Quote:
| Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin meminta agar Kejaksaan Agung (Kejagung) segera mengungkap adanya rekening gendut jaksa yang diduga berasal dari kejahatan atau tindak pidana suap. Menurutnya, untuk menelusuri 12 transaksi keuangan yang melibatkan sembilan jaksa tersebut maka perlu dilakukan pembuktian terbalik. "Jaksa yang diduga bermasalah rekeningnya harus membuktikan asal-usul uang di rekeningnya. Mekanisme pembuktian terbalik perlu diterapkan pada mereka," kata Didi kepada INILAH.COM, di Jakarta, Minggu (11/3/2012). Dikatakannya, jika nantinya berdasarkan penyelidikan internal ditemukan adanya rekening gemuk jaksa yang berasal dari kejahatan atau tindak pidana maka pihak Kejaksaan harus memberikan sanksi pencopotan termasuk pidana. "Apabila terbukti tidak wajar, karena penyalahgunaan jabatannya, maka sanksi bagi jaksa pemilik rekening tak wajar selain dicopot dari jabatan, juga bisa dipidana," tegas putra dari Menteri Hukum dan HAM itu. Untuk itu, lanjut Didi, perlunya ditelusuri rekening tak wajar para Jaksa sebagaimana dalam temuan Laporan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurutnya, sebagai penegak hukum haruslah menjadi contoh yang baik dalam penegakkan hukum di tanah air. "Klarifikasi dari pimpinan benar atau tidaknya hal ini harus segera dilakukan. Kalau memang salah jangan ditutup-tutupi. Tetapi kalau dianggap benar berikan penjelasan alasannya pada publik," jelasnya. Sebelumnya, PPATK merilis 12 rekening jaksa yang dianggap tak wajar, membuat Jaksa Agung Basrief Arief terperangah. Ia mencoba mengklarifikasi kepada PPATK. Hasilnya, PPATK memberikan jawaban hanya ada sembilan rekening saja yang dianggap tak wajar. Basrief langsung memerintahkan Jamwas Marwan Effendy untuk mengklarifikasi. Sebelumnya PPATK menyebutkan ada 89 laporan hasil analisis, yakni KPK 1 laporan, kejaksaan 12 laporan, hakim 17 laporan, dan legislatif 65 laporan. sumbernya |
Bakal ada penjelasan neh ceritanya, ditunggu deh kalo begitu :D
teng.tong 11 Mar, 2012
