menaikkan harga BBM itu. GOLKAR yang memang lihay, kemudian memanfaatkan kondisi itu ... dan berpura-pura bergabung dengan PKS menolak kebijakan itu. Demokrat dan SBY jelas saja 'gregetan' dengan sikap plintat-plintut PKS itu, seakan menikam dari depan (bukan belakang lagi), dan "mengingkari janji" kepada SBY saat seorang menterinya dicopot pada reshuffle lalu. Janji itu tampaknya berisi kesediaan untuk loyal di masa depan, asalkan tidak semua menterinya di reshuffle saat itu, cukup 1 saja. Makanya kalau dilihat nada SBY yang kecewa berat dengan PKS dab parpol lainnya seperti Golkar ... sehingga terucap bahwa pembahasan kenaikan BBM di DPR semalam sangat politis karena menjelang 2014.
Beberapa parpol dalam koalisi di duga kuat telah memintajaminan diturunkannya angka 'parliament thereshold' sebagai imbal-jasa dicabutnya keputusan mereka untuk tak mendukung naiknya harga BBM. Pada persaingan jelang diputuskannya kenaikan harga BBM semalam, banyak yang mengatakan bahwa sesungguhnya pihak GOLKAR-lah yang menang dan paling banyak memetik keuntungan politik dan ekonomi. Sementara PKS, kemungkinan hanya memperoleh jaminan DEMOKRAT dan GOLKAR bahwa angka 'parliament thereshold' tidak akan melebihi angka seperti Pemilu 2009 itu, meski akibat ulahnya itu tampaknya PKS akan kehilangan lagi 1-2 jabatan menteri (kalau tak seluruhnya) dalam kabinet sekarang. Jatah menteri PKS yang hilang itu, sebagian akan diminta Golkar dan sebagian lagi untuk jatah Demokrat sendiri
rafiqm 01 Apr, 2012
